Menteri Suharso Jamin Anggaran Bappenas 2025 Tak Mengalir ke Program Makan Siang Gratis 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menegaskan tidak ada anggaran Bappenas 2025 yang akan mengalir ke program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik pasangan presiden terpilih Prabowo - Gibran.

oleh Septian Deny diperbarui 17 Sep 2024, 15:50 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, Indonesia setidaknya membutuhkan anggaran yang besar yakni Rp 794,6 triliun pertahun untuk melakukan transisi energi.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menegaskan tidak ada anggaran Bappenas 2025 yang akan mengalir ke program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik pasangan presiden terpilih Prabowo - Gibran. 

Komisi XI DPR RI menetapkan pagu indikatif Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sebesar Rp1,97 triliun untuk tahun anggaran 2025.

"Ya (anggaran) Bappenas, Bappenas," kata Suharso kepada awak media di Menara Bappenas, Jakarta, Selasa (17/9).

Suharso menekankan bahwa program yang dahulu bernama makan siang gratis tersebut telah memiliki anggaran sendiri. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 anggaran program makan bergizi gratis ditetapkan sebesar Rp71 triliun.

"Makan siang gratis, makan siang gratis,  ada sendiri (anggarannya)," tegas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap besaran anggaran yang dialokasikan untuk program andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Yakni, program makan siang bergizi gratis yang dialokasikan Rp 71 triliun.

Menko Airlangga mengatakan, besaran anggaran makan siang gratis itu telah masih di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Hal ini tertuang usai pertemuannya bersama tim transisi pemerintahan Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dia mengakui, pemerintah saat ini dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan telah sepakat landasan kondisi perekonomian dan beberapa poin RAPBN 2025. Termasuk alokasi untuk beberapa program prioritas.

"Termasuk salah satunya terkait dengan dukungan terhadap program-program yang menjadi program unggulan," kata Menko Airlangga dalam Konferensi Pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (24/6).

 

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com


Tak Cuma Susu Ikan, Ini Sederet Sumber Protein Alternatif di Program Makan Bergizi Gratis

Warga membeli bahan pangan dari Program Pangan Bersubsidi di RPTRA Permata Intan, Bidara Cina, Jakarta Timur, Rabu (9/2/2022). Pemprov DKI kembali menggelar Program Pangan Bersubsidi yang terdiri atas beras, susu, daging, ikan, dan telur. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintahan Prabowo Subianto nantinya akan memaksimalkan segala sumber protein yang ada dalam menjalankan program makan bergizi gratis.

Pernyataan itu diberikan dalam menanggapi program susu ikan sebagai salah satu alternatif sumber konsumsi makan bergizi gratis. Meskipun stok sapi perah di Indonesia terbatas, Arief menyebut ketersediaan susu sapi saat ini masih paling banyak di Indonesia.

"Semua sumber protein itu harus dioptimalin. Susu ikan itu salah satunya, tapi semua sumber protein harus dioptimalkan," ujar Arief saat ditemui di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (14/7/2024).

"Saat ini yang paling banyak kan susu sapi toh. Tapi semua jenis protein, baik nabati maupun hewani dua-duanya harus jalan. Semua sumber protein ambil. Orang jangan tergantung pada satu jenis protein. Jadi harus banyak," dia menambahkan.

Selain susu ikan dan sapi, Bapanas juga akan memaksimalkan alternatif lain semisal susu kedelai. Hanya saja, tingkat produksinya saat ini masih terbatas.

Oleh karena itu, sambung Arief, pemerintahan ke depan akan mengoptimalkan ketersediaan protein berdasarkan sumber lokal yang ada di tiap-tiap daerah. Itu sesuai arahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

"Yang paling baik itu sebenarnya adalah dari local source, dari daerah setempat. Misal, daerah tertentu produksinya udang. Udang protein enggak? Yaudah makan aja udang. Daerah tertentu rumput laut, kenapa enggak (dimanfaatkan). Daerah tertentu tuna, cakalang," bebernya.

Termasuk untuk urusan beras, dimana Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menyiapkan penambahan tingkat produksi agar Indonesia tidak lagi terlalu bergantung pada impor beras.

"Jadi yang benar itu adalah produksi dalam negeri untuk pemenuhan kita. Jadi ketahanan pangan berdasarkan kedaulatan, kemandirian pangan. Jadi apa yang bisa ditanam di Indonesia, naikin produksinya, tingkatin produktivitasnya," tegas Arief.

 


Heboh Soal Susu Ikan, Wamentan Pertegas Inti Program Makan Bergizi Gratis

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono/Istimewa.

Badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pangan, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food, tengah mengkaji susu ikan sebagai alternatif susu sapi dalam program makan bergizi gratis dan susu gratis pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengaku pihaknya belum mengetahui terkait persoalan susu ikan.

"Saya jujur aja belum monitor soal susu ikan ini, apakah susu disubtitusi dengan ikan barangkali, tapi jujur saya enggak, enggak aku enggak monitor soal itu, mungkin susu mengandung ikan," kata dia, saat diwawancarai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

"Kayak susu kedelai gitu. Ikan kan enggak menyusui, maksud saya kalau missleading di sosmed saya enggak ikutin sih," sambung dia.

Kendati demikian, dia menjelaskan terkait program makan bergizi gratis tujuannya adalah memberikan protein yang cukup bagi anak-anak.

"Nah intinya begini, kita ini kan belum cukup susu dan dagingnya. Maka kita kalau bisa dan arahannya jelas, jangan impor susu. Kita ingin impornya buka ruang lebar ke pihak swasta atau siapapun itu kita buka ruang untuk datangkan sapi hidup di Indonesia. kenapa kita kurang susu dan daging? karena sapi induknya kurang," jelaa dia.

"Maka kita buka ruang. Insyaallah kita data komitmen dari perusahaan, koperasi, perorangan, masyarakat. Ada 36-40 badan hukum baik koperasi maupun perushaaan yang akan komitmen datangkan total 1,3 juta ekor sapi hidup," tambah Sudaryono.

 


Membuka Subtitusi

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono saat memberi kuliah umum berjudul "Mempersiapkan Mahasiswa yang Berjiwa Wirausaha" di Gedung AAC Dayan Dawood USK, Selasa (13/8/2024). (Foto: Istimewa)

Sudaryono mengungkapkan, subtitusi kandungan protrein dengan sumber lain seperti nabati dan hewani dimungkinkan, ketimbang menunggu sapi perahnya datang.

"Kan kita kan sudah surplus, sudah swasembada di telur dan ikan, ayam, ya kan terus barangkali itu jadi sumber. Jadi subtitusi, bukan dipaksakan impor susu bubuk dan lain-lain. Kita tidak arahkan ke sana, kita lebih ke momen makan bergizi gratis ini pemerintah bisa trigger kemandirian pangan, bukan hanya beras, tapi telur ayam daging dan susu yang kita harus raih," imbuh dia.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya