Bupati Situbondo Tetap Bisa Ikut Pilkada 2024 Meski Tersangka Korupsi, Ini Alasan KPK

Liputan6.com, Situbondo Meski berstatus tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus dugaan korupsi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Bupati Situbondo Karna Suswandi dipastikan tetap bisa ikut Pilkada 2024. 

Sejauh ini, KPK mengisyaratkan akan menunda proses hukum terhadap kasus dugaan korupsi dana PEN di Pemkab Situbondo.

KPK telah menetapkan dua tersangka. Yakni bupati Situbondo, Karna Suswandi dan seorang anak buahnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bernama Eko Prionggo. 

KPK beralasan tidak ingin mengganggu proses Pilkada Situbondo dimana coblosan akan digelar pada 27 November 2024. Komisi anti rasuah juga beralasan tidak ingin proses hukum yang dilakukan, bisa dimanfaatkan menjadi alat politik untuk menjatuhkan lawan politik. 

"KPK memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan tidak akan mengganggu proses Pilkada yang sedang berlangsung. Dan tidak digunakan sebagai alat politik untuk menjatuhkan lawan politik dalam proses tersebut," ujar Tessa Mahardhika, Juru Bicara KPK, Kamis 5 September 2024.

Meski demikian, KPK membantah ada intervensi dalam menangani kasus tersebut. 

"Semua kegiatan penyelidikan dan penyidikan di KPK telah berproses sesuai jadwal. Termasuk yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," sambung Tessa. 

Diberitakan sebelumnya, KPK membenarkan telah menetapkan bupati Situbondo Karna Suswandi sebagai tersangka kasus penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara. KPK tidak menyebutkan kapan persisnya Karna resmi menjadi tersangka. 

Tessa hanya menyebut, KPK telah menaikkan status penanganan perkara tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan sejak 6 Agustus 2024 lalu. 

Sementara itu, pada tanggal 27 Agustus 2024 Karna Suswandi telah mendaftar maju menjadi calon bupati di KPU Situbondo