Liputan6.com, Jakarta - Undang-undang baru di Argentina bakal mengatur pasar mata uang kripto karena negara tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko seperti pencucian uang yang terkait dengan aset digital.
Dilansir dari Yahoo Finance, Jumat (27/9/2024), pada tahun lalu, Argentina mencatat transaksi kripto senilai USD 85,4 miliar atau setara Rp 1.382 triliun (asumsi kurs Rp 15.182 per dolar AS), menjadikannya salah satu negara kripto terbesar di dunia, menurut platform data Chainalysis.
Advertisement
Peningkatan ini terjadi ketika masyarakat Argentina berupaya memerangi inflasi tiga digit dan mata uang yang sedang kesulitan. Pemerintah Argentina telah menandatangani paket fiskal yang mencakup amnesti pajak untuk individu yang mengumumkan hingga USD 100.000, termasuk aset kripto terdaftar.
Presiden Komisi Sekuritas Nasional, Roberto Silva, mengatakan amnesti tersebut dapat mengurangi tekanan dari Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), sebuah organisasi yang terkait dengan Bank Dunia, IMF, dan PBB, untuk mengatur pasar kripto Argentina.
FATF mengancam akan memasukkan Argentina ke daftar abu-abu, sebuah langkah yang meningkatkan pengawasan terhadap negara tersebut dan dapat menghambat investasi asing langsung, menaikkan suku bunga internasional, dan berisiko menurunkan PDB, menurut analisis IMF.
Silva mengatakan pendaftaran aset kripto adalah langkah awal menuju regulasi. Dia mengisyaratkan aturan tersebut kemungkinan akan mengikuti aturan yang diberlakukan Amerika Serikat.
Direktur eksekutif Ignacio Gimenez, di Lemon Cash, salah satu bursa kripto terbesar di Argentina, mengatakan bursa tersebut telah memperbarui sistemnya untuk memungkinkan pengguna secara sukarela mendaftarkan aset ke pemerintah.
Tindakan Keras Argentina
Pada Mei dan Juni, Argentina meningkatkan tindakan kerasnya terhadap kejahatan terkait kripto. Kantor kejaksaan melakukan 64 penggerebekan serentak yang mengakibatkan 20 penangkapan domestik dan 10 penangkapan internasional terkait dengan penyelundupan, pencucian uang dan perjudian ilegal.
Para pemimpin Argentina akan bertemu dengan FATF di Paris pada bulan Oktober ketika gugus tugas tersebut terus menilai tingkat pencucian uang dan pendanaan teroris di Argentina.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Advertisement
Argentina Perbarui Aturan Pajak Aset Kripto
Sebelumnya, Argentina baru-baru ini merilis peraturan yang akan mengatur paket legislatif yang telah disetujui sebelumnya yang memengaruhi penyertaan mata uang kripto dan aset lain yang tidak diumumkan ke dalam sistem perpajakan negara tersebut.
Dilansir dari Bitcoin.com, Kamis (25/7/2024), pemilik aset kripto di Argentina akan dibebaskan dari pajak hingga USD 100.000 atau setara Rp 1,6 miliar (asumsi kurs Rp 16.164 per dolar AS) yang disimpan dalam kripto.
Untuk menikmati manfaat ini, mata uang kripto yang akan diumumkan harus disimpan di Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) yang disetujui secara nasional. Untuk ini, bursa kripto harus terdaftar sebelumnya di registri VASP yang diluncurkan pada Juni oleh Komisi Sekuritas Nasional Argentina (CNV), pengawas sekuritas di negara tersebut.
Meskipun banyak bursa internasional yang masih belum terdaftar, peraturan tersebut mengatur dana yang disimpan di bursa tersebut harus ditransfer ke bursa terdaftar sebelumnya untuk menerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
Namun, ini tidak berarti cryptocurrency tidak akan membayar pajak tertentu setelah diumumkan. Setelah memasuki sistem keuangan Argentina, pemegang aset ini harus membayar barang pribadi, pajak penghasilan, dan upeti lainnya jika berlaku.
Pembayar pajak memiliki waktu hingga 31 Maret untuk mendeklarasikan kripto mereka berdasarkan ketentuan undang-undang ini.
Catatan FBI, Kerugian Penipuan Kripto Melonjak Rp 61,1 Triliun
Sebelumnya, laporan baru dari Biro Investigasi Federal (FBI) mengungkapkan kerugian dari skema penipuan kripto melonjak hingga USD 3,96 miliar atau setara Rp 61,1 triliun (asumsi kurs Rp 15.446 per dolar AS) pada 2023. Ini merupakan lonjakan 53 persen dari tahun sebelumnya.
Sesuai rincian dari laporan terbarunya, pusat pengaduan kejahatan internet FBI (IC3) menerima lebih dari 69.000 pengaduan terkait penipuan kripto pada 2023. FBI juga menyatakan total kerugian kripto di semua tindakan turun menjadi USD 5,6 miliar atau setara Rp 86,4 triliun.
Penipuan Investasi Dominasi Kejahatan Kripto
Penipuan investasi muncul sebagai bentuk dominan kejahatan terkait kripto. Kerugian dari penipuan investasi mencapai hampir 71 persen dari semua kerugian kripto.
"Penipuan pusat panggilan, termasuk penipuan dukungan teknologi/pelanggan dan penipuan peniruan identitas pemerintah, mencapai sekitar 10 persen dari kerugian yang terkait dengan mata uang kripto," kata FBI, dikutip dari Coinmarketcap, Sabtu (14/9/2024).
FBI menyoroti dalam laporannya beberapa individu berutang besar untuk menutupi kerugian dari penipuan investasi. Mayoritas pengaduan diajukan oleh kelompok usia 30-39 dan 40-49 tahun. Namun, kerugian tertinggi dilaporkan oleh individu berusia di atas 60 tahun. Kelompok usia ini melaporkan kerugian sebesar USD 1,24 miliar.
Advertisement
Modus Penipuan Baru
Badan tersebut juga menyoroti munculnya berbagai jenis penipuan baru. Ini termasuk skema penambangan likuiditas dan aplikasi permainan untuk mendapatkan uang secara curang. Penipuan ini memanfaatkan minat yang meningkat terhadap permainan berbasis blockchain dan kompleksitas DeFi untuk menjarah korban.
Menanggapi penipuan ini, FBI telah menekankan pentingnya kesadaran dan edukasi publik. Badan tersebut menyarankan individu untuk mewaspadai saran investasi, terutama dari individu daring yang belum pernah mereka temui secara langsung
