Liputan6.com, Jakarta - Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut akan memiliki 44 kementerian, salah satunya Kementerian Khusus Ekonomi Digital. Rencana ini disambut positif oleh ekonom.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda memandang pemerintah perlu membentuk kementerian khusus tersebut. Mengingat aturan ekonomi digital kini berada di banyak kementerian/lembaga.
Advertisement
"Hingga saat ini memang kita memerlukan satu entitas K/L yang menangani mengenai ekonomi digital. Saat ini untuk peraturan ekonomi digital masih di dalam beberapa K/L," kata Huda kepada Liputan6.com, Jumat (13/9/2024).
Dia merinci beberapa aturan yang terpisah. Misalnya, e-commerce diatur oleh Kementerian Perdagangan, sementara aplikasinya diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Di sisi lain, ada aturan soal angkutan penumpang di Kementerian Perhubungan yang aplikasinya pun diatur oleh Kemkominfo. Dia menyoroti tidak ada direktorat jenderal khusus di kementerian-kementerian tadi yang fokus ke ekonomi digital.
"Harusnya sama seperti Thailand yang sudah ada Kementerian khusus ekonomi digital," usulnya.
"Selain kementerian, saya rasa perlu didorong juga UU Ekonomi Digital untuk menaungi peraturan mengenai ekonomi digital," imbuhnya.
Terkait sosok yang cocok untuk menjadi menteri, Huda menilai perlu ada seorang profesional. Utamanya yang sudah lama berkecimpung di sektor ekonomi digital. Meski, dia tak menyebut satu namapun.
"Terkait sosok, memang haruslah orang profesional yang sudah lama berkecimpung di bidang ekonomi digital, bisa dari kalangan akademisi maupun profesional. Soal nama banyak yang pantas menduduki menteri khusus ekonomi digital ini," pungkasnya.
Dasco Soal Jumlah Kementerian Prabowo Bertambah Jadi 44: Kita Masih Lakukan Simulasi
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkap, penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih dilakukan simulasi.
Sehingga, Dasco dapat memastikan bahwa penambahan jumlah kementerian menjadi 44 belum final.
"Nah sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40, Kita juga masih melakukan simulasi," kata Dasco, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9).
Kendati demikian, Dasco belum bisa memberikan bocoran terkait nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sebab, susunan kabinet sedang disimulasikan, perubahan bakal terus terjadi. Dia memprediksi nomenklatur kementerian Presiden dan para menteri Prabowo akan selesai H-7 atau H-5 pelantikan.
"Mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5," ujar dia.
Sementara, penambahan jumlah kementerian itu untuk optimalisasi kerja pemerintahan. Serta memenuhi janji kampanye.
"Bahwa penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi tugas-tugas kementerian dalam rangka kita itu memenuhi janji kampanye yang kemudian ada di astacita dan program aksi yang kemarin dilakukan pada saat kampanye," ungkap Dasco.
Advertisement
Kepastian dari Bambang Soesatyo
Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendengar isu bahwa jumlah kementerian di era Presiden Prabowo Subianto akan ditambah menjadi 44. Hal itu juga telah memungkinkan karena UU Kementerian Negara telah merevisi jumlah kementerian ditentukan presiden sesuai kebutuhan.
"Karena nanti, Dari 34 (menteri), menjadi 44. Ya, mudah-mudahan, kawan-kawan kita, yang hari ini, Di DPR, berkesempatan untuk menjadi eksekutif," ujar politikus yang akrab disapa Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).
Hal itu pun dikonfirmasi oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dia mendengar ada penambahan kementerian di era Prabowo sekitar angka 44 kementerian.
"Ya mungkin sekitar itu (44 kementerian)," kata dia.
Zulhas memastikan Prabowo akan menambah jumlah kementerian dari 34. Peluang itu terbuka dengan adanya revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara yang memberikan kewenangan presiden mengatur jumlah kementerian sesuai kebutuhan.
"Jumlah pastinya berapa, belum. Tapi, penambahan iya," imbuhnya.
