Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan ada pihak yang mencoba menjegal proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) pengganti LPG. Padahal proyek ini digadang bisa menurunkan jumbonya angka impor LPG Indonesia.
Dia merujuk pada proyek hilirisasi gasifikasi batu bara menjadi DME yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2022.
Advertisement
"Kita sudah pernah dulu, Pak Presiden Jokowi sudah melakukan groundbreaking untuk bikin DME. Untuk mengelola batu bara low-calorie menjadi LPG," kata Bahlil dalam Green Initiative Conference 2024, di salah satu acara di Jakarta, Rabu (25/9/2024).
Namun, pada saat dia menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM itu, ada pihak yang disinyalir mencoba untuk menghalangi proyek tersebut. Dia juga mensinyalir ada pihak yang bermain di sana.
"Tapi saya tahu ada yang mengintersep. Waktu saya jadi Menteri Investasi, saya tahu ini ada main-main, diintersep," tegas dia.
Namun, seiring berjalannya waktu, Bahlil saat ini sudah bergeser menjadi Menteri ESDM. Terlebih lagi, dia menjabat pula sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Dia menuturkan, kedua jabatan mentereng ini bisa jadi modal melawan balik pihak-pihak yang mencoba menjegal.
"Begitu saya masuk di Menteri ESDM, dan Alhamdulillah saya jadi Ketua Umum Golkar, rasanya yang mencoba-coba intercept, saya akan intercept balik. Demi kedaulatan bangsa dan negara, tidak boleh ada kita main-main. Tidak boleh," kata dia.
"Kalau dulu karena saya cuma sendiri saja toh, kalau sekarang, mohon maaf, barang ada paten-paten dikit ini barang," ia menambahkan.
Tekan Impor LPG
Pada kesempatan itu, Bahlil mengatakan, pemerintah mendorong hilirisasi batu bara untuk menjadi DME sebagai pengganti LPG. Menurutnya, hal itu bisa menekan jumlah impor LPG yang tercatat sebesar 6 juta ton per tahun.
"Memang, kita akan mendorong juga industri batu bara yang berorientasi pada hilirisasi untuk energi baru terbarukan. Kita kan impor gas (LPG), itu 6 juta ton per tahun," kata dia.
Mundur ke 2022, Jokowi meresmikan dimulainya proyek hilirisasi batu bara menjadi DME di Muara Enim, Sumatera Selatan. Proyek itu, menelan investasi sekitar Rp 33 triliun dengan kerja sama antara BUMN dan perusahaan asing.
BUMN yang terlibat yakni PT Bukit Asam Tbk dan PT Pertamina (Persero). Sedangkan, pihak asing diwakili perusahaan asal Amerika Serikat, Air Products Chemicals, Inc.
Berjalannya waktu, pada awal 2023 lalu, Air Products hengkang dari proyek DME itu. Kabarnya, ada perusahaan asal China yang akan menggantikan posisi tersebut.
Advertisement
Menteri ESDM Bahlil Tekankan Hilirisasi Batu Bara untuk Transisi Energi
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kepada para produsen batu bara agar pemanfaatan batu bara sebagai komoditas unggulan sejalan dengan peningkatan nilai tambah melalui program hilirisasi. Hal ini dapat membantu target pemerintah mencapai emisi nol bersih pada 2060.
Bahlil menuturkan, pemerintah tetap mendukung batu bara sebagai salah satu komoditas utama. Namun, ia menekankan pentingnya transisi energi secara bertahap.
"Saya ingin meyakinkan Anda semua bahwa pemerintah ke depan masih tetap mendorong batu bara sebagai salah satu komoditas unggulan seiring dengan transisi energi yang terus berjalan,” ujar Bahlil, di Acara Coaltrans Asia 2024 di Bali, Senin (9/9/2024).
Ia menambahkan, produsen batu bara harus mendapatkan modal yang cukup dulu sebagai instrumen untuk melakukan proses peralihan ke teknologi hijau.
"Karena kalau kita langsung paksakan tanpa modal yang cukup, kita tidak akan mampu melakukannya," tutur Bahlil.
Bahlil menambahkan, seperti halnya masyarakat dunia yang berpikir kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan tanpa mengabaikan konsensus global terkait penurunan emisi, Indonesia juga berkomitmen untuk menurunkan emisi hingga nol pada 2060 secara bertahap.
Tingkatkan Nilai Tambah Produk
"Hampir semua negara di dunia terus berpikir kreatif untuk menciptakan pertumbuhan dengan tidak mengesampingkan konsensus-konsensus global terkait net zero emission (NZE) yang harus dilakukan pada 2050, dan Indonesia sendiri telah mencanangkan hal yang sama pada tahun 2060 secara bertahap," kata Bahlil.
Menteri ESDM meminta produsen batu bara untuk mulai meningkatkan nilai tambah produk batubara melalui program hilirisasi.
"Kita tetap memberikan ruang bagi pengusaha-pengusaha nasional, khususnya pengusaha batubara, untuk terus melakukan penambangan dengan memperhatikan norma standar lingkungan, tata kelola, dan keterlibatan masyarakat yang baik. Namun, diharapkan dalam kurun waktu tertentu, mereka segera melakukan peralihan karena negara tidak bisa melakukan hal ini terus menerus," pinta Bahlil.
Advertisement
