Sanksi Berat Menanti 2 Perwira Polda Sulsel Usai Terlibat Aktif Deklarasi Cabup Bone

Liputan6.com, Makassar - Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulsel tengah memeriksa intensif dua perwira polisi yang diduga terlibat politik praktis di Pilakada 2024. Keduanya pun terancam sanksi berat. 

Kabid Propam Polda Sulsel, Kombes Pol Zulham Effendi mengatakan bahwa pihaknya kini telah mengantongi bukti kuat keterlibatan aktif dua perwira pertama bernama Ajun Komisaris Polisi AMY dan Ajun Komisaris ASS itu.

Zulham menjelaskan bahwa keduanya menghadiri deklarasi salah satu bakal calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Bone 2024. Tak hanya deklarasi, dua polisi itu juga mengantar kandidat tersebut mendaftar ke KPU Bone. 

"Dua perwira Polda Sulsel itu diduga terlibat aktif dalam Pilkada di salah satu kabupaten. Dibuktikan dengan dokumentasi mereka berada di lokasi di tempat salah satu pasangan calon mendeklarasikan diri atau mendaftarkan diri ke KPU sebagai peserta calon bupati," kata Zulham kepada wartawan, Kamis (19/9/2024). 

Selain itu, lanjut Zulham, pihaknya juga telah memeriksa sejumlah saksi yang turut menyaksikan kehadiran AKP AMY dan AKP ASS dalam deklarasi bakal calon bupati tersebut. Dari hasil keterangan saksi itu, dipastikan bahwa kedua perwira polisi ini pun melanggar disiplin dan kode etik. 

"Sekarang kita periksa ada beberapa saksi kita periksa kemudian dari hasil fakta yang didapat ditemukan ada pelanggaran baik disiplin maupun etik," tegasnya. 

Zulham menegaskan bahwa kedua oknum polisi itu dianggap melanggar Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang tentang kepolisian. Selain itu, mereka juga melanggar peraturan kapolri tentang netralitas anggota polisi pada tahap Pilkada 2024. 

"Ada TR (Telegram) kapolri tentang netralitas Polri itu jelas-jelas tidak boleh ada keberpihakan atau ada kehadiran anggota Polri di salah satu momen atau di salah satu item terkait dengan deklarasi atau pencalonan salah satu calon atau pendaftaran salah satu calon," ucapnya. 

Akibat ulahnya tersebut, dua polisi yang bertugas di Direktorat Lalu Lintas dan Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Sulsel itu pun terancam sanksi yang berat. Apalagi berdasarkan bukti dan keterangan saksi kedua polisi itu terlibat aktif dalam tahapan pilkada. 

"Sekarang sudah ada prosesnya tinggal tahapan kalau memang nanti bukti kuat mendukung kegiatan mereka ada, aktif, nanti kita akan lakukan sidang disiplin atau kode etik," tegasnya.