Liputan6.com, Lampung - Aksi demonstrasi ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Lampung yang mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menolak rencana revisi UU Pilkada di depan gerbang Kantor DPRD Lampung, berlangsun panas, Jumat (23/8/2024).
Berdasarkan pantauan, sekitar pukul 14.25 WIB, aksi saling dorong dan lemparan batu terlihat ditujukan ke aparat kepolisian dari kelompok massa yang mencoba memaksa masuk barikade petugas keamanan.
Advertisement
Tindakan itu dilakukan ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Menggugat (ALM) atas dasar kekecewaan mendesak seluruh perwakilan fraksi di DPRD Lampung turun menemui peserta demonstrasi.
Aksi dorong dan lemparan batu itu tak berlangsung lama setelah mobil komando aksi meminta seluruh massa ALM untuk tak terprovokasi.
"Jangan terpancing, hati-hati ada provokasi," ujar orator.
Orator juga meminta seluruh anggota DPRD Lampung yang ada di dalam gedung untuk menemui massa aksi, tak hanya dari Partai PDIP saja.
"Kami tidak ingin hanya ditemui oleh perwakilan PDIP, kami meminta seluruhnya turun ke sini," sambung orator.
Kemudian, water canon pun langsung dikerahkan petugas kepolisian tepat di belakang barikade petugas di barisan paling depan.
Sebelum panasnya aksi demonstrasi itu, Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay sempat menemui dan mencoba berkomunikasi dengan pengunjuk rasa dari atas mobil komando aparat kepolisian.
"Apa yang menjadi aspirasi teman-teman ini, kami bisa pahami. Teman-teman silahkan menyampaikan aspirasi dalam kondisi kekinian. Ada baiknya perwakilan massa aksi bisa berdialog dengan kami," kata Mingrum kepada demonstran.
Dia meyakini bahwa unjuk rasa tersebut sebagian besar diikuti oleh para mahasiswa yang murni ingin mengawal tuntutan demokrasi. Bukan dorongan dari kelompok tertentu dan untuk kepentingan pribadi.
"Saya yakin dan percaya dengan teman-teman mahasiswa, bahwa kalian tidak bisa ditunggangi oleh pihak manapun. Jangan sampai aspirasi demokrasi ini tercedrai," jelas dia.
Dia meminta agar perwakilan massa unjuk rasa dapat berdialog di dalam gedung DPRD setempat.
"Kami pada prinsipnya tidak terpisahkan dengan dengan teman-teman fraksi lain, kami minta perwakilan teman-teman bisa duduk di dalam," imbuhnya.
Mendengar undangan itu, masing-masing koordinator massa aksi sepakat untuk menolak permintaan Mingrum dan meminta seluruh perwakilan fraksi menemui mahasiswa secara langsung di halaman kantor DPRD.
