Liputan6.com, Jakarta - DPR baru saja mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi Undang-Undang (UU).
Advertisement
Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-VII masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 19 September 20 24.
Dengan regulasi baru ini, presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya bisa menambah jumlah kementerian tanpa batas. Hal ini berdasarkan Pasal 15 RUU Kementerian Negara. Kementerian bisa dibentuk berdasarkan kebutuhan presiden.
"Jumlah keseluruhan Kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden," bunyi draf RUU Kementerian Negara, dikutip Jumat (20/9/2024).
Sebelum diubah, pada Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008, jumlah kementerian dibatasi hanya 34. Dengan revisi itu, tak ada lagi batasan jumlah kementerian. Sehingga, Presiden bisa membentuk sebanyak-banyaknya kementerian sesuai keperluannya.
Kementerian Bertambah Jadi 44?
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan membentuk 44 kementerian. Gagasan membentuk kabinet gemuk ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan untuk percepatan program kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Ya tidak apa kalau dianggap kebutuhankan mau melakukan percepatan. Enggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya saja, saya pikir itu masing-masing pemimpin punya style berbeda," kata Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Menurut Bahlil, berapapun jumlah kementerian di kabinet adalah hak sepenuhnya presiden terpilih. Sebab, tiap presiden punya gaya masing-masing.
"Yang pertama untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan berkomentar melampaui batas berkomentar," kata dia.
Bahlil menilai, Prabowo pasti memperhitungkan matang-matang dan tidak akan melangkahi undang-undang terkait penyusunan kabinet. "Mau berapa jumlahnya kita liat saja dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan peundang-undangan."
Sementara itu, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mengonfirmasi apakah komposisi kabinet Prabowo-Gibran akan bertambah menjadi 44 kementerian/lembaga.
"Penambahan itu ada, tapi jumlahnya sedang kita simulasikan," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Dasco menyebut, penambahan jumlah kementerian berpatok pada janji-janji kampanye Prabowo-Gibran yang tertuang dalam Astha Cita.
"Sesuai dengan optimalisasi kementerian dalam rangka mewujudkan janji-janji kampanye yang kemarin itu ada, termaktub dalam Astha Cita, termasuk dalam program aksi, sehingga bisa lebih fokus dan bermanfaat bagi masyarakat, tetapi mengenai jumlah itu belum bisa saya sampaikan kepada publik karena masih kita simulasikan," kata Dasco.
Menurut Dasco, apakah penambahan terkait dengan pemisahan lembaga yang ada ataukah pendirian lembaga baru juga belum masuk finalisasi. Menurutnya, jumlah fix baru bisa disampaikan ke publik satu minggu sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.
"Saya juga belum bisa ngomong soal penambahan itu apakah ada pemisahan atau ada yang baru karena ini suatu yang belum fix sebaiknya tidak dipublikasikan karena kalau nanti dipublikasikan ternyata ada perubahan. Jadi masih terus pembahasan dan akan terus finalisasi, mungkin ya tujuh hari sebelum pelantikan baru final," katanya.
Prabowo Ingin Kabinetnya Lebih Banyak Diisi Profesional
Meski demikian, Dasco menyebut calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo-Gibran akan lebih banyak dari golongan profesional ketimbang dari partai politik.
“Tentunya juga melihat tempat dan orang yang tepat. Nah sehingga keberadaan orang-orang profesional itu juga lebih banyak kelihatannya daripada yang kemudian dari parpol,” ucap Ketua Harian Partai Gerindra ini menandaskan.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani. Dia menyebut, Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah menyusun kabinet yang zaken atau orang yang ahli di bidangnya.
"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang," ujar Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Muzani menyebut, sosok ahli itu bisa saja datang dari parpol dan dari luar parpol. "Meskipun dia orang partai atau orang politik, harapannya adalah orang-orang yang ahli di bidangnya," kata dia.
Berbeda dengan Kabinet Jokowi
Dalam kesempatan lain, Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyatakan, kabinet Prabowo-Gibran akan berbeda dengan kabinet ala Presiden Jokowi. Kata dia, nantinya akan ada kementerian yang dipisah dan ada juga yang digabung.
"Ada kementerian yang dipisah ada beberapa kementerian yang memang digabung," kata Muzani di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Muzani juga memastikan akan ada penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo mendatang.
"Memang jumlah keseluruhan mungkin bertambah dari yang sekarang, jumlahnya berapa saya enggak tahu persis. Tapi penambahan atau pemisahan dari satu kementerian semua sudah dibicarakan melalui kementerian," ujarnya.
Muzani menyebut, penambahan kementerian/lembaga diharapkan bisa memaksimalkan program atau janji kampanye Prabowo-Gibran.
"Harapan Pak Prabowo adalah menteri-menteri yang akan datang lebih fokus kepada penanganan program yang itu dilakukan dengan cara melakukan pemisahan dari kementerian-kementerian lain," tambahnya.
Menurut Muzani, apabila ada program yang bisa ditangani kementerian yang sudah ada, maka tidak akan pemisahan.
"Kalau itu bisa di-handle dari kementerian yang sudah ada pada prinsipnya beliau tidak keberatan, tapi kalau ternyata ada sektor, ada kemampuan yang lebih bisa maksimal lagi, beliau ingin itu bisa lebih maksimal," pungkas dia.
Advertisement
Parpol Mulai Ajukan Nama untuk Menteri Prabowo-Gibran
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui memang sudah ada beberapa partai politik (parpol) yang mengusulkan nama untuk diajukan sebagai menteri kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Dia menjelaskan, saat ini nama-nama tersebut sedang dicek satu persatu oleh Prabowo.
"Ada yang sudah mengusulkan dan sedang diprofiling disimulasikan ya nanti pada waktunya akan disampaikan kembali kepada ketua umum yang bersangkutan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (14/9/2024).
Namun Dasco mengaku belum mengetahui persis parpol mana saja yang sudah mengusulkan nama menteri untuk pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut.
"Ini saya kurang tahu karena itu langsung ke Pak Prabowo ya," ucap dia.
Dasco menegaskan, bahwa persoalan menteri adalah hak prerogatif presiden. Menurutnya, Prabowo saat ini juga sedang fokus melakukan simulasi dalam rangka menyusun susunan kabinet periode 2024-2029.
"Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," imbuh dia.
NasDem, PKS, dan PKB Ikut Bidik Menteri?
Jumlah parpol yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran bertambah banyak pasca-Pilpres 2024. Partai NasDem, PKS, dan PKB yang sebelumnya berseberangan di Pilpres 2024, kini telah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) seiring dengan bergulirnya Pilkada Serentak 2024.
Mereka yang tergabung dalam KIM Plus telah menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran setelah periode kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang.
Meski begitu, Ketum Partai NasDem Surya Paloh mengaku tidak mengincar posisi menteri untuk kadernya di kabinet Prabowo-Gibran. Kata dia, hal itu merupakan bagian dari etika politik dan berpegang teguh pada asas kepantasan.
“Karena kita tahu secara etik kita bukan yang sejak awal memperjuangkan pada Pilpres untuk memilih Pak Prabowo,” tutur Surya Paloh di NasDem Tower, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024).
“Ini adalah etika politik,” sambungnya.
Surya Paloh memahami penyusunan komposisi kebijakan menjadi hak prerogratif Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih RI periode 2024-2029. Namun begitu, pihaknya tak masalah untuk tidak menjadi prioritas.
“Jawaban yang jujur, saya minta kepada Pak Prabowo, NasDem memberikan kesempatan kepada beliau dan memprioritaskan seluruh parpol untuk masuk kabinet. Artinya NasDem bukan prioritas,” jelas dia.
“Kami bisa merasakan betapa terhormatnya posisi menjadi salah satu pembantu presiden apapun nomenklaturnya dalam kabinet, tapi tidak kalah terhormat memberikan ke saudara-saudara kita,” sambungnya.
Surya Paloh meyakini, jabatan ataupun kursi menteri bukanlah segalanya. Terlebih untuk membuktikan loyalitas dalam membantu pemerintah, menurutnya tidak harus lewat jalur tersebut.
“Asas kepantasan kepada kita,” ucap Surya Paloh menandaskan.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mengklaim tak mengincar jatah kursi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang. Sekretaris Jenderal DPP PKS, Aboe Bakar Alhabsy menuturkan, pihaknya santai saja terkait permasalahan kursi kabinet tersebut.
"Kita juga enggak menargetkan (kursi menteri), santai aja rileks," kata dia di Jakarta, Jumat (20/9/2024).
Aboe menuturkan, target kursi kabinet tidak pernah dibahas di internal PKS. Namun, ia yakin kalau PKS akan berperan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.
"Yang penting kita bersama-sama membangun bangsa. Dan semoga keterlibatan PKS bisa lebih proaktif, dinamis, inovatif, dan bisa berperan untuk kepentingan bangsa," kata dia.
PKB Pasrah Keputusan Prabowo
Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengaku tidak ikut campur mengenai pembahasan kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menyadari bahwa partainya bukan bagian dari koalisi yang memenangkan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Karena itu, PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto untuk menentukan kabinet pemerintahan mendatang.
"Tapi soal kabinet, soal pembicaraan secara moral, kami tidak punya kewajiban untuk terlibat atau membicarakan, atau menjadi bagian. Kami pasrahkan kepada Pak Prabowo," ungkap Cak Imin usai menghadiri kegiatan Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) PKB Zona VII di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dilansir dari Antara, Jumat (20/9/2024).
Cak Imin tak memungkiri bahwa partainya telah bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun untuk urusan pembentukan kabinet, Cak Imin mendukung apapun keputusan Prabowo.
"Prinsipnya, PKB secara moral akan mendukung dan menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo," ucap Cak Imin.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB, Hanif Dhakiri menyampaikan, partainya sudah menyatakan ikut bergabung dalam KIM Plus. Mengenai usulan nama menteri, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto karena itu hak prerogatifnya.
Saat ditanyakan apakah sudah ada permintaan nama, Hanif bilang, sejauh ini belum ada permintaan usulan nama menteri yang diminta pihak koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Setahu saya belum (ada). Tetapi soal itu kita serahkan kepada presiden terpilih dan Gus Muhaimin sebagai ketua umum terpilih," tutur mantan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ini
Sebelumnya, informasi yang beredar sejumlah Parpol pendukung dalam koalisi KIM diminta menyerahkan nama kadernya untuk dipilih menjadi menteri pada kabinet kerja Prabowo-Gibran dimulai pada Minggu, 20 Oktober 2024.
Untuk komposisi penyusunan kabinet baik jumlah maupun nomenklatur kementerian ditargetkan segera rampung lima hari jelang pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2024, namun dari informasi serta isu berkembang jumlah kursi akan bertambah hingga mencapai 44 menteri maupun badan.
Advertisement
