Liputan6.com, Jakarta Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka berencana Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK).
Terkait hal ini, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan, langkah strategis untuk menangani tantangan perubahan iklim dan tata niaga karbon di Indonesia guna meningkatkan daya saing di kancah global.
Advertisement
"Rencana pembentukan Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK) oleh pemerintahan Prabowo-Gibran adalah langkah strategis dalam mengantisipasi tantangan perubahan iklim dan memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia yang kaya untuk meningkatkan daya saing global," kata dia, Jumat (23/8/2024).
Menurutnya, rencana ini juga dianggap sebagai upaya mengurangi emisi karbon dan mendorong peningkatan ekonomi hijau yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi pelestarian lingkungan hidup, serta menjamin generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman.
"Dengan inisiatif ini, Indonesia berupaya tidak hanya untuk mengurangi emisi karbon tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan," ucapnya.
Lanjut Daniel menyampaikan tata niaga karbon dan ekonomi hijau harus mampu dikelola dengan baik sebagai komitmen untuk menangani pemanasan global.
Di sisi lain, menurut dia, meski Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa melimpah untuk mendukung ekonomi hijau, namun memiliki tantangan pada sektor kelapa sawit yang selama ini sering dianggap sebagai biang keladi dari deforestasi atau penebangan hutan.
"Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk dalam sektor kelapa sawit, yang merupakan salah satu komoditas utama negara. Minyak kelapa sawit Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia dan telah menjadi elemen penting dalam perekonomian global," jelas dia.
Tim Ekonomi Presiden RI Terpilih Prabowo-Gibran dan KSP Menyiapkan Pembentukan Badan Karbon
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menggelar rapat koordinasi bersama Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka Periode 2024-2029, yang diketuai oleh Burhanuddin Abdullah terkait dengan pentingnya komitmen pemerintahan selanjutnya dalam mengupayakan pengendalian karbon untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Pemerintah Indonesia era Presiden Jokowi telah memiliki sejumlah rumusan kebijakan rendah karbon dalam RPJMN, serta memiliki komitmen penurunan emisi karbon. Dalam masa transisi pemerintahan ini harapannya bisa ada kebijakan yang lebih mengakselerasi dalam kepemimpinan selanjutnya,” ungkap Moeldoko dalam Rapat Koordinasi Terkait Transisi Menuju Ekonomi Hijau dan Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon di gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (14/8/2024).
Ketua Tim Ekonomi Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih Prabowo-Gibran Periode 2024-2029, Burhanuddin Abdullah menyebutkan kewajiban untuk memenuhi komitmen global dalam mengurangi emisi karbon sejalan dengan 8 Misi Asta Cita Presiden Terpilih, pada pilar kedua yaitu untuk mendorong kemandirian bangsa, salah satunya melalui ekonomi hijau. Yaitu, dengan membentuk Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK) yang bertugas untuk mengarahkan, mengelola, dan mengawasi pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan serta mewujudkan kedaulatan karbon dengan memanfaatkan teknologi blockchain.
“Harapannya semua dapat turut berkoordinasi dalam merumuskan badan dan revisi Perpres 98 tahun 2021,” kata Burhanuddin.
Advertisement
