Liputan6.com, Jakarta Bank sentral Korea Selatan, Bank of Korea (BOK) akan mengizinkan peserta terpilih untuk menggunakan token digital, yang dikonversi dari simpanan bank, untuk pembayaran di supermarket domestik dan minimarket mulai Desember.
Dilansir dari Bitcoin.com, Senin (23/9/2024), Inisiatif ini merupakan bagian dari uji coba mata uang digital bank sentral (CBDC) yang lebih besar yang dilakukan bekerja sama dengan enam bank komersial besar.
Advertisement
Di bawah proyek percontohan ini, 100.000 peserta akan dapat menggunakan token simpanan, yang berfungsi serupa dengan voucher, untuk pembelian di berbagai gerai ritel. Bank Sentral Korea akan menerbitkan CBDC grosir ke bank, yang akan mengubahnya menjadi token deposito bagi konsumen untuk digunakan di lokasi ritel tertentu.
Uji coba ini bertujuan untuk menilai apakah CBDC dapat meningkatkan atau mengganti proses yang ada, di mana bank menggunakan deposito mereka di bank sentral untuk transaksi dan penyelesaian.
Proyek ini dibangun berdasarkan rencana yang awalnya digariskan pada bulan Oktober sebagai bagian dari dorongan menuju ekonomi digital. Bank yang berpartisipasi membentuk kemitraan dengan pengecer dan mengembangkan platform digital untuk memastikan implementasi yang lancar.
NH Nonghyup Bank melibatkan anak perusahaannya Hanaro Mart, sementara bank lain sedang bernegosiasi dengan toko serba ada dan supermarket besar untuk bergabung.
BOK merupakan bagian dari Proyek Agora, sebuah inisiatif global yang mengeksplorasi tokenisasi pembayaran lintas batas, yang mencakup enam bank besar Korea.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Proyek Mata Uang Digital Bank Sentral Lintas Negara Raih Batas Minimum, Bisa Dipakai Transaksi?
Proyek mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC) lintas negara, Project MBridge telah menandai capaian baru. Salah satunya dengan tercapainya batas minimum produk yang layak atau minimum viable product (MVP).
Tahapan ini menjadi penanda krusial agar mata uang digital resmi bank sentral ini bisa digunakan untuk transaksi lintas negara. Platform transaksi CBDC itu kini menampilkan serangkaian fungsi dasar dalam infrastrukturnya.
Perlu diketahui, Project MBridge ini memulai uji coba pada 2021 dengan kolaborasi Bank of Thailand, Bank Sentral Uni Emirat Arab, Bank Rakyat Tiongkok (PBOC), dan Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA). Proyek tersebut kini telah siap untuk transaksi nilai riil perantara, menurut siaran pers yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlements (BIS).
"Masing-masing institusi yang terlibat di Mbridge kini menjalankan node validator di platform, dan, sambil menunggu persetujuan peraturan di setiap yurisdiksi, mereka dapat memindahkan nilai melalui jaringan," sebagaimana dikutip dari Yahoo Finance, Senin (10/6/2024).
Dalam laporan tersebut, pada Februari lalu, proyek ini mencapai tonggak sejarah ketika digunakan untuk menyelesaikan penyelesaian lintas batas dirham digital pertama, dengan membayar USD 13,6 juta langsung ke Tiongkok.
Advertisement
Undang Swasta
Tahap baru ini juga mencakup penambahan Bank Sentral Saudi sebagai peserta penuh dalam proyek tersebut, memperluas cakupannya ke pasar perdagangan bernilai miliaran dolar. BIS kini mengundang perusahaan-perusahaan swasta yang ingin berkontribusi pada proyek ini, sehingga memungkinkan proposal yang dapat berinovasi dan membantu platform tersebut “mencapai potensi penuhnya.”
Mbridge, yang bertujuan untuk menggunakan jalur CBDC untuk mengatasi inefisiensi dan kompleksitas sistem pembayaran berbasis bank saat ini. Diantaranya, termasuk kelambatan, biaya tinggi, dan waktu penyelesaian yang lama, telah membangkitkan kekhawatiran mengenai kemungkinan-kemungkinan lainnya.
Sementara itu, ada kekhawatiran mengenai karakter dari sistem ini, yang dinilai dapat membuka jalan bagi yuan digital Tiongkok untuk menantang dolar AS dalam perdagangan internasional. Lebih lanjut, para ahli juga mencatat bahwa sanksi tidak dapat diterapkan pada jaringan ini.
