Liputan6.com, Manama - Raja Bahrain memberikan pengampunan terhadap 457 tahanan pada Rabu (4/9/2024) malam untuk menandai ulang tahunnya yang ke-25 sebagai penguasa negara itu. Pengumuman tersebut disampaikan oleh kantor berita Bahrain.
Tidak ada daftar nama tahanan yang dibebaskan atas perintah Raja Hamad bin Isa Al Khalifa, yang pertama kali memerintah Bahrain pada tahun 1999 sebelum negara itu menjadi kerajaan pada tahun 2002.
Advertisement
Pemerintah Bahrain seperti dilansir AP, Jumat (6/9) menyatakan, "Pengampunan ini menunjukkan komitmen Bahrain terhadap peradilan pidana, dengan kesempatan hari ini bagi lebih dari 450 orang untuk berintegrasi kembali secara positif ke dalam masyarakat."
Sayed Ahmed Alwadaei, yang menjabat sebagai direktur advokasi untuk Institut Hak dan Demokrasi Bahrain, menggambarkan banyak tahanan politik yang kini dibebaskan dari Pusat Rehabilitasi dan Reformasi Rahang. Penjara itu telah menyaksikan demonstrasi dan mogok makan oleh para tahanan atas kondisi di sana.
"Pihak berwenang telah bertemu dengan ... ratusan orang, mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan segera dibebaskan," kata Alwadaei. "Tampaknya sebagian besar tahanan politik menjadi sasarannya."
Dia menambahkan, "Ini adalah langkah yang sangat optimistis dan tampaknya juga terjadi dalam konteks regional di mana Bahrain tengah mencoba menormalisasi hubungan dengan Iran."
Mayoritas syiah Bahrain telah lama mengeluhkan perlakuan buruk dan pelecehan dari pemerintah yang diawasi oleh keluarga sunni Al Khalifa yang berkuasa. Menanggapi keluhan para aktivis dapat membantu Bahrain meredakan ketegangan dengan Iran meskipun telah terjadi permusuhan selama puluhan tahun, terutama setelah Arab Saudi mencapai gencatan senjata dengan Iran yang dimediasi oleh China tahun lalu.
Kritik Internasional
Pada bulan April, Raja Hamad bin Isa Al Khalifa mengampuni 1.584 tahanan, termasuk lebih dari 650 yang dianggap sebagai tahanan politik oleh Institut Hak dan Demokrasi Bahrain.
Aktivis terkemuka Bahrain yang ditahan termasuk Abdulhadi al-Khawaja. Dia adalah pemegang kewarganegaraan ganda Bahrain-Denmark yang dihukum karena tuduhan terorisme.
Penahanan Abdulhadi dikritik secara internasional, di mana panel PBB menggambarkannya sebagai pemenjaraan sewenang-wenang.
Bahrain, rumah bagi Armada ke-5 Angkatan Laut AS yang berbasis di Timur Tengah, adalah sebuah pulau di lepas pantai Arab Saudi yang luasnya kira-kira sama dengan Kota New York dengan populasi sekitar 1,5 juta orang.
Sejak Bahrain menghentikan protes tahun 2011 dengan bantuan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, negara itu telah memenjarakan para aktivis, mendeportasi yang lain, mencabut ratusan kewarganegaraan mereka, dan menutup surat kabar independen terkemukanya.
Advertisement