Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki strategi untuk mengatasi inflasi di daerah. Salah satunya beri reward dan punishment kepada kepala daerah yang berhasil dan tidak berhasil dalam mengendalikan inflasi di masing-masing daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menuturkan, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk memastikan kinerja kepala daerah dalam mengendalikan inflasi, dengan cara memonitor data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Advertisement
Saat proses ini, Tito mengindikasikan ada kepala daerah yang tidak mampu mengendalikan inflasi. Kepala daerah itu akan mendapatkan punishment.
Tito menuturkan, apabila kepala daerah tidak mampu atau tidak mau mengendalikan inflasi, dirinya tidak ragu untuk memberikan sanksi, termasuk pergantian pejabat. Hal ini dilakukan untuk mendorong kepala daerah lainnya agar lebih aktif dalam mengelola ekonomi di wilayah mereka.
"Saya mohon maaf check out saya bilang begitu dan ada yang sudah banyak saya check outin gara-gara datanya di BPS (inflasi), iya ada yang gubernur, saya enggak mau sebut, kalau bupati, wali kota yang check out juga sudah banyak juga gara-gara datanya di BPS," ujar Tito dalam acara Anugrah Hari Statistik Nasional, Jakarta, Kamis (26/9/2024).
Sebaliknya, untuk kepala daerah yang berhasil menurunkan inflasi, Tito menjanjikan reward. Ia bilang setiap tiga bulan, Kementerian Keuangan akan memberikan dana insentif daerah berkisar antara Rp6 hingga Rp10 miliar untuk daerah yang mampu menjaga stabilitas harga. Total anggaran yang disiapkan untuk insentif ini mencapai Rp1 triliun per tahun.
Dapat Dana Insentif Daerah
"Gara-gara saya memberikan punishment dan reward untuk inflasi setiap 3 bulan sekali menteri keuangan memberikan dana insentif daerah itu besarnya sekitar Rp6-10 miliar per daerah yang dianggap bisa mengendalikan inflasi," ujar dia.
Dalam upaya menurunkan inflasi nasional, Tito melaporkan angka inflasi terbaru berada di angka 2,1 persen, menunjukkan adanya perbaikan. Dia menuturkan, langkah intervensi yang dilakukan, termasuk pengawasan ketat dan komunikasi dengan presiden, sangat membantu dalam mencapai target tersebut.
"Karena Pak Presiden (Jokowi) sangat atensi masalah inflasi ini menyakitkan perut makanya beliau selalu ke pasar untuk ngecek sendiri juga. Jadi begitu beliau melihat, 'Pak ini Pak ini apa turun 2,9 persen'. 'Itu datanya Pak Tito atau datanya BPS?' Datanya BPS, kalau BPS saya percaya, kata beliau begitu," pungkasnya.
Reporter: Siti Ayu
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
Mendagri Ungkap Modus Pemda Samarkan Inflasi
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap sejumlah trik baru yang kerap dipakai oknum pemerintah daerah (pemda) untuk menyamarkan angka inflasi.
Mulanya, ia mengatakan, oknum daerah bersangkutan coba memilih jalan singkat dengan melakukan sogok kepada Badan Pusat Statistik (BPS) daerah.
"Sekarang saya mendapat modus baru. Modus barunya, rekan-rekan kepala daerah langsung datangin Kantor BPS di kabupaten/kota masing-masing. Tolong dong bikin angkanya kami bagus, begitu," ujar Mendagri dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 di Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Kamis (26/9/2024).
Jika cara itu gagal, lanjutnya, oknum pemda tersebut mencermati data bulanan BPS. Untuk mengetahui pasar mana saja yang dipakai BPS guna mengambil sampel data harga.
"Begitu dia tahu BPS mau masuk, cepat-cepat dia buat gerakan pasar murah di daerah itu, supaya harganya turun. Karena BPS kan mengambil data dalam jumlah masif, pasti menggunakan random sampling. Dia tahu random-nya di mana, sampelnya yang mana," paparnya.
Menindaki kasus ini, Tito memohon kepada BPS untuk ikut mengakalinya. Dengan cara menyiapkan opsi beberapa pasar untuk pengambilan sampel.
Ingin Data Akurat
"Tolong untuk modus-modus seperti ini teman-teman BPS harus mulai akalin juga. Pak, saya biasa ambil data di situ. Tapi nanti tolong ambil data di tempat lain, begitu. Karena kami ingin dapat data yang betul-betul akurat. Supaya jangan sampai nanti salah," pintanya.
Modus baru ini pun telah diketahui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tito menyebut RI 1 kerap mendatangi langsung sejumlah pasar, lantaran sering tidak percaya dengan angka inflasi pada suatu daerah.
"Pak Jokowi kadang-kadang enggak percaya. Beliau ngecek sendiri, setalah itu telepon. Betul pak Tito, harga berasnya segini," kata Tito.
Namun, Jokowi kerap menciduk harga barang di suatu pasar dijual jauh lebih tinggi dari data yang ada. Tito lantas beralasan bahwa temuan itu mungkin belum menyeluruh.
"Saya punya trik yang lain juga. Angka itu mungkin di daerah itu, tapi daerah lain enggak. Cuma dalam hati saya, jangan-jangan yang daerah dicek itu yang kepala daerahnya sudah membuat gerakan pasar sebelum Presiden datang," ungkapnya diikuti gelak tawa seisi ruangan.
Advertisement
