Liputan6.com, Washington, DC - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Irak Fuad Mohammed Hussein di sela-sela High Level Week (HLW) Sidang Umum PBB ke-79 (UNGA) untuk membahas berbagai upaya mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Irak. Salah satunya melalui penandatanganan Perjanjian Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas.
Perjanjian bebas visa ini diharapkan dapat meningkatkan interaksi diplomat dan pejabat dari kedua negara, mempererat hubungan bilateral, serta mendorong pertukaran ekonomi dan budaya.
Advertisement
"Saya menyambut baik penandatanganan bebas visa ini dan sebagai tindak lanjut konkret, saya berencana melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada awal tahun 2025 untuk melakukan Pertemuan Komisi Bersama Indonesia - Irak ke-7 di tingkat menteri," ungkap Menlu Hussein dalam pernyataan tertulis Kemlu RI, yang dikutip Selasa (24/9/2024).
Menlu Retno menyambut baik rencana kunjungan tersebut dan mengusulkan agar dapat dilakukan komisi bersama pejabat senior kedua negara untuk mempersiapkan berbagai kerja sama konkret Indonesia-Irak.
Perubahan Iklim hingga Air
Selain kerja sama bilateral, kedua menteri juga membahas berbagai isu lain, termasuk upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan ketersediaan sumber daya air.
Berdasarkan laporan FAO, sejak 2023 Irak mengalami dampak perubahan iklim terburuk dalam 40 tahun terakhir, dengan 50 persen cadangan airnya berkurang akibat kemarau panjang dan rendahnya curah hujan.
"Saya harap kemitraan kita juga dapat berkontribusi dalam penyelesaian dampak perubahan iklim, khususnya ketersediaan air. Kekeringan adalah salah satu penyebab konflik dan karena itu kita harus memastikan pengelolaan air yang berkelanjutan," tutur Menlu Retno.
Kedua Menlu juga turut membahas upaya bersama dalam memastikan perdamaian di Palestina.
"Kita perlu upaya kolektif untuk mendorong Israel menghentikan kekejaman kemanusiaan di Palestina, sekaligus mendukung hak-hak rakyat Palestina," tegas Menlu Retno.
Sebagai sesama anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), kedua Menlu juga kembali menegaskan dukungan kuat mereka untuk menggalang dukungan bagi pengakuan kemerdekaan Palestina.
Advertisement
