5 Respons Berbagai Pihak soal Wacana Pertemuan Prabowo dengan Megawati

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan terlaksana sebelum 20 Oktober.

Menurut Puan, akan banyak pembahasan antara Megawati-Prabowo. "Ya banyak lah. Kalau sudah bertemu pasti pembahasannya banyak kan," kata dia.

Puan menyebut, silaturahmi antara elite parpol sangat penting dilakukan. "Silaturahmi penting, akan ada pertemuan, insyaAllah iya. Bahwa akan ada pembicaraan ke situ, kita tunggu saja," pungkasnya.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyatakan bahwa pertemuan antara Prabowo dengan Megawati akan sama-sama berusaha menyamakan visinya dalam merawat Indonesia.

"Kita menunggu bagaimana kedua beliau ini menyamakan visinya ke depan merawat Indonesia, memajukan Indonesia, memakmurkan kita semua, rakyat Indonesia," kata Said Abdullah kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Said juga mengungkapkan bahwa hasil pertemuan ini akan menentukan apakah nanti PDIP akan melunak atau berada di luar pemerintahan.

"Kalau itu punya kesamaan, insyaallah kami melihatnya bagi PDI Perjuangan, baik di dalam maupun di luar sama saja," tambahnya.

Walaupun begitu, ia tetap memastikan bahwa PDIP tidak akan marah apabila tidak dikasih jatah menteri pada pemerintahan mendatang.

"Kalau PDI Perjuangan bertemu kemudian dikasih menteri atau sebaliknya, PDI Perjuangan tidak bertemu, tidak dikasih menteri, ngambek. Itu tidak ada ceritanya," tegas Said.

Terkait wacana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Megawati, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan, jika Prabowo ingin merangkul semua pihak.

"Saya tidak tahu persis ya, tapi kalau dari statement, gestur, dan spiritnya Pak Prabowo ingin merangkul semuanya," kata Huda kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

Namun, dirinya mengaku tidak tahu secara pasti merangkul yang dimaksud oleh Prabowo.

"Saya tidak tahu persis, merangkul itu definisinya semua masuk partai atau gimana. Termasuk PDIP atau tidak, itu kewenangan Pak Prabowo," ujarnya.

Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) menilai, jika pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terlaksana maka akan membawa kebaikan untuk Indonesia.

"Pertemuan Megawati-Prabowo ini hal yang luar biasa jika terjadi. Keduanya bertemu sebagai pemenang pilpres dan pileg, bisa membawa suatu perbaikan dan kebaikan untuk Indonesia," kata Hensat dilansir Antara, Senin (16/9/2024).

Hendri Satrio menjelaskan kebaikan itu dapat diartikan sebagai pertanda berakhirnya perseteruan antara PDI Perjuangan dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terjadi selama Pilpres 2024 lalu.

Bukan hanya itu, menurut Hensat, pertemuan Megawati dengan Prabowo juga dapat menjadi simbol bahwa keduanya bisa berkolaborasi dalam pemerintahan 2024-2029 ke depan.

"Jika dalam pertemuan ini keduanya saling mengerti bahwa kolaborasi keduanya diperlukan untuk kemajuan Indonesia, ini akan bagus sekali," kata dia.

Namun demikian, kata Hendri Satrio, hal tersebut belum tentu memastikan PDIP mau masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju. PDIP bisa saja tetap berkolaborasi, namun dari luar lingkaran kekuasaan.

Sementara itu, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, menilai rencana pertemuan antara Prabowo dengan Megawati tidak bermanfaat secara politik kecuali PDIP bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Bahkan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, karena tidak ada lagi partai politik yang menjadi kontrol kekuasaan jika PDIP bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran," kata dia.

Menurutnya, kalaupun itu terjadi tentu tidak mudah dan tidak gratis. Ada harga yang harus dibayar misalkan sejumlah kursi menteri untuk PDI Perjuangan.

Terlebih, PDI Perjuangan merupakan partai dengan jumlah kursi terbanyak di DPR dan satu-satunya partai yang belum bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Dengan kondisi demikian, PDIP berada pada posisi tawar yang lebih tinggi. Apalagi PDIP tahu bahwa Prabowo tidak menginginkan adanya oposisi. Karena itu, PDIP pastinya akan jual mahal," jelas R Haidar Alwi.

Ia juga menilai bahwa ada beberapa faktor yang membuat PDI Perjuangan (PDIP) sulit bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Pertama, faktor sejarah. Orde lama versus orde baru. Soekarno versus Soeharto. Dan kita tahu, ada Titiek Soeharto bersama Prabowo," ungkap R Haidar Alwi.

Ia meyakini, orde baru merupakan memori kelam yang sangat membekas dalam ingatan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Baik pada masa awalnya ketika Soeharto menduduki tampuk kekuasaan menggantikan Soekarno, maupun pada akhirnya saat Megawati berperan dalam reformasi tumbangnya orde baru.

"Kedua, faktor SBY," lanjut R Haidar Alwi.

Ia melihat, hingga saat ini Megawati belum bisa menerima kekalahannya dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Pilpres 2004. SBY sendiri kini merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran.

"Ketiga, faktor Jokowi," sambung R Haidar Alwi.

Dalam pengamatannya, PDI Perjuangan mungkin menganggap Jokowi sebagai pengkhianat.

"Bagi Megawati dan PDIP, semua itu mungkin berbau pengkhianatan," pungkasnya.