Liputan6.com, Jakarta - Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) menyerahkan rekomendasi kebijakan dan isu prioritas terkait masalah perubahan iklim kepada Tim Kampanye Nasional (TKN) Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto.
Penyerahan tersebut dilakukan dalam acara Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2024 oleh FPCI.
Advertisement
"Ini adalah hasil diskusi non-politis dan hasil perdebatan selama tiga hari, tiga kali perdebatan dan pembahasan dan ini adalah konsensus yang kami ajukan kepada pemerintah," tutur Founder FPCI Dino Patti Djalal saat menyerahkan rekomendasi tersebut kepada Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Burhanuddin Abdullah dalam acara INZS 2024 di Jakarta, Sabtu (24/8/2024).
Adapun sejumlah poin yang menjadi garis besar dalam rekomendasi tersebut adalah:
- Memastikan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen berjalan selaras dengan agenda iklim nasional
- Meningkatkan ambisi di Second NDC dengan target penurunan emisi yang lebih tinggi di tahun 2030, dan net-zero di tahun 2050 secara legally binding
- Meningkatkan alokasi APBN untuk pengembangan energi terbarukan dan merubah subsidi energi dari commodity-based atau price-based subsidy, menjadi direct-target subsidy agar dapat meningkatkan efektivitas dalam mencapai target transisi energi
- Peninjauan kembali untuk pelaksanaan program food estate secara menyeluruh agar tidak mengganggu peruntukan lahan untuk kawasan hutan lindung atau juga tidak mengalihfungsikan lahan mangrove atau lambut yang direstorasi.
- Pembentukan dewan iklim yang terintegrasi, yang nantinya akan mengkoordinasikan kebijakan iklim di berbagai kementerian dan lembaga
Perubahan Iklim Jadi Salah Satu Prioritas Pemerintahan Prabowo
Abdullah pun menyambut baik rekomendasi yang diberikan oleh FPCI. Ia mengatakan bahwa isu perubahan iklim sejatinya memang sudah menjadi salah satu prioritas dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Harapannya nanti kan ada ada satu organisasi yang menangani masalah iklim dengan baik karena pemerintahan Prabowo Subianto di dalam program-programnya sangat memperhatikan iklim dan bahkan dalam pikiran saya program itu cukup progresif," tutur dia.
Abdullah pun sepakat bahwa masalah iklim adalah masalah global yang harus diselesaikan bersama.
"Generasi muda, generasi yang tua seperti saya, pemerintah, korporasi, masyarakat madani, kita harus bersatu untuk menyelesaikan masalah-masalah ini," lanjutnya.
Advertisement
Dorong Pemerintahan Baru Dukung Realisasi Kebijakan dan Agenda Iklim Nasional
Adapun pembentukan kebijakan tersebut melibatkan 72 organisasi yang terdiri dari masyarakat sipil, lembaga riset dan komunitas kaum muda yang bergerak di bidang iklim dan transisi energi.
Gagasan pembentukan kebijakan itu berangkat dari kekhawatiran terkait dampak dari krisis iklim dan harapannya dapat mendukung realisasi arah kebijakan dan agenda iklim nasional yang lebih konkret, ambisius, berkeadilan dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
"Menurut kami, Indonesia perlu mengambil langkah yang lebih ambisius dan segera untuk berkomitmen mengatasi krisis iklim," demikian seperti dikutip dari rekomendasi kebijakan itu.
