Erick Thohir Pamit ke DPR, Sudah Bersih-bersih Rumah Dinas

Erick Thohir telah meminta timnya untuk mulai membersihkan rumah dinas yang ditempatinya selama 5 tahun terakhir.

oleh Arief Rahman H diperbarui 03 Sep 2024, 08:32 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir sudah menyampaikan pesan pamit menjelang akhir masa jabatannya per Oktober 2024, mendatang. Dia bilang, sudah mulai membersihkan rumah dinas yang ditempatinya.

Hal tersebut disampaikan Erick Thohir dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI. Rapat tersebut disinyalir menjadi rapat terakhir Erick di sisa masa jabatannya. Ternyata, masih tersisa 1 rapat lagi antara Menteri BUMN dan Komisi VI DPR RI.

"Tadi DPR bilang ini rapat terakhir, ternyata dikoreksi ini masih sekali lagi rapat. Ya saya tentu ya mengucapkan terima kasih dengan kinerja yang kita lakukan bersama," ungkap Erick, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Dia mengatakan, tak masalah dengan penerusnya di masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dia menegaskan telah berkomitmen untuk menyelesaikan masa tugasnya hingga pergantian pemerintahan pada 20 Oktober 2024 nanti.

Bahkan, dia telah meminta timnya untuk mulai membersihkan rumah dinas yang ditempatinya selama 5 tahun terakhir.

"Siapa pun menterinya ke depan itu kan pilihan hak prerogatif presiden. Kalau saya ya komit untuk menyelesaikan sampai Oktober. Bahkan saya sudah minta tim saya, sudah mulai bersih-bersih rumah dinas. Iya dong, itu kan bagian dari komitmen dan tanggung jawab," bebernya.

Terkait kinerjanya dalam memimpin Kementerian BUMN, Erick mengaku sudah melaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk secara intens ke Komisi VI DPR RI sebagai mitra kerja.

"Tetapi saya sudah melaporkan secara terbuka data, baik ke Komisi VI DPR RI, baik kepada Pak Presiden Joko Widodo, saya sudah menghadap beliau, sudah laporan. Ya saya mengucapkan terima kasih juga sama Pak Jokowi mempercayai kita semua untuk bisa bekerja," ujarnya.

"Tetapi kembali, kerja sama DPR secara transparan itu juga bagian kita juga bisa berhasil seperti ini karena restrukturisasi gak mungkin terjadi kalau tanpa ada political will ya, dukungan politik, gak mungkin lah. Dan kita kasus restrukturasi banyak banget," sambung Erick Thohir.

 


Pamer Kontribusi BUMN ke Negara Tembus Rp 1.900 Triliun

Menteri BUMN Erick Thohir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/9/2024). Erick tengah menyusun rencana dalam penyelesaian penyehatan PT Indofarma Tbk (INAF). (Arief/Liputan6.com)

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memamerkan kontribusi perusahaan pelat merah ke kas negara hampir mencapai Rp 2.000 triliun dari 2020-2023. Angka terbesar disumbangkan oleh pajak yang dipungut negara.

Dia menyampaikan, secara akumulasi, setoran BUMN ke negara mencapai Rp 1.940 triliun pada periode 2020-2023 tersebut. 

"Untuk kinerja sendiri tentu tidak lain, tadi saya sudah sampaikan terima kasih daripada pendampingan, penekanan dan solusi-solusi yang diberikan bahwa selama tahun 2020 sampai 2023 total kontribusi kementerian BUMN kepada negara yaitu senilai Rp 1.940 triliun," kata Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (2/9/2024).


Rincian

Menteri BUMN Erick Thohir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/9/2024). Erick tengah menyusun rencana dalam penyelesaian penyehatan PT Indofarma Tbk (INAF). (Arief/Liputan6.com)

Dia menguraikan, pada 2020-2023, setoran pajak dari BUMN mencapai Rp 1.391,4 triliun. Diikuti dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan setoran lainnya senilai Rp 354,2 triliun. Serta dividen sebesar Rp 194,4 triliun.

"Kalau kita lihat tentu kontribusi perpajakan kita bisa terus meningkat karena tidak lain memang tentu berupa dari pajak dan lain-lain yang memang kinerja perusahaan sendiri membaik dan alhamdulillah kalau kita lihat dari tahun 2022 sekitar Rp 410 triliun lalu meningkat di 2023 menjadi Rp 457 triliun," ucapnya. 

Meski begitu, dia menyadari adanya penurunan pada setoran PNBP. Faktornya adalah fluktuasi harga yang terjadi pada hasil sumber daya alam (SDA) yang digarap BUMN. Baik kelapa sawit, maupun batu bara.

"Tetapi kita juga bisa melihat dividen ini di tahun 2023 adalah di angka Rp 81 triliun setelah kita ada swing ketika di tahun 2021-2022 ini tentu penurunan karena ada Covid, jadi ada swing-nya tetapi abis itu double di tahun 2023," pungkasnya.

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya