Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan banyak kas negara yang digunakan untuk menopang masyarakat kelas menengah. Bahkan, asuransi kesehatan yang diberikan disebut lebih banyak dari negara lain.
Dia mencatat, jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia mencapai 164 juta orang. Seluruhnya, turut dibantu negara seperti melalui program penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Advertisement
"Memang middle class banyak program yang pemerintah dukung antara lain di sektor kesehatan melalui PBI untuk BPJS Kesehatan," kata Menko Airlangga dalam Indonesia Retail Summit 2024, di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta, Rabu (28/8/2024).
Dia mencatat, cakupan asuransi yang diberikan BPJS Kesehatan, yang juga diterima kelas menengah RI lebih banyak dibandingkan negara lain. Misalnya, jaminan kesehatan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).
"Coverage BPJS kesehatan kita ini salah satu yang terlengkap dan terdalam di seluruh berbagai negara, banyak fitur atau lingkup kesehatan yang oleh insurance negara lain termasuk di Amerika tidak diberikan, di Indonesia berikan," katanya.
Kelas Menengah
Atas adanya jaminan itu, Airlangga bilang kelompok kelas menengah bisa memiliki daya beli. Dia mengklaim bantuan yang masuk lewat BPJS Kesehatan itu membuat masyarakat kelas menengah punya ruang lebih untuk belanja.
"Jadi Itu yang mendukung kelas menengah mempunyai daya beli. Karena pemerinrah men-taking care dari sektor kesehatan, kalau kelas menengah sehat maka dia bisa kerja maka dia bisa spending. Nah itu yang paling penting," tuturnya.
Selain kucuran bantuan melalui BPJS Kesehatan, Menko Airlangga juga mencatat adanya subsidi listrik, program keluarga harapan (PKH) hingga subsidi energi yang dinikmati kelas menengah.
"Pemerintah dengan berbagai program PKH kemudian subsidi listrik, bahkan yang di ruangan ini pun dapat subsidi energi. Jadi inilah program bantalan yang dilakukan oleh pemerintah agar setiap masyarakat punya akses saving jaga daya beli juga untuk kedepan," urainya.
Kelas Menengah Tak Turun Status
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto memastikan bahwa masyarakat kelas menengah adalah pilar utama penggerak ekonomi Indonesia. Kelas menengah menjadi tumpuan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Menko Airlangga mengatakan, karakteristik masyarakat kelas menengah sangat terkait dengan pola konsumsi yang dominan. Kelas menengah memiliki pengeluaran terbesar umumnya berasal dari sektor makanan, diikuti oleh perumahan, kesehatan, pendidikan, dan hiburan.
Saat ini sekitar 17,13 persen penduduk Indonesia tergolong dalam kelas menengah, sementara hampir 50 persen lainnya termasuk dalam kategori aspiring middle class atau kelompok masyarakat yang berhasil naik kelas, namun masih rentan miskin.
Dia mengakui angka ini mengalami penurunan sejak sebelum pandemi COVID-19, yang berdampak negatif pada ekonomi kelas menengah.
"Kelas menengah adalah motor utama penggerak ekonomi dan kelas menengah kita ini sekitar 17,13 persen dan aspiring middle class itu juga ada mendekati 50 persen dan tentunya pada waktu sebelum COVID-19 angkanya lebih tinggi," Airlangga dalam acara dialog ekonomi dalam rangka merayakan hari ulang tahun Kemenko Perekonomian yang ke-58, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
"Ini karena ada efek dari COVID-19 yang sering disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan sebagai scaring effect di mana ini diharapkan bisa diperbaiki ke depannya," tambah Airlangga.
Advertisement
Prioritas Kelas Menengah
Perumahan, menurut Airlangga, menjadi prioritas kedua setelah makanan dan minuman dalam pengeluaran kelas menengah, menjadikannya sektor yang sangat penting.
Kelas menengah juga memainkan peran strategis dalam mendukung perekonomian melalui kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja.
"Dan tentu investasi menjadi penting, investasi yang positif dan ini tentu akan membuat perubahan sosial terutama untuk mencapai Indonesia emas di 2045," jelas dia.
Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan kelas menengah melalui berbagai program, termasuk perlindungan sosial, insentif pajak, kartu bekerja, jaminan kehilangan pekerjaan, serta kredit usaha rakyat.
"(Program-program) Ini diharapkan bisa menahan jumlah kelas menengah," pungkas Airlangga.
