Liputan6.com, Seoul - Presiden Korea Selatan menyerukan penyelidikan terhadap pornografi deepfake setelah laporan media menyebutkan bahwa ruang obrolan di Telegram membagikan gambar eksplisit anak di bawah umur, yang memicu kemarahan publik.
Korea Selatan memiliki kecepatan internet rata-rata tercepat di dunia, namun para aktivis mengatakan negara itu juga memiliki epidemi akut kejahatan seks di ruang digital, termasuk pornografi balas dendam dan penggunaan kamera mata-mata, dengan undang-undang yang tidak memadai untuk menghukum para pelanggar.
Advertisement
Seorang penyiar Korea Selatan melaporkan pekan lalu bahwa mahasiswa di sebuah universitas menjalankan ruang obrolan Telegram, di mana mereka membagikan materi pornografi deepfake.
"Baru-baru ini, video deepfake yang menargetkan individu yang tidak disebutkan namanya telah menyebar dengan cepat melalui media sosial," kata Presiden Yoon Suk Yeol dalam rapat kabinet pada hari Selasa (27/8/2024), seperti dilansir CNA, Rabu (28/8).
"Banyak korban adalah anak di bawah umur dan sebagian besar pelaku juga telah diidentifikasi sebagai remaja."
Yoon meminta pihak berwenang menyelidiki secara menyeluruh dan menangani kejahatan seks di ruang digital ini untuk memberantasnya sepenuhnya.
Pelaku dilaporkan menggunakan platform media sosial seperti Instagram untuk menyimpan atau mengambil gambar korban, yang kemudian digunakan untuk membuat materi pornografi deepfake.
"Masalah terbesar dengan pelecehan seksual daring adalah penghapusannya sangat sulit. Korban sering kali menderita tanpa menyadarinya," ujar aktivis hak-hak perempuan dan mantan anggota Partai Keadilan Bae Bok-joo kepada AFP.
Pemerintah Didesak untuk Nyatakan Darurat Nasional
Yoon memenangkan jabatan pada tahun 2022 sebagian karena janji kampanye untuk menghapus Kementerian Kesetaraan Gender, yang menurut para pendukungnya merupakan bagian dari "feminisme radikal" yang sudah ketinggalan zaman.
Sebelum terpilih menjadi pejabat tinggi, Yoon juga mengklaim perempuan Korea Selatan tidak menderita diskriminasi gender sistemik, meskipun ada bukti yang bertentangan tentang kesenjangan upah gender dan partisipasi angkatan kerja perempuan.
"Pemerintah perlu mengumumkan darurat nasional atas pornografi deepfake," kata aktivis hak-hak perempuan dan mantan pemimpin sementara Partai Demokrat, yang merupakan partai oposisi utama, Park Ji-hyun di platform media sosial X.
"Materi pelecehan seksual deepfake dapat dibuat hanya dalam satu menit, dan siapa pun dapat memasuki ruang obrolan tanpa proses verifikasi apa pun."
Park menambahkan ada ratusan ribu pelaku pelecehan semacam itu, "Insiden semacam ini terjadi di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas di seluruh negeri."
Korea Selatan sendiri tercatat telah mengadili para pelaku pelecehan daring.
Dalang dari jaringan pelecehan seksual daring yang terkenal, yang memikat dan memeras sedikitnya 74 wanita, termasuk remaja, agar mengirimkan gambar seksual yang merendahkan martabat diri mereka sendiri, dipenjara selama 42 tahun penjara pada tahun 2021.
Advertisement
