Liputan6.com, Jakarta - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK)-Suswono (RIDO) berjanji meningkatkan insentif bagi pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) guna mendukung program pengembangan akar rumput.
Juru Bicara (Jubir) RIDO, Juwanda mengatakan pasangan insentif bagi pengurus RT-RW dan anggaran Rp100 juta hingga Rp200 juta ke RT dan RW digagas guna pemerataan pembangunan di Jakarta dengan melibatkan partisipasi warga.
Advertisement
"Ini program pembangunan yang sebisa mungkin swa-kelola. Jadi warga merumuskan dan mengerjakan bersama-sama dan akan mendorong partisipasi publik. Prinsipnya, warga setempat yang paling tahu kebutuhan mereka," kata Juwanda dalam keterangan tertulis, diterima Kamis (26/9/2024).
Juwanda mengatakan, program serupa sudah dijalani RK saat menjabat Wali Kota Bandung. Dia bilang, program itu berhasil, sehingga akan diterapkan di Jakarta.
"Program yang sudah sukses dilakukan Pak Ridwan Kamil di Bandung. Kalau di Bandung namanya PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan)," jelas Juwanda.
"Jadi ini prinsipnya beliau melakukan desentralisasi anggaran, setiap RW diberikan keleluasaan untuk menentukan langsung, diberikan anggaran apa yang perlu dibangun di wilayahnya masing-masing, yang pasti setiap wilayah kan beda-beda," sambungnya.
Oleh sebab itu, Juwanda berharap agar program pemberian anggaran langsung ke tingkat RW itu bisa mempercepat pembangunan di tingkat akar rumput di Jakarta. Dia berujar, partisipasi publik menjadi meningkat karena warga ikut terlibat menyampaikan isu lokal.
"Proses pembangunan di bawah jadi lebih cepat, tak lagi berjenjang. Jadi untuk ini ada percepatan pembangunan kan di level bawah, enggak harus nunggu keputusan wali kota atau gubernur. Setiap RW bisa menentukan sendiri prioritas mereka," ungkapnya.
Kuncinya pada Digitalisasi dan Transparansi
Selain itu, kata dia, untuk menghilangkan kekhawatiran munculnya manipulasi anggaran dalam pelaksanaan program tersebut, RK-Suswono disebut akan menerapkan digitalisasi anggaran.
"Kuncinya adalah digitalisasi dan transparansi. Kita kan sudah punya Jakarta Smart City, nah itu akan diberdayakan untuk membuat sistem bagaimana caranya, proses pengajuan, pelaksanaan, sampai laporannya harus digital, dan transparan. Kalau sudah transparan, kesempatan korupsinya kecil," tandasnya.
Advertisement
