Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab tudingan bahwa dirinya melakukan upaya penjegalan agar Anies Baswedan tak bisa maju Pilkada 2024. Dia mengaku heran banyak tudingan yang menyebut dirinya menjegal dan menghambat pencalonan seseorang.
"Saya kan ditudang-tuding, kan banyak banget, tidak hanya itu saja, dituding menjegal, dituding menghambat, dituding," kata Jokowi di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat (30/8/2024).
Advertisement
Dia menegaskan, pencalonan kepala daerah merupakan urusan partai politik dan koalisi partai. Jokowi menuturkan partai politik dan koalisi memiliki mekanisme dalam mencalonkan seseorang menjadi kepala daerah.
"Ya tapi kan itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ," ujar dia.
Jokowi menekankan dirinya bukan ketua maupun pemilik partai politik. Sehingga, dia mengaku tak memiliki wewenang dalam menentukan pencalonan kepala daerah.
"Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semua, apa urusannya?" jelas Jokowi.
Sebelumnya, PDI Perjuangan sempat hampir dipastikan bakal mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Barat (Jabar). Namun, upaya mereka gagal di momen krusial karena campur tangan pihak luar yang semua tiba-tiba berubah pada malam hari.
Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono mengatakan, Anies Baswedan memenuhi semua unsur kriteria untuk memimpin Jawa Barat. Kapasitas dan pengalaman memimpin wilayah DKI Jakarta, bisa diterapkan di wilayah Jabar.
Komunikasi di antara kedua belah pihak sudah intens sejak Rabu, 28 Agustus 2024. Hingga Kamis, 29 Agustus 2024 sore, pembahasan pengurus partai di tingkat pusat sudah positif.
PDIP Sebut Ada Kekuatan Besar Menghalangi PDIP Usung Anies
Pengurus PDIP di Jabar bahkan sudah diminta untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar. Namun, semua tiba-tiba berubah pada malam hari. Dia menegaskan, semua upaya yang sudah dilakukan diganggu oleh pihak luar.
"Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDIP Perjuangan, kekuatan-kekuatan yang sangat besar itu pada akhirnya membuat Pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan," kata Ono di Kantor KPU Jabar, Jumat (30/8) dini hari.
"Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat. Kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jabar," dia melanjutkan.
Mengenai bentuk penjegalan upaya pencalonan Anies, Ono mengaku tidak bisa mengungkapnya secara detail. Hanya saja, ia memberikan petunjuk siapa dalang dari dinamika yang terjadi.
Advertisement
Mulyono dan Geng
"Mulyono dan geng, tulis saja Mulyono," tegas dia.
Ono tidak menjelaskan secara rinci maksud Mulyono dalam pernyataan mengenai penjegal Anies di Pilkada Jabar.
Tanpa menjelaskan, siapa sebenarnya Mulyono yang dimaksud, Ono meminta Mulyono tidak lagi ikut campur terkait masalah Pilkada.
"Mulyono enggak usah cawa-cawe lagi lah di pilkada. Biarkan rakyat mempunyai pilihan sesuai hati nuraninya. hingga terpilih pemimpin terbaik untuk indonesia," ucap dia.
Pembahasan soal Mulyono ramai di media sosial. sejumlah pihak menyebut sosok Mulyono mengacu pada sosok Joko Widodo.
Hal itu merujuk pada buku berjudul ‘Jokowi Menuju Cahaya’ Karya Alberthiene Endah yang terbit pada tahun 2018. Dalam buku itu tertulis bahwa Mulyono adalah nama yang diberikan oleh orang tua saat Joko Widodo masih kecil.
Namun, karena saat kecil sering sakit-sakitan, nama Mulyono berganti dengan Joko Widodo.
Istana Bantah Tudingan Jokowi Jegal Pencalonan Anies Baswedan di Pilkada
Sebelumnya, staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana telah membantah narasi yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan upaya penjegalan pencalonan kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024. Ari menyampaikan pencalonan kepala daerah merupakan wewenang partai politik dan koalisi.
"Pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilukada adalah sepenuhnya menjadi urusan partai politik atau gabungan partai politik," kata Ari kepada wartawan, Jumat (30/8/2024).
Menurut dia, pencalonan kepala daerah diputuskan di internal partai politik. Ari pun meminta semua pihak tak mengkait-kaitkan putusan internal partai dengan Jokowi.
"Keputusan pencalonan atau tidak dicalonkannya seseorang diputuskan melalui mekanisme internal partai masing-masing. Setiap partai memiki kedaulatan untuk memutuskannya," jelasnya.
"Jangan sampai, semua problem putusan internal partai, selalu dikait-kaitkan dengan Presiden," sambung Ari.
Advertisement
