Subsidi KRL Berbasis NIK Bakal Bikin Kelas Menengah Kian Tertekan

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai rencana pemerintah mengubah skema pemberian subsidi untuk KRL Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun 2025 akan semakin membebani kelas menengah. Kebijakan tersebut diprediksi bakal semakin menekan kemampuan dan daya beli kelas menengah. Di satu sisi saat rencana skema pemberian subsidi untuk KRL Jabodetabek diubah menjadi berbasis NIK mengemuka, di sisi lain pemerintah juga memberikan sinyal rencana pembatasan BBM subsidi.

oleh Helmi Fithriansyah diperbarui 26 Sep 2024, 18:30 WIB
Subsidi KRL Berbasis NIK Bakal Bikin Kelas Menengah Makin Tertekan
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai rencana pemerintah mengubah skema pemberian subsidi untuk KRL Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun 2025 akan semakin membebani kelas menengah. Kebijakan tersebut diprediksi bakal semakin menekan kemampuan dan daya beli kelas menengah. Di satu sisi saat rencana skema pemberian subsidi untuk KRL Jabodetabek diubah menjadi berbasis NIK mengemuka, di sisi lain pemerintah juga memberikan sinyal rencana pembatasan BBM subsidi.
Penumpang turun dari kereta Commuter Line di Stasiun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Kamis (26/9/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai rencana pemerintah mengubah skema pemberian subsidi untuk KRL Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun 2025 akan semakin membebani kelas menengah. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Kebijakan tersebut diprediksi bakal semakin menekan kemampuan dan daya beli kelas menengah. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto, kelas menengah dibuat bingung dengan kebijakan pemerintah. Di satu sisi saat rencana skema pemberian subsidi untuk KRL Jabodetabek diubah menjadi berbasis NIK mengemuka, di sisi lain pemerintah juga memberikan sinyal rencana pembatasan BBM subsidi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Sebelumnya, pemerintah berencana mengubah skema pemberian subsidi KRL Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Hingga kini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih mengkaji skema tarif hingga data acuan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya