Masuk Proses Kalibrasi, Bandara IKN Dapat Digunakan Kunjungan Jokowi Pekan Ini

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menawarkan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) fokus pada penerbangan internasional. Termasuk, mengusulkan Angkasa Pura Indonesia mengelola Bandara IKN dengan menggandeng pihak asing.

Dia mengatakan, mengingat Bandara IKN berdekatan dengan Bandara Sepinggan Balikpapan, maka akan ada skema yang diatur. Misalnya, Bandara IKN fokus pada penerbangan internasional sementara Bandara Sepinggan Balikpapan melayani penerbangan domestik.

"Kita punya IKN, jadi IKN dan Balikpapan itu saya udah tawarkan ke pak Erick dikelola bersama-sama," kata Menhub Budi, ditemui di Sarinah, Jakarta, dikutip Selasa (10/9/2024).

Dia menerangkan, Bandara IKN akan memiliki landasan pacu (runway) sepanjang 3.000 meter. Dengan begitu, akan bisa didarati oleh pesawat berbadan besar seperti Boeing-777.

"Jadi bisa saja Balikpapan untuk dalam negeri, yang international di IKN runway-nya 3.000 (meter) loh, jadi untuk long distance (Boeing) 777 bisa di sana," ujarnya. 

Membuka kemungkinan pengelolaan dilakukan oleh Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports bersama dengan pihak asing.

"Ini kita sedang bicara, jadi kita dengan asing dan Angkasa Pura mengelola 2 bandara itu jadi lebih efisien," tuturnya.

Terkait kemungkinan status internasional Bandara Sepinggan dicabut, Menhub menyebut masih dalam proses studi. "Nanti, tinggal nanti studinya seperti apa," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kembali mengecek pembangunan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan landasan pacu disebut hampir selesai.

Sebelumnya, Menhub Budi juga menyaksikan langsung uji coba penggunaan runway di Bandara IKN. Uji coba itu dinilai berhasil sukses dengan runway sekitar 1.000 meter.

"Pembangunan runway per hari ini telah mencapai 1.975 meter. Ini masih sesuai target kita. Dalam waktu dekat ini akan rampung hingga 2.200 meter," jelas Menhub Budi dalam kunjungannya, dikutip Senin (9/9/2024).

Pada akhir Agustus 2024, runway masih baru memiliki panjang 1.025 meter. Pembangunan terus berlangsung cepat meski kondisi cuaca terkadang gerimis dan hujan.

Di sisi lain, pembangunan terminal VVIP pembangunannya telah mencapai 90,16 persen, meningkat dibanding bulan lalu yang masih 82,6 persen. Sedangkan, untuk terminal VIP telah rampung 77,06 persen.

Untuk fasilitas penunjang, pembangunan tower ATC telah mencapai 53,71 persen, gedung administrasi dan operasional sudah terbangun 61,03 persen, dan Gedung PKP-PK sudah rampung 68,71 persen.

"Hingga saat ini pembangunannya berjalan baik. Kendala masih pada kondisi cuaca yang tidak menentu dan agak melambatkan pekerjaan. Tapi, semua masih on track," kata Menhub.

Dibidik Selesai 31 Desember 2024

Adapun untuk jalan penunjang akses bandara saat ini sudah terbangun di atas 50 persen. Jalan akses utama telah siap 98,53 persen, jalan perimeter barat terbangun 66,96 persen, dan jalan perimeter timur sudah rampung 50,44 persen. 

"Seluruh jalan ini nantinya yang akan menunjang akses dari dan menuju bandara," kata Menhub Budi.

Secara keseluruhan, progres pengerjaan bandara telah mencapai 74,79 persen dengan waktu pengerjaan 273 hari. Menhub optimis bandara akan selesai dibangun secara keseluruhan sesuai target waktu, yakni pada 31 Desember 2024.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Penajam menyatakan gugatan yang diajukan oleh Asmari (Ketua Pejuang Angkatan 45 Kota Balikpapan) tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard). Dalam perkara ini, yang menjadi objek sengketa terkait lahan Bandara IKN.

Selain Badan Bank Tanah, penggugat juga menggugat Kementerian ATR/BPN dan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur cq Bupati Penajam Paser Utara (PPU).

“Mengabulkan eksepsi tergugat dan turut tergugat II mengenai gugatan kabur atau Obscuur Libel“ demikian bunyi amar putusan tersebut dikutip, Rabu (21/8/2024)

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menyambut baik putusan tersebut. Parman menyampaikan bahwa penyediaan lahan Bandara IKN merupakan amanah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2023 tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP untuk mendukung IKN.

“Kami mengapresiasi putusan Majelis Hakim. Bahwa ini secara norma dan formil hukum telah diuji dan dipertimbangkan dengan benar. Dinamika dalam penyediaan lahan ini cukup kompleks, namun kami tetap fokus menjalankan mandat dari pemerintah yang tentunya tidak mengabaikan hak-hak dari masyarakat itu sendiri,“ ujar Parman dalam keterangan tertulisnya.