Geger Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Puncak Gunung Es Beking Aparat?

Infografis Hacker Bjorka Bobol Data Pajak Jokowi hingga Sri Mulyani dan Tips Keamanan Siber

Jutaan data wajib pajak diduga bocor dan ditawarkan di forum hacker senilai USD 10 ribu. Bjorka pun mengklaim termasuk membobol data pajak milik Presiden Jokowi dan kedua putranya, serta sejumlah pejabat seperti Menkeu Sri Mulyani.

oleh Anri SyaifulDevira PrastiwiAbdillah diperbarui 21 Sep 2024, 09:01 WIB

Banner Infografis Hacker Bjorka Bobol Data Pajak Jokowi hingga Sri Mulyani. (Liputan6.com/Abdillah)

Liputan6.com, Jakarta - Hacker atau peretas Bjorka kembali bikin ulah. Akun anonim mengaku sebagai Bjorka mengklaim telah membobol dan mencuri data wajib pajak, termasuk milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan kedua putranya, serta sejumlah petinggi tinggi seperti Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP diduga bocor dan ditawarkan di forum hacker senilai USD 10 ribu atau sekitar Rp 153 juta. Dugaan kebocoran data ini diungkapkan Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, melalui unggahan di media sosial X pada Kamis 19 September 2024.

Adapun Pratama Persadha, pakar keamanan siber dan Direktur CISSReC, mengungkapkan telah menelusuri dan mengunduh sampel data pajak yang diberikan. Dugaan kuat mengarah pada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sebagai sumber kebocoran, mengingat nomenklatur data sangat spesifik.

"Kemungkinan besar data tersebut memang berasal dari Ditjen Pajak atau Kementerian Keuangan, karena di dalam sampel tersebut terdapat field nama KPP (Kantor Pelayanan Pajak), nama Kanwil (Kantor Wilayah), Status PKP (Pengusaha Kena Pajak), serta jenis WP (Wajib Pajak)," kata Pratama, Kamis 19 September 2024.

Menkeu Sri Mulyani buka suara. Bendahara negara itu telah meminta DJP mendalami dugaan kebocoran NPWP tersebut.

"Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak (Suryo Utomo) dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk lakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya ya, oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya," kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis 19 September 2024.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun angkat bicara soal dugaan kebocoran data wajib pajak, termasuk miliknya, keluarganya, dan para pejabat negara. Jokowi pun meminta perlunya mitigasi oleh kementerian terkait dugaan kebocoran data NPWP.

"Iya, saya sudah memerintahkan Kemkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)," ucap Jokowi di Jakarta, Kamis 19 September 2024.

Dugaan kebocoran data NPWP, terutama milik para pejabat negara itu sekaligus mengingatkan pentingnya keamanan siber. Ada sederet tips mengamankan data pribadi dari serangan siber. Apa saja? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini: