DPR Usul Cukai Hasil Tembakau Naik Tipis, Intip Gerak Saham HMSP hingga GGRM

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengkritik wacana kebijakan kemasan polos tanpa merek atau plain packaging bagi produk tembakau, seperti rokok.

Aturan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai turunan dari PP 28 Tahun 2024 ini dinilai tidak hanya inkonstitusional, tetapi juga merugikan kepentingan nasional.

Misbakhun menjelaskan bahwa rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menerapkan kemasan polos bagi produk rokok akan berdampak langsung pada negara, terutama dari sisi perekonomian, di mana cukai hasil tembakau (CHT) saat ini diklaim menyumbang hingga Rp 300 triliun kepada negara.

"Dampak ekonomi yang signifikan ini justru terabaikan oleh para pemangku kebijakan. Rokok menyumbang Rp 300 triliun kepada negara setiap tahunnya, ini sangat signifikan untuk anggaran nasional kita," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Kamis (12/9/2024).

Abaikan Kepentingan Petani

Ia juga mempertanyakan bagaimana kebijakan kemasan rokok polos tersebut bisa dipertimbangkan untuk masuk dalam RPMK. Padahal kebijakan ini jelas mengabaikan kepentingan petani dan pedagang yang bergantung pada industri hasil tembakau.

Misbakhun mengkritik proses pembahasan kebijakan ini yang didorong oleh Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), kesepakatan beberapa negara sebagai bentuk pengendalian tembakau.

"Yang mengganggu itu FCTC. Mereka inilah yang melakukan determinasi global. Mereka disponsori oleh Bloomberg Philanthropies, yang selalu melihat rokok dalam konteks negatif," tegasnya.

Menurut dia, Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan seharusnya berani mengambil sikap untuk melindungi petani dan pedagang yang bergantung pada industri tembakau.

Misbakhun juga menyoroti bahwa petani tembakau dan cengkih tidak pernah mendapatkan alokasi anggaran khusus dari pemerintah untuk mendukung kesejahteraan mereka, seperti insentif pupuk atau pestisida.

"Kita sering lupa mempertimbangkan aspek ekonomi. Negara mendapatkan pendapatan besar dari cukai tembakau, namun tidak ada dukungan konkret bagi sektor ini," ungkapnya.

Ia menilai kebijakan kemasan polos tanpa merek tidak akan efektif mengurangi konsumsi rokok, bahkan berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara.

Sebelumnya, masa transisi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran sejatinya bisa menjadi momentum untuk mendengar aspirasi rakyat terkait peningkatan kesejahteraan dan penyediaan lapangan kerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2024 mencapai 7,2 juta orang. Maka, para pekerja dan petani di industri tembakau dari sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT) menyampaikan permohonan kepada pemerintah untuk melindungi keberlangsungannya, terutama dari rencana kenaikan cukai 2025.

Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) Jawa Barat, Ateng Ruchiat, mendorong agar tidak ada kenaikan cukai rokok di tahun 2025, terutama di segmen SKT yang merupakan sektor padat karya.

Ia menekankan pentingnya mempertahankan sektor SKT agar penyerapan tenaga kerja di daerah maupun nasional dapat tetap terjaga di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan tidak pasti.

“Kalau (kenaikan cukai rokok) disamakan seperti tahun-tahun kemarin, itu kan berat. Padahal, SKT itu sudah membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran. Kalau bisa, tidak ada kenaikan cukai ke depannya untuk SKT,” pintanya.

Pengaruh kenaikan cukai SKT, lanjutnya, berdampak pada keberlangsungan perusahaan atau pabrikan SKT sehingga turut berpengaruh pada kesejahteraan pekerja. “Kalau tidak PHK, ya nanti kenaikan upahnya yang akan jadi masalah,” terangnya.

Ateng menambahkan pihaknya akan sangat berterima kasih kepada pemerintahan baru apabila tidak ada kenaikan cukai SKT pada 2025. “Sangat penting bagi pemerintah baru untuk mempertimbangkan aspirasi kami ini, karena SKT memiliki penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak,” jelasnya.