Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memamerkan hasil program digitalisasi yang dijalankan pemerintah.
Dia mengklaim itu jauh lebih ampuh dan hemat anggaran dibandingkan aksi operasi tangkap tangan (OTT) seperti dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Advertisement
Luhut mengambil contoh aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah memuat data hingga sebanyak 9,4 juta item.
Kata Luhut, dahulu banyak orang pesimistis terhadap konsep digital seperti itu. Padahal, platform digital tersebut efektif dalam membuat pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih transparan.
"Jadi digitalize ini orang marah sama saya waktu saya bilang dulu OTT kampungan. Dengan digital kita membangun ekosistem, orang enggak bisa mencuri, karena semua dengan mesin. Anda deal dengan mesin," kata Menko Luhut dalam acara Temu Bisnis VIII P3DN di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (17/9/2024).
Luhut lantas memamerkan hasil daripada digitalisasi tersebut. Menurut laporan Deputi Bidang Pariwisata dan Kemenko Marves Odo RM Manuhutu, KPK dalam setahun terakhir sukses menghemat ratusan triliun berkat adanya e-katalog.
"Sekarang Anda tidak tahu, selama 1 tahun terakhir ini berapa ratus triliun yang dihemat oleh KPK. Satu pembelian laptop, Odo lapor ke saya, satu item, itu bisa menghemat 40 persen dari berapa triliun," ujar dia.
Transparansi tersebut akan terus didorong oleh pemerintah. Salah satunya melalui Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik dari tindak gratifikasi.
"Ini supaya membentengin. Jadi negeri ini harus kita bangun, kita bawa dalam satu sistem. Jadi bukan OTT-OTT Rp 50-100 juta, ramai, jadi drama," tegas Luhut.
KPK Dianggap Tak Sukses Karena Jarang OTT, Menko Luhut: Itu Pemikiran Ndeso, Kampungan
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengkritik pemikiran yang menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak sukses lantaran jarang menindak pelaku korupsi dengan operasi tangkap tangan (OTT).
Luhut menyebut pemikiran tersebut tak sejalan dengan pemikirannya. Bahkan, Luhut mengatakan pemikiran tersebut kampungan.
"Kalau kurang jumlahnya ditangkap berarti enggak sukses. Saya sangat tidak setuju, kampungan itu menurut saya. Itu ndeso," ujar Luhut di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2023).
Luhut menyebut, jarangnya operasi senyap yang dilakukan tim penindakan KPK bukan karena merosotnya pemberantasan korupsi. Melainkan lantaran KPK era Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri sukses mengedepankan sistem pencegahan dan pendidikan antikorupsi.
"Pemikiran modern itu makin kecil yang ditangkap, tapi makin banyak penghematan, itu yang sukses," kata Luhut.
Luhut meminta mereka yang berpikir demikian melihat secara lebih luas apa yang dilakukan oleh lembaga antirasuah. Menurut Luhut, setidaknya KPK sudah menghemat anggaran lantaran berhasil melakukan pencegahan korupsi.
"Bukan maksud saya kampungan, janganlah itu jadi utama. Itu karena keterlaluan, terus ditangkap dan jadi ukuran. Kalau itu menurut saya ndeso, kenapa? Lihat apa yang diperbuat KPK sehingga bisa dihemat akibat tadi pencegahan itu," kata Luhut.
Advertisement
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun
Berkaitan dengan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang turun lantaran penindakan yang dilakukan KPK berkurang, Luhut tak setuju jika hal itu dikaitkan dengan kurangnya penangakapan oleh lembaga antirasuah.
"Ya itu yang menurut saya tidak benar. Perkara penindakan turun karena sistemnya semakin bagus, tidak bisa korupsi dan tidak bisa mencuri. Kan bagus, penghematan. Pajak kita naik 47 sekian," kata Luhut.
"Ini semua kerjaan dalam pencegahan, dan itu menghemat ratusan triliun dan itu meningkatkan pajak. Itu dilihat, jangan drama-drama saja tadi ditangkap," Luhut menambahkan.
