JK Sentil Nadiem Makarim: Tidak Punya Pengalaman Pendidikan dan Tak Pernah Datang ke Daerah

JK bahkan membandingkan kepemimpinan Nadiem dengan dengan para tokoh-tokoh pendidikan terdahulu.

oleh Muhammad AliTim News diperbarui 08 Sep 2024, 14:05 WIB
Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla mengkritik Nadiem Makarim yang sama sekali tidak punya pengalaman dalam bidang pendidikan tapi dia ditunjuk menjadi Kemendikbudristek. Dirinya bahkan disebut JK, Nadiem jarang datang ke kantor bahkan tidak pernah berkunjung ke daerah.

JK bahkan membandingkan kepemimpinan Nadiem dengan dengan para tokoh-tokoh pendidikan terdahulu.

"Dibelakang daripada semua pendidikan itu, ada orang 'the man behind the gun', kalau Perusahaan CEO dari daftar siapa menteri pendidikan selama ini. Pak Ki Hajar Dewantoro, orang hebat, mendirikan taman siswa. Itu cikal bakal dari prinsip pendidikan kita. Ada Pak Soemantri, ada Syarief Thayeb, Daoed Joesoef, Fuad, semua orang hebat di bidang pendidikan," ungkap JK dalam kanal YouTube TV Parlemen yang dikutip, Minggu (8/9/2024).

Beberapa tokoh yang saat ini memiliki latar belakang pendidikan kemudian dijabarkan juga oleh dia, salah satunya Anies Baswedan.

"Ada pak Juwono, Pak Abdul Malik Fadjar semua orang ahli pendidikan. Ada Muhadjir, ada Pak Nuh rektor ITS, Pak Anies Rektor Paramadina," beber dia.

Dia lantas menyinggung Nadiem yang jarang ke kantor. Lebih dari itu JK bahkan menyebut, Nadiem yang sama sekali tidak pernah datang ke daerah.

"Ada kemudian Mas Nadiem, yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor," sindirnya.

Kementrian Pendidikan saat ini memang terbilang cukup luas cakupannya. Sebab juga meliputi dalam bidang budaya, riset, dan teknologi.

Namun JK mengaku heran, bagaimana bisa seorang menteri pendidikan yang jarang datang ke kantor malah memimpin dunia pendidikan. Mantan Wakil Presiden itu juga menyinggung soal Kemendikbudristek yang lebih mendahulukan anggaran ketimbang program.

"Kayak saya punya perusahaan, yang pertama saya (cari) Dirut yang terbaik bukan berapa anggarannya, CEO-nya gimana, baru kita bicara program kemudian bicara anggaran. Anggaran kan ketiga bukan pertama, orang dulu, apa programnya, apa yang kau dicapai, baru anggaran itu. Bukan anggaran baru bikin program, bukan, terbalik, apa yang ingin anda capai," tegas JK.

 

 


Kritik Komisi X DPR untuk Nadiem Makarim

Kritikan terhadap Nadiem juga sempat disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, ada tiga dosa besar dalam dunia pendidikan yang belum mendapatkan hasil yang maksimal selama lima tahun terakhir. Hal ini disampaikan usai rapat membahasan anggaran bersama dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

"Kita punya PR besar terkait dengan dunia pendidikan kita hari ini. Kita harus jujur menyampaikan keprihatinan yang sedalam-dalamnya, tiga dosa besar yang selama ini sudah kita maksimalkan 5 tahun terakhir, tapi jujur harus diakui belum mendapatkan hasil yang maksimal," kata Huda kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Bahkan, Ketua DPP PKB ini menyebut adanya terjadi tren tingkat kenaikan tindak kekerasan seksual, tindak kekerasan bullying yang semakin tinggi dari hari ke hari.

"Peristiwa terakhir di Palembang, peristiwa yang terakhir di Bogor itu. Saya kira ini harus menjadi concern pemerintah serius ke depan. Jadi tindak bullyng dan kekerasan ini betul-betul sudah menjadi semacam perilaku endemik baru dari peserta didik kita," sebutnya.


Langkah Konkret Pemerintah Atasi Masalah Pendidikan

Menurutnya, ada banyak cara pemerintah dan harus melakukan langkah-langkah lebih konkret lagi ke depannya terkait dengan masalah pendidikan.

"Salah satu yang paling konkret dan dilakukan pemerintah saya sudah berkali-kali sampaikan adalah memproteksi peserta didik kita dengan cara peserta didik kita tidak boleh lagi begitu mudah bisa mengakses situs-situs pornografi dan situsi-situs kekerasan," ujarnya.

"Ini PR kita dan apakah mungkin, sangat mungkin kita minta pemerintah melakukan pembatasan ini. Ini sungguh betul. Karena yang kita dapati, peristiwa tindak kekerasan di Palembang anak-anak yang masih umur 13, 12, dan 16 tahun itu, empat anak itu di hp nya cukup tertera jelas, mereka begitu mudah bisa mengakses aksi pornografi di hp-nya masing-masing," tambahnya.

Itulah yang lalu kemudian dikatakannya menjadi perilaku menyimpang. Sampai akhirnya melakukan tindak kekerasan terhadap peserta didik yang akhirnya berujung sampai meninggal dunia.

"Jadi menurut saya opsi yang paling cepat supaya mitigasinya juga jelas dan dampaknya akan terasa langsung adalah memastikan pemerintah membatasi akses peserta didik kita terhadap situs-situs porno aksi dan pornografi," pungkasnya.

Reporter: Rahmat Baihaqi

Sumber: Merdeka.com

kurikulum tiap era pemerintahan (liputan6.com/Triyasni)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya