Liputan6.com, Jakarta Tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan yang tinggi menjadi landasan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tak hanya itu, literasi dan inklusi keuangan juga menjadi salah satu senjata guna mewujudkan Indonesia Maju 2045.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia saat ini masih di angka 75,02%. Sementara itu, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%.
Advertisement
Walaupun mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun literasi keuangan dan inklusi keuangan ini masih perlu dipicu. Untuk itu, OJK pun mencanangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) pada Kamis (22/8/2024) di JI EXPO Kemayoran, Jakarta.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, program GENCARKAN disiapkan sebagai upaya bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengorkestrasi gerakan secara nasional guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami meyakini bahwa penguatan literasi dan inklusi keuangan adalah kunci untuk meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar, yang akan berdampak pada pengembangan sektor jasa keuangan, termasuk peningkatan penyaluran pembiayaan,” katanya.
“Jika ini kita dorong terus maka memberikan daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi nasional," imbuh Mahendra.
Aktivitas Keuangan Ilegal
Mahendra mengungkapkan, OJK melihat masih maraknya aktivitas keuangan ilegal dan judi online serta kelompok masyarakat rentan keuangan yang perlu mendapat perhatian khusus seperti kaum perempuan, pemuda dan pelajar, UMKM, masyarakat 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar), serta kelompok disabilitas dan pekerja migran Indonesia.
"Untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang semakin progresif serta melindungi masyarakat, diperlukan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan mulai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha jasa keuangan untuk berkolaborasi menjalankan GENCARKAN secara masif dan merata di seluruh daerah," ungkapnya.
Sementara itu, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto yang Ketua Harian DNKI menjelaskan bahwa GENCARKAN ini merupakan salah satu wujud nyata dari bentuk kolaborasi dan koordinasi pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Ia juga mengapresiasi inisiasi Otoritas Jasa Keuangan dalam membuat terobosan percepatan dan pemerataan literasi dan inklusi keuangan melalui program GENCARKAN.
“DNKI selalu dan bersama dengan OJK mendorong semua pihak, semua Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, industri, masyarakat, akademisi, serta media untuk berpartisipasi, berkolaborasi, untuk mensukseskan program Pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan ini," jelasnya.
"Selanjutnya, kami yakin bahwa literasi dan inklusi keuangan akan membantu jutaan masyarakat kita untuk bisa lepas dari kemiskinan dan juga tentu pada akhirnya akan mengubah kemajuan perekonomian Indonesia,” imbuh Airlangga.
(*)
Advertisement
