Bagaimana Cara dan Syarat Mendirikan Partai Politik?

Liputan6.com, Jakarta - Usai gagal di Pilpres dan Pilkada 2024, Anies Baswedan berencana mendirikan sebuah partai politik atau organisasi (ormas). Ia mengungkapkan, rencana itu dilatarbelakangi keresahannya atas gerakan semangat perubahan yang semakin hari terus membesar dan menguat.

"Bila untuk mengumpulkan seluruh semangat perubahan yang sekarang makin hari semakin terasa besar dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh," tutur Anies Baswedan dalam siaran langsung di akun YouTube pribadinya, Jumat (30/8/2024).

Anies meminta, masyarakat dapat menunggu terealisasinya niatan tersebut. Dia berharap prosesnya dapat segera selesai dan langsung mengakomodir suara perubahan rakyat.

Lalu bagaimana cara dan syarat mendirikan partai politik di Indonesia?

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Pasal 2 diatur mengenai cara dan syarat mendirikan partai politik. Berikut penjelasannya.

1. Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.

1. Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.
2. Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.

2. Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

3. Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.

4. AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:

1. asas dan ciri Partai Politik;
2. visi dan misi Partai Politik;
3. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
4. tujuan dan fungsi Partai Politik;
5. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
6. kepengurusan Partai Politik;
7. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;
8. sistem kaderisasi;
9. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
10. peraturan dan keputusan Partai Politik;
11. pendidikan politik;
12. keuangan Partai Politik; dan
13. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.

5. Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Selanjutnya pada Pasal 3, partai politik yang sudah didirikan atau dibentuk harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum. Berikut penjelasannya.

1. Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.

2. Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:

1. akta notaris pendirian Partai Politik;
2. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
4. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
5. rekening atas nama Partai Politik.

Sedangkan pada Pasal 4 diatur mengenai penelitian, verifikasi, hingga pengesahan partai politik menjadi badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Berikut penjelasannya.

1. Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2).
2. Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
3. Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi.
4. Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.