Liputan6.com, Jakarta Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, menyampaikan bahwa peluncuran BBM rendah sulfur tidak akan menaikan harga BBM yang tersedia di SPBU Pertamina. Dengan ini, masyarakat tetap dapat memperoleh BBM berkualitas tanpa ada dampak dari sisi ekonomi.
"Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM. Sehingga masyarakat mendapatkan akses BBM yang lebih berkualitas dan lebih bersih," kata Rachmat dalam keterangannya, Rabu (18/9)
Advertisement
Dia menyampaikan peluncuran BBM bersubsidi yang berkualitas atau rendah sulfur untuk mengatasi polusi udara. BBM rendah sulfur ini juga akan diarahkan kepada golongan masyarakat yang membutuhkan.
"Jadi golongan kelas atas tidak lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM," ucapnya.
Menjawab kekhawatiran dampak penyesuaian penyaluran subsidi BBM terhadap beban ekonomi masyarakat kelas menengah. Anak buah Menko Luhut ini mengatakan program BBM rendah sulfur tanpa membebani masyarakat ataupun negara.
"Pada prinsipnya pemerintah memperhatikan kondisi tekanan ekonomi terhadap kelas menengah," jelas dia.
Sebaliknya, peluncuran program BBM rendah sulfur ini akan menghemat pengeluaran negara untuk sekedar impor BBM. Namun, Ia belum dapat membeberkan detil peraturan yang tengah disusun pemerintah.
"Dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan Rp119 triliun setiap tahunnya untuk subsidi BBM. Ini artinya pajak masyarakat tidak secara optimal tersalurkan karena tidak dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut," ungkapnya.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
Impor BBM
Sebelumnya, presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku akan menghilangkan impor BBM secara perlahan. Untuk solar, produksinya bakal diganti menggunakan kelapa sawit dan akan menjadi bahan bakar terbersih serta terbarukan.
Pernyataan itu dikatakan oleh Prabowo, di hadapan ribuan masyarakat Banten, sekaligus dihadapan Habib Luthfi, di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang.
Begitupun bensin, produksinya bakal diganti pembuatannya menggunakan etanol dari tebu, singkong hingga gula aren. Sebagai pengganti, energi panas bumi atau geothermal bakal di maksimalkan sebagai energi baru terbarukan.
"Kelapa sawit kita ubah jadi solar. Produksi kelapa sawit kita sebanyak 46 juta ton dan sebentar lagi 70 juta ton per tahun dan ini jadi solar yang tidak akan habis-habis. Bukan bisa tidak bisa, tapi kita harus bisa," tuturnya.
Advertisement
Pemerintah Diam-Diam Punya Pengganti BBM Pertalite dan Pertamax, Ini Bocorannya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, memberi bocoran bahwa pemerintah selangkah lagi menemukan produk BBM ramah lingkungan sebagai pengganti Pertalite dan Pertamax.
Adapun pemerintah saat ini tengah berupaya menciptakan produk alternatif BBM yang lebih ramah lingkungan, semisal bahan campuran untuk bahan bakar nabati (BBN). Namun, Luhut belum mau membocorkan detilnya seperti apa.
"Kita lagi cari juga semua, tapi saya kira akan dapat, sudah hampir dapat, hanya saya belum berani membuka," ujar Luhut saat ditemui di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (17/9/2024).
Produk BBM Rendah Sulfur
Lebih lanjut, Luhut menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan produk BBM rendah sulfur. Itu dipercaya bisa menurunkan tingkat polusi di Indonesia yang saat ini berada di angka rata-rata 160 US AQI.
"Jadi ini sedang berproses, mungkin sementara waktu aja. Karena low sulfur ini kewajiban pemerintah untuk mengurangi. Kalau kita mengurangi bensin sampai bisa berapa puluh persen, itu mungkin bisa mengurangi mungkin indeks polusi sampai 50-60 (US AQI)," bebernya.
"Dan, ini saya kira akan mengurangi juga subsidi kepada BPJS yang sekarang ini sudah diberikan sampai Rp 30 triliun," imbuh Luhut.
Sehingga, Luhut mengatakan, semua pihak sepakat soal adanya ongkos yang harus ditanggung dalam mitigasi pencemaran udara. "Karena kalau nanti tidak dilakukan nanti kamu juga bisa kena, berobat lagi naik juga. Jadi semua ini masalah kita bersama yang harus kita selesaikan," tegas Luhut.
Aturan Pembatasan BBM Subsidi Masih Dibahas, Kapan Diterapkan?
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa aturan pembatasan BBM subsidi per 1 Oktober 2024 masih dalam tahap pembahasan. Ia meminta agar publik tidak berspekulasi secara berlebihan terkait rencana kebijakan tersebut.
Jawaban ini diberikan setelah Pertamina bersiap untuk menerapkan program BBM tepat sasaran untuk penyaluran Pertalite sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan Solar sebagai Jenis BBM Tertentu (JBT).
"Jadi, terkait BBM subsidi, saat ini masih dalam pembahasan aturannya. Belum ada aturan tersebut, dan belum diterapkan. Untuk lebih jelasnya, masih dalam pembahasan. Jadi jangan berspekulasi dulu," ujar Bahlil setelah Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (12/9/2024).
Bahlil juga berjanji akan mengumumkan kebijakan ini jika aturan pembatasan BBM Pertalite dan Solar sudah siap dilaksanakan. Ia menegaskan bahwa bahan bakar subsidi hanya diberikan kepada mereka yang berhak.
"Yang jelas, BBM ini harus tepat sasaran. Jangan orang seperti saya menerima BBM subsidi, itu tidak adil. Kita harus memberikannya kepada saudara-saudara kita yang memang layak mendapatkannya," tegasnya.
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa penyaluran dan ketersediaan BBM di seluruh wilayah Indonesia tetap sesuai dengan kuota yang diberikan pemerintah, meskipun ada isu pembatasan penyaluran yang akan diberlakukan.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menjelaskan bahwa Pertamina tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat melalui penyediaan Pertalite sesuai kuota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan oleh BPH Migas.
"Pertalite adalah salah satu BBM bersubsidi, dan pengaturan oleh regulator dimaksudkan agar subsidi tepat sasaran. Pengaturan ini, antara lain, dilakukan dengan menentukan titik-titik SPBU yang menjual BBM bersubsidi, memperhatikan jalur transportasi umum, dan tidak berada di area pemukiman menengah ke atas atau daerah industri," jelasnya.
Advertisement
