Salah Satu Pendiri Minta PMII Tidak Independen dari NU, Tahun 1972 Hanya Taktis

Liputan6.com, Surabaya - Salah seorang pendiri atau muassis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) KH Moensif Nahrowi meminta agar PMII tidak independen dari Nahdlatul Ulama (NU).

"Independensi PMII tahun 1972 hanyalah taktis saja," katanya saat menghadiri pelantikan PMII Komisariat UINSA di Hall Auditorium UIN Sunan Ampel Surabaya, Kamis malam (5/9/2024).

KH. Moensif Nahrowi menjelaskan PMII didirikan oleh sejumlah pemuda dan mahasiswa yang berlatar Nahdlatul Ulama, di antaranya M. Chalid Mawardi (Jakarta), M. Said Budairy (Jakarta), Hilman Badrudinsyah (Bandung), Ismail Maky (Yogyakarta), Nuril Huda (Surakarta), Laily Mansur (Surakarta), Abdul Wahab Jaelani (Semarang), Hisbullah Huda (Surabaya), M. Calid Narbuko (Malang), serta beberapa nama lain, termasuk dirinya dari Yogyakarta.

Mereka bersidang di salah satu ruangan di Taman Pendidikan Khodijah (Sebuah yayasan pendidikan milik Muslimat NU di Wonokromo, Surabaya) yang kemudian mendeklarasikan organisasi tersebut pada 17 April 1960 sebagai wadah perjuangan mahasiswa Nahdlatul Ulama.

Pada acara yang dihadiri sesepuh dan alumni PMII IAINSA/UINSA, para dosen dan pimpinan serta para pengurus yang dilantik, dan para kader PMII UINSA, Kiai Moensif bercerita bahwa di era yang sudah berubah ini pola pengkaderan PMII juga harusnya mempertimbangkan perubahan zaman.

"Namun demikian, ada yang tidak boleh berubah yaitu terkait dengan pola hubungan antara PMII dengan Nahdlatul Ulama pada setiap level tingkatan kepengurusan. Maknanya, PMII tidak boleh independen dengan NU," kata kiai yang sekarang tinggal di Singosari Malang ini.

Ia menjelaskan bahwa pada tahun 1972 ada Kongres PMII di Murnajati Malang yang memutuskan bahwa PMII Independen dengan NU. Saat itu, situasi politik nasional di era kepemimpinan Presiden Soeharto memprioritaskan aspek stabilitas.

Salah satu dampaknya adalah pihak-pihak yang dirasa mengganggu stabilitas perlu diupayakan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas demi pembangunan nasional, tapi jika ada pihak yang kritis maka dianggap oposisi.

Ia menyampaikan bahwa sebenarnya langkah yang dipilih untuk bersikap independen itu hanyalah siyasah atau strategi taktis saja. Artinya manakala ada hal-hal lain yang di luar kendali, atau jika sampai pada NU dibubarkan oleh pemerintah, maka secara legal organisatoris PMII tidak ikut bubar.

Namun, sayangnya semangat itu nampaknya terbawa secara mendalam hingga hari ini, sehingga nampak PMII secara organisasi terasa benar-benar independen dan tidak boleh terkooptasi oleh Nahdlatul Ulama.