Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespons anggapan bahwa majunya Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Pilkada Jakarta 2024 sebagai jembatan komunikasi antara dirinya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Dia tak membenarkan atau membantah anggapan tersebut.
"Anggapan itu boleh saja. Loh, anggapan itu boleh saja," kata Jokowi kepada wartawan di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat (30/8/2024).
Advertisement
Jokowi juga menjawab soal kabar dirinya mendorong agar Partai Golkar mengusung Airin Rachmi Diany menjadi bakal calon gubernur Banten 2024. Lagi-lagi, dia tak membantah hal tersebut.
"Anggapan boleh saja," ucap Jokowi.
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan Sekretaris Kabinet Pramono Anung belum mengajukan cuti kampanye kepada Presiden Jokowi. Pramono sendiri mencalonkon diri sebagai bakal calon gubernur Jakarta 2024 melalui PDIP.
"Belum ada pengajuan cuti ke Bapak Presiden," kata Ari, Jumat (30/8/2024).
Menurut dia, tahapan Pilkada 2024 baru tahap pendaftaran dan penelitian persyaratan calon. Ari menyampaikan para calon kepala daerah juga belum melakukan kampanye.
"Jadi belum sampai pada tahap penetapan pasangan calon dan pelaksanaan kampanye," ucapnya.
Ari menjelaskan pengajuan cuti harus mengikuti aturan/koridor perundang-undangan. Nantinya, Kementerian Sekretariat Negara RI akan memproses pengajuan cuti kampanye sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, Ari memastikan kinerja pemerintah tak terganggu dengan majunya dua menteri kepala sebagai calon kepala daerah. Selain Pramono, Menteri Sosial Tri Rismaharini juga maju di Pilgub Jawa Timur 2024.
"Tidak. Kinerja pemerintahan tidak akan terganggu. Kerja-kerja pemerintahan berjalan seperti biasa dengan ditopang oleh sistem dan tata kelola birokrasi yang handal," tutur Ari.
Jokowi Jawab Tudingan Jegal Anies Maju Pilkada
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab tudingan bahwa dirinya melakukan upaya penjegalan agar Anies Baswedan tak bisa maju Pilkada 2024. Dia mengaku heran banyak tudingan yang menyebut dirinya menjegal dan menghambat pencalonan seseorang.
"Saya kan ditudang-tuding, kan banyak banget, tidak hanya itu saja, dituding menjegal, dituding menghambat, dituding," kata Jokowi di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat (30/8/2024).
Dia menegaskan, pencalonan kepala daerah merupakan urusan partai politik dan koalisi partai. Jokowi menuturkan partai politik dan koalisi memiliki mekanisme dalam mencalonkan seseorang menjadi kepala daerah.
"Ya tapi kan itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ," ujar dia.
Jokowi menekankan dirinya bukan ketua maupun pemilik partai politik. Sehingga, dia mengaku tak memiliki wewenang dalam menentukan pencalonan kepala daerah.
"Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semua, apa urusannya?" jelas Jokowi.
Sebelumnya, PDI Perjuangan sempat hampir dipastikan bakal mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Barat (Jabar). Namun, upaya mereka gagal di momen krusial karena campur tangan pihak luar yang semua tiba-tiba berubah pada malam hari.
Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono mengatakan, Anies Baswedan memenuhi semua unsur kriteria untuk memimpin Jawa Barat. Kapasitas dan pengalaman memimpin wilayah DKI Jakarta, bisa diterapkan di wilayah Jabar.
Komunikasi di antara kedua belah pihak sudah intens sejak Rabu, 28 Agustus 2024. Hingga Kamis, 29 Agustus 2024 sore, pembahasan pengurus partai di tingkat pusat sudah positif.
Advertisement
PDIP Sebut Ada Kekuatan Besar Menghalangi PDIP Usung Anies
Pengurus PDIP di Jabar bahkan sudah diminta untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar. Namun, semua tiba-tiba berubah pada malam hari. Dia menegaskan, semua upaya yang sudah dilakukan diganggu oleh pihak luar.
"Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDIP Perjuangan, kekuatan-kekuatan yang sangat besar itu pada akhirnya membuat Pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan," kata Ono di Kantor KPU Jabar, Jumat (30/8) dini hari.
"Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat. Kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jabar," dia melanjutkan.
Mengenai bentuk penjegalan upaya pencalonan Anies, Ono mengaku tidak bisa mengungkapnya secara detail. Hanya saja, ia memberikan petunjuk siapa dalang dari dinamika yang terjadi.
"Mulyono dan geng, tulis saja Mulyono," tegas dia.
Ono tidak menjelaskan secara rinci maksud Mulyono dalam pernyataan mengenai penjegal Anies di Pilkada Jabar.
Tanpa menjelaskan, siapa sebenarnya Mulyono yang dimaksud, Ono meminta Mulyono tidak lagi ikut campur terkait masalah Pilkada.
"Mulyono enggak usah cawa-cawe lagi lah di pilkada. Biarkan rakyat mempunyai pilihan sesuai hati nuraninya. hingga terpilih pemimpin terbaik untuk indonesia," ucap dia.
Pembahasan soal Mulyono ramai di media sosial. sejumlah pihak menyebut sosok Mulyono mengacu pada sosok Joko Widodo.
Hal itu merujuk pada buku berjudul ‘Jokowi Menuju Cahaya’ Karya Alberthiene Endah yang terbit pada tahun 2018. Dalam buku itu tertulis bahwa Mulyono adalah nama yang diberikan oleh orang tua saat Joko Widodo masih kecil.
Namun, karena saat kecil sering sakit-sakitan, nama Mulyono berganti dengan Joko Widodo.
