Liputan6.com, Bandung - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin menyebutkan kunci gelaran pemilu kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 berjalan aman, jujur, adil, dan demokratis yakni taat aturan dan hukum yang berlaku.
Menurut Bey, tunduk terhadap aturan dan hukum ini berlaku bagi seluruh peserta pemilihan umum (Pemilu) dan penyelenggaranya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Advertisement
Bey menganggap sejauh ini hingga akhir masa pendaftaran pasangan calon (paslon) kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024, Jabar masih kondusif tanpa ada gejolak yang terjadi.
"Yang pasti di Jawa Barat ini untuk tahap awal, tahap pendaftaran tidak bermasalah," ujar Bey pada Rapat Koordinasi Penanganan Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Wilayah Jawa Barat Tahun 2024 di Hotel Holiday Inn, Kota Bandung, Rabu (11/9/2024) lalu.
Meski demikian, Bey menekankan akan pentingnya hukum dan aturan untuk diterapkan secara efektif, terutama oleh seluruh petugas pemilu guna meminimalkan potensi sengketa.
Bey menambahkan, hukum dan aturan harus dipahami dan diterapkan secara efektif, terutama oleh seluruh petugas pemilu untuk meminimalkan potensi sengketa, serta tercapainya pilkada yang aman, jujur, adil, dan demokratis.
"Penting bagi para petugas menjaga asas netralitas, integritas, dan profesionalitas karena itu menjadi kunci kelancaran dari pelaksanaan pilkada ini," kata Bey.
Bey beranggapan rapat koordinasi yang digelar merupakan forum strategis bagi seluruh pemegang keputusan untuk menangani potensi masalah hukum yang bisa terjadi selama proses pilkada berlangsung.
Pasalnya, berdasarkan data KPU Jabar, daftar pemilih sementara (DPS) di Jawa Barat mencapai 35,9 juta orang, dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 73.000 titik. Itu merupakan jumlah terbesar di Indonesia, maka diperlukan perhatian khusus dalam hal logistik hingga pengamanan.
"Ini merupakan forum strategis bagi unsur-unsur terkait seperti KPU, Bawaslu, serta APH (aparat penegak hukum) untuk berkoordinasi dan mengatasi potensi masalah hukum yang mungkin timbul pada pelaksanaan pilkada nanti," kata Bey.
Kesiapan KPU
Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa kesiapan Pilkada Serentak 2024 sudah cukup matang dan proses pemilu berjalan sesuai dengan jadwal.
"Insya Allah, logistik dan semuanya siap, sudah kita proses semua," ungkap Afifuddin.
Afifuddin mengakui memiliki waktu sangat terbatas dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Per 11 September 2024, terhitung tersisa 71 hari menjelang hari pemilihan.
"Insya Allah, semua persiapan sudah matang. Tinggal kita segera proses tahapan penetapan calon pada 22 September. Selanjutnya (tanggal) 25 September mulai kampanye dan seterusnya," ucap Afifuddin.
Afifuddin mengajak masyarakat untuk membuat kontestasi Pilkada Serentak 2024 menjadi suatu hal yang positif.
Ajakan itu disampaikan Afifuddin usai menghadiri acara Grand Final Stand Up Comedy Kepemiluan yang digelar KPU Jawa Barat di Kantor KPU Jabar, Kota Bandung, Rabu (11/9/2024).
"Hidup itu harus ada ketawanya, pemilu itu juga sebagiannya harus kita ketawai. Maka kegiatan seperti ini bukan untuk mengecilkan persoalan, mari kita kelola peristiwa-peristiwa dengan riang gembira, yang Gemilang (Gembira Memilih Langsung). Ga boleh ada yang sedih, masa memilih sedih," kata Afifuddin.
Afifuddin memandang, Pilkada 2024 ini bukan hanya urusan orangtua. Namun, juga generasi muda harus berpartisipasi aktif dalam menyukseskan kontestasi memilih calon pemimpin tersebut.
"Kalau anak muda dibilang ‘besok kita akan memimpin’ itu salah. Hari ini harus anak muda yang mimpin negara ini," ujar Afifuddin.
Menurutnya, hal-hal seperti ini perlu adanya adaptasi termasuk dalam menertawakan peristiwa.
"Pak Hedi ini sering kan sosialisasi ke Ormas, ke OKP. Namanya KPU, namanya penyelenggara, namanya pemuka agama kadang-kadang kita menyesuaikan. Pesannya itu, KPU ini harus bisa menyesuaikan tempat, cocok-cocokan," kata Afifuddin.
"Ini sama kaya saat Muktamar NU di Jombang, semua kiai-kiainya menyesuaikan untuk menyambut presiden pada pakai celana. Sementara Pak Presiden Jokowi datang, menghormati acara NU pakai sarung," tambah Afifuddin.
Artinya, siapa pun bisa saling menertawakan hanya karena sama-sama ingin menghormati.
"Jadi itulah hidup kadang-kadang ada yang niatnya baik, tapi jadi sama-sama bisa kita tertawakan. Pemilu kita harus senang, pemilu kita harus menggembirakan," sebut Afifuddin.
Afifuddin pun mengajak para figur publik untuk saling bergandengan tangan untuk menyosialisasikan Pilkada 2024 yang riang gembira.
"Teman-teman influencer, para stand up comedy ini harus membantu KPU untuk menyosialisasikan riang gembira, tidak boleh ada kesedihan di antara kita, tidak boleh ada yang susah-susah, udahlah kita senang-senang semua, semua terlibat dengan riang gembira," tukas Afifuddin.
Advertisement
