Kriteria Pengganti Sri Mulyani dan Airlangga di Kabinet Prabowo-Gibran

Ekonom menyebutkan beberapa kriteria penting bagi sosok yang akan mengisi posisi Menteri Keuangan dan Menko Bidang Perekonomian di kabinet Prabowo-Gibran

oleh Tira Santia diperbarui 26 Sep 2024, 10:00 WIB
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto (kanan) berbincang bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di sela-sela jumpa pers terkait disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja di Graha Sawala Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/10/2020). (Liputan6.comHelmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Masa jabatan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden akan berakhir pada Oktober 2024. Pelantikan presiden terpilih, Prabowo Subianto, dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Pertanyaannya, apakah menteri kabinet Jokowi seperti Sri Mulyani Indrawati dan Airlangga Hartarto akan kembali menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Prabowo-Gibran?

Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, memahami jika Sri Mulyani dan Airlangga tidak kembali masuk kabinet.

Menurutnya, Sri Mulyani sudah terlalu lama menjabat sebagai Menteri Keuangan, sementara kinerja Airlangga sebagai Menko Bidang Perekonomian dinilai kurang memuaskan.

“Cukup bisa dimaklumi jika Airlangga dan Sri Mulyani tidak masuk kabinet lagi. Sri Mulyani sudah terlalu lama. Airlangga juga terbukti kurang mampu mengoordinasikan kementerian-kementerian di bawahnya untuk memperbaiki kinerja ekonomi. Terlalu banyak retorika dan ide-ide mubazir,” ujar Ronny kepada Liputan6.com, Kamis (26/9/2024).

Daftar Kriteria

Ronny juga menyebutkan beberapa kriteria penting bagi sosok yang akan mengisi posisi Menteri Keuangan dan Menko Bidang Perekonomian.

Pertama, calon Menko Ekonomi harus benar-benar memahami kondisi ekonomi Indonesia secara riil serta memiliki pemahaman mendalam tentang ekonomi global.

Kedua, ia harus memiliki kemampuan koordinasi yang sangat baik, mengingat posisinya akan mengoordinasikan beberapa kementerian terkait ekonomi. Bahkan jika calon tersebut berasal dari partai politik, dua kriteria ini tetap harus dimiliki.

Sementara untuk posisi Menteri Keuangan, selain harus sangat memahami masalah fiskal, calon Menkeu juga harus memiliki profil yang baik di mata dunia usaha dan investor, baik domestik maupun internasional.

 


Thomas Djiwandono Jadi Menkeu?

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan, Thomas Djiwandono dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (24/6/2024). (Arief/Liputan6.com)

Namun, untuk posisi Menkeu, Ronny melihat bahwa Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, yang merupakan keponakan Prabowo, kemungkinan besar akan menggantikan Sri Mulyani.

Meski begitu, Ronny menilai profil Thomas belum terlalu teruji secara domestik maupun internasional. Kapasitasnya dalam mengelola fiskal Indonesia secara makroprudensial juga masih belum terbukti.

“Agak mengkhawatirkan juga soal Menkeu ini, karena kesannya sampai hari ini kandidat untuk posisi ini lebih memenuhi kriteria sebagai 'orang dekat Prabowo'. Artinya, akan sulit baginya untuk memberikan 'counterbalance' kepada Prabowo jika kebijakan Prabowo tidak didukung oleh kondisi fiskal yang ada,” pungkas Ronny.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya