Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti, menilai rencana Pemerintah terkait pembatasan pertalite dinilai akan menghemat anggaran fiskal. Tetapi dampak negatifnya yakni menurunkan daya beli masyarakat dan perekonomian semakin terkontraksi.
"Nah, tentu saja pembatasan pertalite ini bisa menghemat anggaran fiskal dari APBN. Namun, kalau kita cermati lagi, ini akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan perekonomian akan semakin terkontraksi," kata Esther Diskusi Publik online bertajuk “Moneter dan Fiskal Ketat, Daya Beli Melarat”, Kamis (12/9/2024).
Advertisement
Adapun Esther menyampaikan hasil kajian INDEF tahun 2023, jika pertalite dibatasi dengan berbagai opsi dan skenario. Pertama, jika semua mobil plat hitam dibatasi menggunakan pertalite, anggaran fiskal yang bisa dihemat itu sekitar Rp34,24 triliun.
Opsi kedua, jika hanya mobil saja yang dibatasi, pemerintah bisa menghemat sekitar Rp32,14 triliun. Opsi ketiga, jika penggunaan pertalite dibatasi untuk mobil dengan kapasitas maksimal 60 liter per hari, maka anggaran fiskal bisa dihemat sekitar Rp17,71 triliun.
Lalu opsi keempat, jika hanya mobil yang dibatasi itu lebih dari 1.400 cc alias mobil-mobil besar yang mewah. Maka anggaran fiskal bisa dihemat sekitar Rp14,81 triliun. Dia menuturkan, dari semua opsi tersebut yang paling adil dan mudah dalam implementasinya adalah opsi kedua yakni pembatasan pertalite hanya untuk mobil saja.
"Nah, dari berbagai opsi tersebut, maka kita melihat bahwa akan ada penghematan fiskal. Tapi bagaimana dengan kemudahan implementasinya dan keadilannya? Nah, kemudahan implementasinya, kalau dibandingkan opsi 1, 2, 3, dan 4, maka yang paling mudah adalah opsi 2, di mana tadi hanya mobil saja yang dibatasi," ujarnya.
Bakal Timbulkan Masalah?
Kendati demikian, permasalahan akan timbul dengan opsi pembatasan pertalite untuk mobil saja, yakni angkutan umum juga akan terbatasi. Mereka tidak bisa menggunakan BBM jenis pertalite.
"Tetapi keadilannya sangat rendah, karena kalau hanya mobil saja, bisa saja angkutan umum, mobil transportasi publik, itu juga ikut terbatasi," ujar dia.
Meskipun pembatasan pertalite akan menghemat anggaran fiskal, menurut Esther kebijakan tersebut tidak tepat jika dilakukan di masa sekarang. Lantaran, kondisi daya beli masyarakat sedang menurun.
"Kalau kita lihat bahwa opsi pembatasan pertalite ini ke depannya, tentu tidak tepat saat ini, karena kita lihat bahwa kondisi daya beli masyarakat sekarang relatif menurun, kita lihat bahwa kelas menengah juga jumlahnya menurun. Nah, alangkah baiknya jika policy ini seharusnya dipertimbangkan lagi," pungkasnya.
Advertisement
Menko Luhut Jamin Sepeda Motor Masih Bisa Tenggak BBM Pertalite Cs
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan sepeda motor tidak akan terdampak pengaturan BBM Subsidi. Menyusul adanya rencana pengaturan BBM Subsidi agar tepat sasaran.
Luhut menjelaskan, pengaturan BBM subsidi ini masih harus dibahas dalam rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, tidak ada subsidi yang dicabut.
"Ya masih rapat, nanti, sebenarnya enggak ada subsidi yang dicabut enggak ada," tegas Menko Luhut, ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2024).
Dia kembali menegaskan kalau sepeda motor termasuk golongan yang tetap akan bisa mengonsumsi BBM Subsidi. Sementara itu, pengaturan BBM subsidi tepat sasaran akan menyasar 6-7 persen orang mampu yang dinilai tidak berhak.
"Ya kalau subsidi katakanlah yang sepeda motor tuh gak akan dicabut. Yang mau kita tertibkan adalah subsidi yang 6-7 persen yang orang itu ndak berhak terima," jelasnya.
Penyaluran BBM subsidi nantinya disebut akan memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI). Ketika ditanya mengenai kriteria kendaraan, Menko Luhut hanya menyebut sudah ada hitungan yang ditetapkan.
"Ada, ada itungannya ada," ujarnya.
Dipantau AI
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana pemantauan pembelian BBM bersubsidi dengan Artificial Intelligent (AI). Hitungannya menunjukkan potensi penghematan hingga Rp 90 triliun per tahun.
Luhut bilang, cara ini sebagai bagian dari digitalisasi yang digenjot oleh pemerintah. Dia meyakini, digitalisasi bisa menciptakan penghematan anggaran.
"Dengan tadi misalnya pemerintah mau meluncurkan program untuk BBM dengan penataan (berbasis) AI," kata Menko Luhut dalam Indonesia International Sustainability Forum 2024, di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Pengisian BBM
Melalui pantauan AI tadi, pengisian BBM disebut akan otomatis terhenti ketika sistem membaca plat nomor kendaraan tidak sesuai dengan yang telah terdaftar. Dengan begitu, penyalurannya diharapkan bisa tepat sasaran.
Bisa dibilang, ada integrasi data yang dilakukan dari berbagai aspek. Bicara soal data, PT Pertamina (Persero) sendiri telah melakukan pendataan kendaraan konsumen BBM subsidi.
"Jadi orang yang tidak berhak dengan big data yang kita punya dia nozzle-nya itu yang bikin isi bensin itu otomatis akan mati sendiri karena melihat nomor plat dari mobil itu," jelasnya.
Nantinya, kata Luhut, kendaraan yang tidak sesuai dengan data yang terkumpul tadi tidak bisa mengonsumsi BBM subsidi. "Kan kita nggak subsidi dong, masa saya disubsidi? kan cukup berada," tegasnya.
Hemat Rp 90 Triliun
Menko Luhut menuturkan sejumlah manfaat yang bisa dihasilkan jika penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Menurut hitungannya, ada potensi penghematan hingga Rp 90 triliun per tahun.
"Jadi yang kita subsidi adalah orang-orang yang berhak. Jadi sebenarnya target dengan teknologi sekarang itu bisa, dulu 5 tahun yang lalu enggak bisa, dan itu kita bisa menghemat bertahap sampai Rp 90 triliun per tahun," bebernya.
Dengan demikian, anggaran yang sebelumnya untuk subsidi BBM bisa dialihkan kepada aspek yang lebih bermanfaat.
"Kalau itu angka itu sekarang kita bisa bikin berapa banyak pendidikan Indonesia? berapa banyak industri yang kita bahas? dan seterusnya dan seterusnya," pungkasnya.
Advertisement
