Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) gerak cepat soal kebocoran 6 juta data NPWP di dunia perbankan. Dia langsung memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menkominfo Budi Ari Setiadi bersama BSSN untuk penanggulangannya.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR RI Dave Akhbarsyah Fikarno Laksono mengapresiasi tindakan presiden. Menurut dia, sebagai kepala negara hal adalah yang tepat.
Advertisement
"Setuju banget dengan usulan Bapak Presiden Jokowi," kata Dave kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/9/2024).
Dave berharap, peristiwa kebocoran data NPWP harus menjadi bahan pelajaran bagi pemerintah agar memperkuat sistem digitalisasi.
"Ke depannya pemerintah harus bisa mengantisipasi kebocoran data ini, untuk menjamin keamanan data masyarakat," harap Dave.
Mitigasi
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perlunya mitigasi oleh kementerian terkait soal kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sebelumnya, sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.
“Saya sudah perintahkan, Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk memitigasi secepatnya,” kata Jokowi di sela peresmian jalan Tol Solo-Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono Boyolali, Jawa Tengah, dikutip dari Antara, Kamis (19/9/2024).
Ia mengatakan peristiwa tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di beberapa negara lain.“Semua data mungkin karena keteledoran password bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda,” katanya.
Ia mengatakan hal itu bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker agar bisa masuk.
Advertisement
