Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 Novita Hardini bersama para anggota DPR RI lainnya mengikuti program pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Shangrila, 21-29 September 2024. Program ini bertujuan untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang diharapkan dapat diimplementasikan dalam setiap kebijakan dan tindakan legislatif.
Kegiatan orientasi sangat mampu menjelaskan tentang aspek administratif dalam menjalankan fungsi DPR RI.
Advertisement
"Program ini sangat penting untuk menguatkan pemahaman akan nilai-nilai kebangsaan dan wawasan kepemimpinan nasional, yang menjadi dasar tugas kami sebagai wakil rakyat," ujar Novita, dalam keterangan yang diterima, Senin (23/9/2024).
Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi sebagai orientasi bagi anggota DPR RI yang baru terpilih, membantu mereka memahami tugas dan tanggung jawab di lembaga legislatif. Setiap harinya, para peserta menerima tiga hingga empat materi dari pembicara ahli. Salah satu sesi yang paling berkesan bagi Novita adalah pembekalan anti-korupsi yang diisi oleh Pimpinan KPK, Nurul Ghufron.
Dalam sesi tersebut, sebuah pertanyaan diajukan oleh peserta mengenai "mana yang lebih kuat, hukum atau politik?". Nurul Ghufron menjawab bahwa politik memiliki kekuatan lebih besar daripada hukum. Pernyataan ini mengundang perenungan mendalam bagi Novita.
"Pertanyaannya, politik dalam konsep yang baik atau buruk?" kata Novita.
"Politik yang baik adalah upaya mencapai tatanan sosial yang adil dan baik. Namun, jika politik dimanipulasi untuk mengejar kekuasaan, maka hukum bisa tunduk pada politik yang tidak adil. Hukum dan politik seharusnya seimbang, bekerja bersama demi kepentingan rakyat." tambahnya.
Politisi muda itu menegaskan bahwa keduanya – hukum dan politik – sama penting dan harus berjalan beriringan dalam proses pembangunan bangsa. Menurutnya, tantangan bagi anggota DPR RI adalah memastikan keputusan-keputusan politik tidak merugikan rakyat, melainkan sepenuhnya untuk kepentingan publik.
Soroti Indeks Demokrasi Indonesia
Momentum pendidikan Lemhannas ini, bagi Novita, juga menjadi forum diskusi yang relevan, terutama saat membahas wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Ia menyoroti indeks demokrasi Indonesia, yang masih lebih rendah dibandingkan India dan Malaysia. Berdasarkan data Our World In Data, indeks demokrasi Indonesia hanya berada di angka 6.5, di bawah India (7.2) dan Malaysia (7.3).
“Pertumbuhan indeks demokrasi Indonesia dari 2006 hingga 2023 hanya naik 0.1 persen. Ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama oleh kami sebagai wakil rakyat, untuk membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih demokratis,” paparnya.
Advertisement
Bukan Sekadar Tepati Janji Politik
Novita menekankan bahwa tugas anggota DPR RI bukan sekadar menepati janji politik kepada konstituen, melainkan menjadi jembatan bagi rakyat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
"Pendidikan Lemhannas ini adalah momen penting untuk membangun kesepahaman bersama bahwa perjuangan kami di parlemen tidak hanya sekadar legislasi, tapi bagaimana membangun masa depan Indonesia yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan," pungkas Novita Hardini, Anggota DPR RI terpilih dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
