Liputan6.com, Jakarta Ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub, Anindya Bakrie melakukan kunjungan silaturahmi kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, di Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Pada kesempatan pertama bertemu, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas menyambut kunjungan Anindya. Anindya Bakrie mengatakan kunjungannya untuk melaporkan amanah yang kini diembannya Ketua Kadin Indonesia melalui Musyawarah Luar Biasa pekan lalu.
Advertisement
Pada kesempatan itu, Anindya juga mengundang Zulhas untuk menghadiri sarasehan Kadin Indonesia, yang akan dihadiri oleh Kadin Daerah dan Asosiasi/Himpunan sebagai Anggota Luar Biasa.
Sarasehan tersebut akan membahas dan mendiskusikan perkembangan perekonomian dan perdagangan melanjutkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dan menyambut pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Iya, (saya) siap datang,” ujar Zulkifli Hasan menjawab undangan Anindya Bakrie.
Anindya menegaskan, sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin Indonesia akan mendukung penuh tiga fokus utama pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni reformasi struktural, infrastruktur digital, dan transisi energi demi tercapai keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kisruh Kadin Indonesia Bisa Ganggu Ikim Investasi RI
Konflik internal yang terjadi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pasca Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) menimbulkan dampak negatif terhadap organisasi yang mewakili para pengusaha di Indonesia.
Salah satu dampaknya adalah penurunan tingkat kepercayaan terhadap Kadin, baik dari kalangan pengusaha maupun investor.
Munaslub yang diselenggarakan pada 14 September 2024 tersebut menetapkan Anindya Bakrie, pewaris Bakrie Group, sebagai Ketua Umum baru Kadin, menggantikan Arsjad Rasjid yang sebelumnya terpilih untuk periode 2021-2026.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Investasi, Rosan Roeslani, yang memiliki kaitan dengan Bakrie Group. Namun, penunjukan Anindya ini memicu kontroversi dan klaim sah kepemimpinan yang menjadi sumber konflik internal.
Pengamat ekonomi Bhima Yudhistira memperingatkan bahwa ketidakpastian di tubuh Kadin Indonesia dapat berdampak buruk, terutama bagi investor yang membutuhkan kejelasan mitra bisnis di Indonesia.
"Investor bisa bingung dengan situasi ini," kata Bhima kepada wartawan, Kamis (19/9/2024).
Peran Strategis Kadin
Kadin sejatinya memegang peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi dan memberikan masukan dari sektor swasta demi kesejahteraan masyarakat.
Konflik ini berpotensi menghambat peran Kadin dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menciptakan lapangan kerja, dan bekerja sama dengan pemerintah.
Pengurus Kadin Indonesia yang dipimpin Arsjad Rasjid menilai bahwa Munaslub tersebut ilegal. Hamdan Zoelva, Kuasa Hukum Kadin, menegaskan bahwa penyelenggaraan Munaslub tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri serta Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 yang mengatur Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.
Berdasarkan AD/ART Kadin, Munaslub hanya bisa dilaksanakan untuk meminta pertanggungjawaban pengurus terkait pelanggaran serius atau ketidakberfungsian organisasi.
Proses tersebut harus didahului oleh pemberian dua kali surat peringatan kepada Dewan Pengurus, yang diberi waktu masing-masing 30 hari untuk menanggapi. Namun, prosedur ini tidak terpenuhi dalam Munaslub yang memilih Anindya Bakrie.
Advertisement
Anindya Bakrie Jadi Ketum Kadin, Menkumham: Tak Mungkin Ada Intervensi Pemerintah
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Atgas menegaskan tidak mungkin ada intervensi dari pemerintah perihal kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dengan Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum).
"Enggak mungkin ada intervensi pemerintah, karena Kadin adalah organisais indepenen,” tutur Andi di Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Andi enggan menanggapi sah tidaknya kepengurusan Kadin Indonesia yang baru. Pasalnya, hal itu menjadi urusan internal organisasi dan pemerintah tentu menghormati dinamika yang terjadi.
"Waktu yang lalu kami menegaskan, kalau Kemenkumham diminta melakukan harmonisasi maka akan kami lakukan,” jelas dia.
Adapun terkait ucapan selamat darinya kepada Anindya Bakri, hal itu dilakukan saat menghadiri undangan sarasehan Kadin Indonesia. Dia pun menampik kedatangannya merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Enggak ada (perintah presiden). Kan saya atas undangan sarahsehan Kadin. Karena acara munaslub, saya ucapkan selamat,” Andi menandaskan.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengucapkan selamat atas terpilihnya kepengurusan baru Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
"Saya ucapkan selamat atas mas Anin, atas amanah yang baru," kata Supratman dalam acara Sarahsehan Kadin, di Menara Kadin, Minggu (15/9/2024).
Acara Sarahsehan tersebut dihadiri Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo dan Anindya Bakrie yang ditunjuk sebagai Ketua Umum Kadin pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin pada 14 September 2024.
Pada kesempatan tersebut, Supratman mengatakan pemerintah menghormati proses internal yang berjalan di Kadin Indonesia. Menurutnya, Kadin Indonesia telah melalui proses internal pemilihan pengurus secara baik melalui munaslub.
"Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya dan sudah diselesaikan lewat dengan keputusan munaslub yang ada," jelas Supratman.
