Jokowi Tegaskan IKN Bukan Proyek Dirinya: Keputusan Seluruh Rakyat yang Diwakili DPR

Jokowi menyatakan bahwa rencana memindahkan ibu kota negara di luar Jakarta sudah digagas oleh Presiden pertama RI, Soekarno dan Presiden kedua RI, Soeharto. Jokowi menegaskan, dirinya hanya mengeksekusi gagasan tersebut.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 25 Sep 2024, 15:25 WIB
Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berjanji di depan Presiden Jokowi akan melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan Prabowo sebelum menghadiri rapat kabinet perdana di IKN, Senin (12/8/2024). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Penajam Paser Utara - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur didukung oleh undang-undang yang disetujui oleh 93 persen fraksi di DPR RI yang mewakili masyarakat Indonesia.

Karena itu, Jokowi menekankan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukanlah proyek dirinya.

"Jadi (IKN) ini bukan Keputusan Presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan," ujar Jokowi saat membuka Rakornas Baznas di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Rabu (25/9/2024).

"Itu sudah melalui tahapan-tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara," imbuhnya.

Dia menceritakan bahwa rencana memindahkan ibu kota negara di luar Jakarta sudah digagas oleh Presiden pertama RI, Soekarno dan Presiden kedua RI, Soeharto. Jokowi menegaskan, dirinya hanya mengeksekusi gagasan tersebut.

"Saya itu hanya mengeksekusi. Gagasan itu sudah gagasan panjang udah lama," ucapnya.

Usai dilantik menjadi Presiden RI pada tahun 2014, Jokowi memerintahkan Kepala Bappenas untuk mengkaji gagasan Bung Karno memindahkan ibu kota negara ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Setelah dikaji, Jokowi akhirnya memutukan Penajam Paser Utara sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia.

"Setelah melalui beberapa studi, diputuskan ada tiga kandidat calon ibu kota baru Indonesia. Yang pertama Palangka Raya, yang kedua di Kalimantan Selatan, yang ketiga di Kalimantan Timur, dan tambah satu ada di Sulawesi di Mamuju," ujarnya.

 


Disetujui 93 Persen Fraksi di DPR

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membacakan pandangan pemerintah terkait RUU IKN pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1/2022). DPR mengesahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

"Didetailkan lagi, kemudian saya cek di lapangan, enggak sekali, dua kali, tiga kali. Kemudian, Bismillah, saya putuskan di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur," sambung Jokowi.

Dia menuturkan keputusan memindahkan ibu kota tidaklah muda. Jokowi menyebut pemerintah harus mengantongi izin DPR RI sebagai wakil rakyat.

"Kita juga izin kepada DPR. Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai ibu kota Nusantara, dan itu disetujui 93 persen dari fraksi yang ada di DPR," tutur Jokowi.

Dia mengatakan pemindahan ibu kota negara bukan hanya pindah gedung-gedung pemerintahan saja. Namun, juga ada pola pikir, cara kerja baru, dan semangat kerja baru.

"Yang kita inginkan dalam tonggak peradaban kita sebagai sebuah bangsa sejak kemerdekaan itu adalah tonggak-tonggak, pancang-pancang, tahapan-tahapan kita berbangsa dan bernegara dalam jangka menengah dan panjang," pungkas Jokowi.

Infografis Konsep Future Smart Forest City di IKN Nusantara. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya