Rumah Sakit Medistra Viral Gegara Dugaan Pelarangan Jilbab, MUI Minta Pihak Berwenang Usut Kasus

Diani menyarankan, jika RS Medistra memang untuk golongan tertentu, maka sebaiknya dituliskan dengan jelas agar dapat diketahui sejak awal siapa yang boleh bekerja dan siapa yang boleh menjadi pasien di sana.

"Jika RS Medistra memang RS untuk golongan tertentu, sebaiknya jelas dituliskan saja kalau RS Medistra untuk golongan tertentu sehingga jelas siapa yang bekerja dan datang sebagai pasien."

"Sangat disayangkan sekali dalam wawancara timbul pertanyaan yang menurut pendapat saya ada rasis. Apakah ada standar ganda cara berpakaian untuk perawat, dokter umum, dokter spesialis, dan sub spesialis di RS Medistra? Terimakasih atas perhatiannya,” kata Diani.

Surat ini pun mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Tak sedikit yang menyayangkan dugaan rasisme yang ada di lingkungan RS tersebut.

Salah satu yang angkat bicara adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Muhammad Cholil Nafis. Lewatan cuitan di Twitter pribadinya, pria yang akrab disapa Kiai Cholil Nafis mengatakan bahwa RS tersebut phobia hijab. 

“Rumah Sakit yang masih phobia hijab begini baiknya tak usah buka di Indonesia karena kita sudah merdeka dan dijamin kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Tolong pihak berwenang agar kasus di RS itu diusut ya agar tak menjadi preseden buruk,” tulisnya.

Bahkan, Kiai Cholil mengatakan bahwa perilaku seperti ini cenderung melanggar kebebasan beragama.

“Tidak boleh terjadi di negeri kita yang sudah merdeka dan dijamin untuk kebebasan menjalankan ajaran agamanya. Yang begini harus diusut karena sudah melanggar kebebasan beragama,” tambahnya.

Dalam keterangan lain, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengatakan, pertanyaan soal kesediaan melepas hijab setelah diterima kerja adalah hal yang sangat tidak etis.

“Jika benar hal demikian telah terjadi maka tentu saja hal tersebut sangat tidak etis dan sangat menyakiti hati umat Islam serta juga sangat tidak sesuai semangat dan jiwanya dengan pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945,” kata Anwar dalam keterangan tertulis dikutip Senin (2/9/2024).

UU tersebut berbunyi: 

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

“Untuk itu agar jelas duduk masalahnya dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan maka MUI meminta kepada pihak RS agar melakukan klarifikasi tentang masalah tersebut.”

“Kedua, kepada pihak Kementrian Kesehatan agar turun dengan segera melakukan investigasi karena jika benar hal demikian telah terjadi maka berarti RS tersebut telah melakukan pelanggaran HAM dan konstitusi serta telah merusak kerukunan hidup antar umat beragama di negeri ini dan hal demikian tentu saja tidak kita inginkan,” pungkasnya.