Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pemetaan terhadap daerah yang memiliki kerawanan gangguan dalam Pilkada 2024. Hasilnya, ada lima provinsi yang masuk dalam kategori rawan tinggi.
Ketua Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Lolly Suhenty membeberkan, Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati provinsi teratas dalam kerawanan Pilkada 2024.
Advertisement
Provinsi lainnya yakni Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Sulawesi Tengah (Sulteng).
"NTT menempati posisi pertama karena dari 27 indikator, 19 indikator terjadi di NTT. Lalu disusul Kaltim dengan 18 indikator, Jatim dengan 17 indikator, dan Sulsel dan Sulteng dengan indikator masing-masing 16," ungkap Lolly saat acara Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024).
Lolly juga menyebut ada 28 provinsi lain yang masuk dalam kategori wilayah kerawanan sedang. Menurutnya daerah rawan yang rendah itu berkisar antara 76 persen.
Berikut ini daftar provinsi dengan rawan sedang:
1. Aceh
2. Jawa Tengah
3. Jawa Barat
4. Sumatera Selatan
5. Kepulauan Riau
6. Nusa Tenggara Barat
7. Gorontalo
8. Sulawesi Tenggara
9. Kalimantan Selatan
10. Papua
11. Sulawesi Barat
12. Riau
13. Papua Barat
14. DKI Jakarta
15. Maluku
16. Papua Tengah
17. Banten
18. Kepulauan Bangka Belitung
19. Jambi
20. Lampung
21. Sumatera Barat
22. Papua Barat Daya
23. Kalimantan Barat
24. Bengkulu
25. Sumatera Utara
26. Sulawesi Utara
27. Papua Pegunungan
28. Maluku Utara
Lolly menambahkan, ada juga provinsi yang tingkat kerawanan gangguannya rendah. Di antaranya Bali, Kalimantan Utara (Kaltara), Papua Selatan, dan Kalimantan Tengah (Kalteng).
"Rawan rendah ada empat, kalau selama ini orang memandang Papua selalu masuk rawan tinggi, dari pemetaan Bawaslu, Bali, Kaltara, Papua Selatan, Kalteng masuk ke dalam rawan rendah," beber dia.
Bawaslu Depok Ingatkan KPU soal Pemilih Rentan pada Pilkada 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Depok mengingatkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok untuk memperhatikan pemilih rentan dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
Komisioner Bawaslu Kota Depok, Andriansyah mengatakan, berkaca pada Pilkada 2019, angka golput di Kota Depok cukup tinggi. Untuk menekan angka golput dan kerawanan pemilih rentan, Bawaslu Kota Depok mengingatkan KPUD Depok untuk melakukan langkah antisipasi.
"Untuk golput, KPU diatur kewajibannya untuk meningkatkan partisipatif, kalau kita meningkatkan partisipatif bukan hanya ke TPS, tapi mengajak sama sama mengawal proses ini," ujar Andriansyah kepada Liputan6.com, Senin (19/8/2024), di Wisma Makara UI.
Sebagai penyelenggara Pemilu maupun Pilkada, Bawaslu Kota Depok optimistis dapat menekan angka golput. Bawaslu melihat, politik masyarakat Kota Depok sudah dewasa sehingga dapat menggunakan hak suaranya pada Pilkada nanti.
"Sebagian masyarakat sudah dewasa politiknya di Kota Depok, ya kita ingin tahapan ini baik, demokratis sehingga masyarakat memiliki pemimpin yang baik," terang Andriansyah.
Bawaslu Kota Depok dan KPUD Kota Depok memiliki ide dan aturan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat memberikan sosialisasi. Namun diperlukan pula tahapan melakukan evaluasi terhadap pemilih rentan.
"Kita masih banyak pemilih rentan di Depok. Misalnya pemilih pemula, disabilitas, komunitas-komunitas harus terjangkau juga pada layanan masyarakat,” jelas Andriansyah.
Ketika disinggung soal data pemilih yang sudah meninggal, Bawaslu Kota Depok sedang melakukan koordinasi dengan KPUD Kota Depok. Bawaslu Kota Depok sebelumnya sudah meminta KPUD Kota Depok untuk melakukan perbaikan data pemilih.
"Perbaikan data pemilih bukan hanya kepada pemilih yang sudah meninggal, turut memperhatikan pemilih ganda," ucap Andriansyah.
Reporter: Rahmat Baihaqi
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
