Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik Tri Winarno menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu Bara (Minerba) atau Dirjen Minerba.
Pelantikan ini untuk mengisi posisi Dirjen Minerba yang kosong usai Ridwan Djamaludin menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pertambangan bijih nikel PT Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara, pada 2021 -2023.
Advertisement
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya. Demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Tri menirukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/9)
Melansir laman ESDM, Tri Winarno dari masuk di Kementerian ESDM pada tahun 2005. Dia memulai karier struktural pertama di Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba sebagai Kepala Seksi Standarisasi Mineral pada 2009.
Kemudian, Tri Winarno diamanahkan sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Februari 2024 setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pembinaan Program Minerba Kementerian ESDM.
Tri Winarno merupakan Lulusan sarjana Teknik Pertambangan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (1997) ini dikenal sebagai sosok yang humoris tetapi tegas.
Tri menyelesaikan pendidikan magister Teknik Geologi di Universitas Gadjah Mada (2007), lalu menamatkan studi doktoral Pertambangan di Freiberg Technische Universitat Bergakademie, Jerman (2016).
Menteri Bahlil Minta Jokowi Naikkan Tunjangan PNS Kementerian ESDM
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memohon kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bisa menaikan tunjangan PNS di Kementerian ESDM. Permintaan ini disampaikan lantaran setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor produksi hasil tambang terus melonjak.
Sebagai contoh, Bahlil Lahadalia menyampaikan, produksi batu bara pada 2015 hanya di kisaran 461 juta ton. Angka produksinya terus membesar dalam 8 tahun setelahnya.
"Selama Bapak memimpin dari 2015 ke 2023 sekarang di 2023, produksi kita sudah mencapai 775 juta ton batu bara. Sekitar 500-600 juta ton kita ekspor pak, selebihnya (dipakai) dalam negeri," ujar Bahlil dalam acara IIGCE 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Tak hanya batu bara, lonjakan produksi juga dirasakan komoditas nikel hingga 17 kali lipat, dari 10 juta ton di 2015 menjadi 170 juta ton di 2023. Itu turut berkontribusi pada peningkatan setoran PNBP dari sektor tambang nikel.
"Pendapatan negara kita pak untuk PNBP di 2015, bapak masuk jadi Presiden itu PNBP kita Rp 118,7 triliun. Sekarang sudah mencapai kurang lebih sekitar di 2023 hampir Rp 300 triliun pak, jadi 100 persen lebih," terang Bahlil.
Advertisement
Setoran PNBP
Menurut perhitungannya, total setoran PNBP yang telah diberikan dalam kurun waktu 2015-2023 mencapai Rp 1.660 triliun. Berdasarkan catatan itu, Bahlil menilai para pegawai Kementerian ESDM berhak menerima pendapatan yang lebih baik.
"Jadi ini kerja-kerja dari Kementerian ESDM. Saya hanya membacakan pak, ini bukan kerja saya, kerja tim, karena jadi Menteri belum sampai sebulan pak. Tetapi saya yakin pak, Kementerian ESDM butuh kesejahteraan yang baik," ungkapnya.
Para pejabat eselon I Kementerian ESDM tak kuasa menahan tawa mendengar celotehan itu. Kendati begitu, Bahlil meyakinkan bahwa pegawainya memang berhak menerima kesejahteraan yang lebih mapan.
"Katanya pendapatan PNBP-nya 1 tahun pak kalau diakumulasi dengan dari hulu migas bisa sampai Rp 350 triliun. Tapi katanya ya gitu lah, kesejahteraannya masih bingung-bingung pak. Tapi tenang, habis ini saya akan lobby khusus kepada bapak Presiden," pungkas Bahlil.
Kementerian ESDM: PLN Utang 8,3 GW Pembangkit Listrik Hijau
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyoroti bauran energi baru terbarukan (EBT) dari pembangkit listrik milik PT PLN (Persero), yang masih kurang dari target Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hingga 2025.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, berdasarkan RUPTL hingga 2025, bauran EBT dari pembangkit listrik hijau masih kurang 8,2 gigawatt (GW). Dengan nilai investasi yang diperlukan sekitar USD 14 miliar atau setara Rp 216,3 triliun (kurs Rp 15.456 per dolar AS).
"Kalau kita hitung ya, untuk mencapai bauran yang sesuai dengan RUPTL, jadi saya kan beberapa kali bilang, ini PLN utang sama Kementerian ESDM, karena RUPTL enggak pernah tercapai," ujar Eniya di Kantornya, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Utang pembangkit listrik hijau itu terdiri dari berbagai macam jenis, mulai dari berbasis biomassa, biogas, sampah, panas bumi (geothermal), air, hydro, hingga baterai.
Eniya tak menampik bahwa target bauran EBT sangat bergantung terhadap investasi. Hingga Agustus 2024, realisasi investasi sektor EBTKE baru mencapai sekitar USD 580 juta dari target USD 1,23 miliar di tahun ini.
"Jadi USD 14 miliar dalam in the next 1 year, kalau USD 14 miliar tadi ada, itu sebetulnya baruan EBT kita meningkat. Sekilas ini baru kasar. Kalau kita punya investasi USD 14 miliar, dalam 1 tahun ke depan bauran EBT kita itu bisa menyentuh 20 persen energy mix," terangnya.
Adapun dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), pemerintah target mencapai bauran EBT 23 persen di 2025. Melihat kondisi terkini, target bauran EBT 23 Persen baru bisa tercapai di 2029.
"Target 23 persen ini masih menjadi question kapan tercapainya. Walaupun di KEN terbaru 23 persen itu kalau enggak salah di 2029, karena di 2030 direncanakan tercapai 25 persen lewat KEN yang baru," tutur Eniya.
Advertisement
