Kementerian PUPR dan Jepang Tukar Informasi Pengelolaan Rusun

Kementerian PUPR dan otoritas Jepang melakukan tukar informasi terkait kepemilikan dan pengelolaan rumah susun (rusun) untuk masyarakat.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 12 Sep 2024, 11:31 WIB
Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan rumah susun (Rusun) untuk hunian pekerja konstruksi (HPK) di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (Dok. Kementerian PUPR)

 

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Ministry Of Land, Infrastructure, Transport And Tourism (MLIT) Jepang melakukan tukar informasi terkait kepemilikan dan pengelolaan rumah susun (rusun) untuk masyarakat.

Ke depan, pihak MLIT juga berencana mendorong investasi di bidang perumahan, lantaran pasar properti di Indonesia dinilai cukup menjanjikan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, M. Hidayat, mengatakan beberapa topik dibahas dalam pertemuan dengan Kementerian Tanah, Infrastruktur, Transportasi, dan Wisata Jepang tersebut.

Antara lain, sistem manajemen bangunan dan kepemilikan strata-title untuk rumah susun, standar manajemen untuk bangunan dengan strata-title, manajemen dan pengambilan keputusan oleh P3SRS, serta rencana kolaborasi antara Kementerian PUPR dan MLIT dalam pembangunan hunian untuk masyarakat.

"Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum ada istilah strata-title, tetapi memang banyak pengembang yang menggunakan istilah tersebut. Di Indonesia, tanda kepemilikan atas satuan rumah susun dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Sarusun atau SHM Sarusun," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/9/2024).

Kebijakan di Jepang

Hidayat menyampaikan, kedua belah pihak tentunya ingin mengetahui lebih banyak tentang implementasi kebijakan strata-title yang ada di Jepang, mulai dari sistem manajemen bangunan hingga pengelolaannya, serta kepemilikan hunian vertikal di Indonesia.

"Ke depan masih banyak tantangan yang dihadapi terkait penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat di Indonesia. Antara lain, program 3 juta rumah per tahun, urbanisasi yang tinggi, harga tanah yang semakin mahal, kebijakan hunian berimbang, serta peluang properti dan infrastruktur yang beragam," jelasnya.

 


Wadah Tukar Informasi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melaksanakan pembangunan proyek rumah susun atau rusun ASN di Kabupaten Semarang (dok: PUPR)

Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Kresnareza Harahap, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti permintaan dari Director for International Market Division Real Estate and Construction Economy Bureau, MLIT Jepang.

Pertemuan ini diharapkan menjadi wadah untuk bertukar pikiran dan mendapatkan wawasan lebih luas terkait strata-title yang ada di Jepang, sekaligus bisa menjadi best practice/insight untuk menyelesaikan permasalahan penyediaan rumah susun di Indonesia.

Selain itu, pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) juga perlu dicari solusinya bersama.

"Ke depannya kami berharap dapat berkolaborasi dengan MLIT Jepang untuk inovasi strata-title maupun pengelolaan properti di Indonesia. Salah satu upaya yang kami ingin tekankan untuk menangani penyediaan tempat tinggal adalah dengan menyediakan rumah susun sewa/beli," ungkapnya.

Sementara itu, Director for International Partnership Coordination, International Markets Division, Real Estate and Construction Economy Bureau, MLIT Jepang, Yonetani Kazuki, menyampaikan bahwa pihaknya melihat potensi pasar properti di Indonesia ke depan akan semakin berkembang.

"Kerja sama antara dua instansi ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat investasi baru di sektor penyediaan perumahan. Kami yakin bahwa pasar properti di Indonesia akan semakin pesat di masa mendatang, terutama kebutuhan hunian vertikal serta pengelolaan yang baik bagi masyarakat Indonesia," tuturnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya