Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp 1.368 Triliun, Buat Apa Saja?

Belanja non K/L tercatat sebesar Rp 665,2 triliun atau 48,3 persen dari pagu anggaran yang digunakan untuk subsidi/kompensasi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

oleh Tim Bisnis diperbarui 23 Sep 2024, 19:15 WIB
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat berbicara pada Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penangananan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di Gedung AA Maramis Jakarta, Kamis (26/1/2023). (Dok Kemenkeu)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan I, Suahasil Nazara melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp 1.368,5 triliun hingga Agustus 2024. Jumlah ini mencapai 55,5 persen dari pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 atau tumbuh 16,9 persen secara tahunan (year on year/yoy).

"Pagunya (APBN) Rp 2.467,5 triliun, jado dari pagu itu sebanyak Rp 1.368,5 triliun sudah direalisasikan dan realisasi ini adalah 16,9 persen tumbuh di atas realisasi belanja pemerintah pusat tahun yang lalu tahun 2023," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Adapun realisasi BPP terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non K/L. Untuk belanja K/L telah terealisasi sebesar Rp703,3 triliun atau 64,5 persen dari pagu APBN, yang digunakan untuk penyaluran berbagai program bantuan sosial (Bansos), pembangunan infrastruktur, sarana prasana pertahanan keamana serta dukungan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).

Sementara untuk belanja non K/L tercatat sebesar Rp 665,2 triliun atau 48,3 persen dari pagu anggaran yang digunakan untuk subsidi/kompensasi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

Suahasil menerangkan dari realisasi BPP, sebanyak Rp 1.030,6 triliun telah dinikmati manfaatnya langsung oleh masyarakat, antara lain perlidungan sosial (Perlinsos) yang menyasar sebanyak Rp 17,7 triliun Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Kelurga Penerima Manfaat (KPM) dan kartu sembako Rp 28 triliun untuk 18,7 KPM.

Selanjutnya, untuk pendidikan yang direalisasikan untuk Program Indonesia Pintar Rp 9,8 triliun untuk 12,3 jita siswa, program KIP Kuliah Rp 7,1 triliun untuk 875,2 ribu mahasiswa, dan BOS Kementerian Agama Rp 7,6 triliun untuk 6,7 juta siswa dan BOPTN Rp 4,6 triliun untuk 197 PTN.

 

Kemudian, infrastruktur telah direalisasikan sebanyak Rp114,4 triliun digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, rel Kereta Api (KA), pelabuhan, bandara, rumah susun hingga kapasitas satelit.

 

Lalu, kesehatan Rp30,9 triliun, subsidi BBM Rp12,6 triliun, subsidi LPG 3 kg Rp48,2 triliun, pertanian bantuan alat dan mesin pertanian Rp1,4 triliun, subsidi pupuk Rp12 triliun dan subsidi bunga KUR Rp20,9 triliun.


Genjot Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Kebut Belanja Negara

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: istimewa)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menggenjot belanja negara di sisa tahun 2024 ini. Harapannya, hal itu bisa turut mendorong angka pertumbuhan ekonomi nasional.

Diketahui, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05 persen pada kuartal II-2024 ini. Sebelumnya, ekonomi nasional tumbuh 5,11 persen di kuartal I-2024.

"Ya pertama untuk Q3 dan Q4 tentu pemerintah melihat faktor apa lagi yang kita bisa dorong. Namun salah satu yang pemerintah akan dorong juga terkait dengan belanja pemerintah. Sehingga belanja pemerintah diharapkan bisa digenjot di kuartal III ini," kata Menko Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (5/8/2024).Sejalan dengan itu, diturut menimbang adanya kemudahan yang diberikan kepada sektor konstruksi. Kemudian, turut mendorong sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk ikut tumbuh.

Sial UMKM ini, dia mendorong adanya restrukturisasi kredit UMKM bagi akad per tahun 2022 lalu. Ketentuan lengkapnya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Beberapa hal yang terkait dengan UMKM, kan kemarin pemerintah sudah mendorong dalam kebijakan untuk UMKM yang terlibat dalam kredit usaha rakyat yang akadnya sudah ditandatangani di tahun 2022 itu bisa direstrukturisasi sesuai dengan regulasi OJK," paparnya.

"Itu keputusannya juga sudah dibahas dalam rapat komite dari KUR," imbuh Menko Airlangga.


Konsumsi Rumah Tangga Melambat

Diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga tumbuh 4,93 persen secara tahunan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memandang angka ini masih dalam posisi yang cukup tinggi.

Diketahui, angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu tak berbeda jauh dengan pertumbuhan di kuartal I-2024 sebesar 4,91 persen. Meski, angka itu terpantau melambat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal II 2023 sebesar 5,22 persen, dan kuartal II-2022 sebesar 5,52 persen.

"Jadi pertama untuk konsumsi ini sebetulnya yang kemarin dari Q1 lebih rendah daripada Q2, jadi itu sebetulnya ada kenaikan dan Pertumbuhan konsumsi itu 4,9 persen itu angka yang tinggi," kata Menko Airlangga dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Dia mengamini angka itu masih di bawah besara pertumbuhan ekonomi nasional 5,05 persen. Menurutnya, tidak semua sektor bertumbuh sebesar angka tersebut.

"Memang di bawah angka pertumbuhan nasional. Tidak semua sektor di atas pertumbuhan nasional. Pertumbuhan di sektor pengolahan ataupun manufaktur pun di bawah daripada sektor pertumbuhan ekonomi nasional," paparnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya