Liputan6.com, Jakarta Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Jumat, 13 September 2024 Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan antara lain: “Agar setelah dilantik, pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang”.
Terkait ini, salah satu tantangan kesehatan kita adalah tuberkulosis (TB), dimana Indonesia adalah penyumbang kasus nomor dua terbesar di dunia. Lalu, lebih dari 15 orang meninggal setiap jam di negara kita karena tuberkulosis.
Advertisement
Dalam hal “berlari kencang” melawan tuberkulosis maka baik kalau pemerintah yang baru langsung mengadopsi dan mengimplementasi panduan WHO terbaru tentang obat terapi pencegahan tuberkulosis yakni TPT (“TB preventive treatment - TPT”) yang baru dikeluarkan empat hari yang lalu tepatnya 9 September 2024.
Panduan ini berisi 21 rekomendasi yang punya dasar ilmiah mumpuni. Termasuk satu rekomendasi yang amat kuat, yaitu pemberian obat levofloxacin setiap hari selama 6 bulan sebagai opsi pemberian TPT pada mereka yang terpapar dengan tuberkulosis yang resisten multi obat (“multi drug resistance – MDR”) dan resisten rifampisin (RR).
Dalam hal ini setidaknya ada lima kegiatan dalam paket pemberian TPT ini:
Pertama, identifikasi kelompok risiko tinggi pada laten tuberkulosis
Kedua, skrining ke arah TB
Ketiga, memastikan bahwa memang belum ada sakit TB.
Keempat, melakukan tes dan memastikan terjadinya infeksi TB.
Pemilihan Jenis Obat TPT yang Tepat
Kelima, memilih jenis obat TPT yang tepat. Selain pemberian levofloxacin yang sudah dibahas di atas maka pilihan lain adalah obat isoniazid setiap hari selama 6 atau 9 bulan, atau regimen pengobatan rifapentine dan isoniazid selama 3 bulan.
Pilihan lain adalah pemberian rifapentine dan isoniazid setiap hari selama satu bulan, atau juga obat rifampisin setiap hari selama 4 bulan.
Program Terapi Pencegahan TB Masih Rendah
Program terapi pencegahan tuberkulosis (TPT) masih amat rendah cakupannya di negara kita. Baru sekitar 2 atau 3 persen saja. Maka dari itu jelas perlu “berlari kencang” untuk peningkatannya.
Kini Indonesia juga harus menggunakan pedoman WHO terbaru ini agar bisa berlari sesuai dengan bukti ilmiah (evidence-based) kedokteran dan kesehatan yang valid.
*Penulis adalah Direktur Pascasarjana Universitas YARSI/ Guru Besar FKUI/ Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara/ Mantan Dirjen Pengendalian Penyakit serta Mantan Kabalitbangkes Kemenkes RI
Advertisement
