Liputan6.com, Banjarmasin - Dewan Pimpinan dan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) MUI Pusat, di Sekretariat MUI Kalsel di kawasan masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Kamis (19/9/2024). Tim Monev yang hadir adalah KH Rofiqul Umam Ahmad, Trisna Ningsih Yuliati, dan Miftah Huda. Pertemuan ini dihadiri Ketum MUI Kalsel KH Husin Nafarin serta perwakilan Gubernur Kalsel, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Fatkhan.
Dalam sambutan tertulis gubernur, Fatkhan mengapresiasi monev sebagai wujud komitmen menjaga sinergi MUI. Ini dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan peran dan tanggung jawab MUI berjalan dengan baik sesuai tujuan utama sebagai payung dan pengayom umat. “Kegiatan ini wujud komitmen kita bersama dalam menjaga sinergi dan kinerja kelembagaan MUI sebagai pilar penting dalam membina umat, memperkuat nilai-nilai keislaman, dan menjaga kerukunan umat beragama di tanah air,” sebut Fatkhan.
Advertisement
Harapnya, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik efektif dan sesuai dengan tujuan utama MUI yaitu menjadi payung dan pengayoman dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Melalui ini pula, selain dapat terus memperkuat jalinan silaturahmi juga dapat menebalkan soliditas MUI Provinsi Kalsel sebagai organisasi serta dapat meningkatkan cita-cita kolaborasi kerjasama dengan MUI Pusat, termasuk Pemprov Kalsel.
Kegiatan monitoring ini tentunya berdampak positif atas tantangan yang dihadapi umat Islam, saat ini semakin komplek baik dalam aspek moral sosial maupun kemasyarakatan Indonesia memiliki peran strategis dalam memberikan bimbingan arahan serta solusi untuk menghadapi berbagai tantangan. Sehingga kehadiran MUI Pusat sangat penting agar dapat terus memperkuat peran MUI dalam menjaga aqidah, memperkokoh ukhuwah, dan membangun masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin.
Tim Monev MUI Pusat
Sementara itu, Tim Monev MUI Pusat, Rofiqul Umam Ahmad menyebutkan, pelaksanaan monev adalah kegiatan dua tahunan yang dilakukan untuk mengukur perkembangan MUI di tanah air dan mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi. Sekaligus nantinya akan ada penetapan 5 MUI terbaik nasional. “Kalau sudah dinilai bagus, MUI tidak saja diberikan peringkat, tapi diberikan juga akreditasi oleh MUI Pusat,” ujarnya.
Disampaikan juga, inti pokok surat edaran MUI terkait penyelenggaraan Pilkada 2024 yakni bersikap netral. Jika ada pengurus yang ingin terlibat, maka dipersilahkan untuk non aktif atau berhenti dari kepengurusan MUI setempat.
Advertisement
MUI Kalsel
Wakil Ketua MUI Provinsi Kalsel, Prof Ridhani Fizi mewakili Ketum menyambut baik kedatangan tim monev dalam upaya perbaikan program kerja MUI Provinsi Kalsel kedepan.
Disadari banyak kekurangan, monitoring dan evaluasi inilah yang diharapkan bisa memperbaiki dan mengatasi segala masalah yang dihadapi.
Selanjutnya, Sekum MUI Kalsel, Nasrullah ini juga menyebut, ada 11 instrumen yang sudah disampaikan ke MUI Pusat dan jawaban kuesioner yang disampaikan sehubungan kegiatan ini, diantaranya; Fatwa, Ukhwah, Pengkajian, Hukum, Pendidikan, Ekonomi, Kominfo, Hub, PRK, Komisi Dakwah, dan Seni budaya.
Berdasarkan instrumen yang yang telah dibuat oleh tim monev MUI Pusat berisikan Kuesioner soal identitas kantor, organisasi pengurus karyawan,pengurus MUI keterwakilan ormas, jumlah karyawan, latar belakang karyawan, soal insentif karyawan, status karyawan, aspek keuangan, aset inventaris, pelaksanaan program tahunan per komisi, pembentukan komisi, kualitas pelayanan umat, kemitraan strategis, kemitraan BAZNAS, informasi terdokumentasi ada sebelas point.
Menurutnya, penilaian yang akan dilakukan tim antara lain menyangkut eksistensi organisasi, kepemilikan atau keabsahan sekretariat, publikasi, berbagai imbauan dalam mendukung program pemerintah, serta upaya-upaya lainnya.
Disebutkan juga, dari 11 komisi di MUI Provinsi Kalsel, terbilang semuanya sudah menjalankan tugas dan program kerja masing-masing.
