Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kembali mangkir dari rapat bersama Komisi VIII DPR RI untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji 2024.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid mengungkapkan, alasan Menag Yaqut tak hadir lantaran tak mendapat tiket untuk pulang ke Tanah Air. Diketahui, Yaqut tengah berada di Eropa.
Advertisement
"Tapi tadi saya dibicarakan pak sekjen karena beliau tidak mendapatkan tiket pesawat kembali ke tanah air," kata Wahid, saat rapat.
Lebih lanjut, Wahid menyebut ketidakhadiran Yaqut dalam rapat menjadi catatan dan evaluasi untuk pemerintahan ke depan. Sebab, rapat kerja dengan Komisi VIII akan menjadi tolak ukur pelaksanaan haji 2025.
"Jadi saya mohon ini bapak-bapak nanti yang akan melanjutkan di pemerintahan yang akan datang. Karena terus terang ini akan kita evaluasi akan menjadi satu tolak ukur pelaksanaan haji 2025," imbuh dia.
Rapat tersebut sedianya membahas sejumlah agenda penting, mulai dari evaluasi penyelenggaraan haji, laporan keuangan, hingga isu-isu aktual. Selain Menteri Agama, rapat juga dihadiri Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, Direktur Utama PT. Garuda Indonesia dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.
Ketidakhadiran Yaqut kembali menuai kecaman dari anggota Komisi VIII. Selly Andriany Gantina (Fraksi PDIP) menyebut absennya Menteri Agama sangat disayangkan karena waktu Komisi VIII semakin menipis menjelang pelantikan anggota DPR periode 2024-2029.
"Maka tenggat waktu Komisi VIII yang hanya menghitung hari, saya sangat menyayangkan atas ketidakhadiran menteri agama," kata Selly.
Selly mengusulkan agar rapat langsung memberikan kesimpulan. "Sesuai UU rapat ini harus langsung dipimin oleh menteri agama, namun karena tidak hadir kembali langsung diputus saja kesimpulannya," ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya figur Menteri Agama yang kompeten dan bisa meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji.
"Jadi catatan saya mohon kedepan pemerintah dapat betul-betul figur menteri agama yang dianggap kompeten dan bisa lebih mengakomodir penyelemggaraan haji lebih yang baik," sambungnya.
Sementara, Endang Maria Astuti dari Fraksi Golkar menilai ketidakhadiran Yaqut menunjukkan tidak ada itikad baik. Dia mengusulkan agar rapat ditunda.
"Tidak ada itikad baik karena sebagai pimpinan seharusnya gentle ini menjadi evaluasi ke depan jangan sampai pertanggngjawaban ini lepas begitu saja. Golkar menyampaikan bahwa rapat ini ditunda saja dan tidak perlu dilaksanakan," imbuh dia.
Pansus DPR Duga Terjadi Korupsi dan Pungli Luar Biasa saat Penyelenggaraan Haji 2024
Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024 Dewan Perwakilan Rakyat RI atau Pansus Haji DPR menduga telah terjadi korupsi dan pungutan liat atau pungli yang luar biasa saat penyelenggaraan haji 2024.
Anggota Pansus Hak Angket Haji DPR RI F-PKB Marwan Jafar, mencontohkan transportasi yang digunakan selama penyelenggara haji tidak sesuai dengan ketentuan.
"Memang pelaksanaan haji kemarin itu memang ya amburadul betul jadi misalnya Garuda sambil contoh Garuda itu tidak ada pesawat cadangan sama sekali jadi oleh karena itu delaynya kan luar biasa itu orang sudah keluar hotel mau di angkut pesawat ini enggak ada pesawatnya orang balik ke hotel lagi 24 jam misalnya," kata Marwan, saat diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2024.
Selain itu, konsumsi yang disediakan untuk para jemaah juga tidak sesuai. Bahkan, ruangan untuk jemaah pria dan wanita tidak dipisah.
"Pemerintah Arab Saudi menambah space tapi di sini spacenya jangan-jangan dijual enggak ada space sama sekali itu perempuan laki-laki itu satu tenda. Jadi diduga saya katakan diduga saya tidak menuduh ya diduga kuat memang korupsinya luar biasa punglinya saya bahasa saya punglinya luar biasa," ungkap dia.
Atas peristiwa ini, salah satu usulan yang muncul dalam pansus agar pemerintahan ke depan tak asal pilih sosok untuk menjadi menteri agama.
"Soal pelayanan haji tahun 2024 ya memang menyedihkan sekali dan sangat ironis sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim Saya kira itu memalukan sekali itu pelaksanaannya sangat tidak kompeten dan tidak kredibel kementerian agama itu terutama menteri agamanya," tegasnya.
"Ada yang menarik di situ usulan di pansus itu ada yang menarik nya tapi saya tidak yang mengusulkan itu tapi ada pihak lain yang mengusulkan bahwa pemerintahan mendatang tidak boleh memilih orang seperti ini ada di dalam rekomendasi itu kesimpulan dan rekomendasi tidak boleh memilih orang yang seperti ini pilihlah orang yang cakap dan kompeten dalam melayani pelaksanaan haji kira-kira seperti itulah," imbuh Marwan.
Advertisement
Anggota Pansus Angket Haji DPR Sebut Ada Sosok yang Melakukan Intervensi
Anggota Pansus Hak Angket Haji DPR, Marwan Jafar mengatakan, ada sosok yang mengintervensi proses pansus penyelenggaraan haji 2024.
Hal itu dia rasakan, saat hasil rapat yang disepakati sudah bagus. Namun, pagi harinya semua berubah.
"Jadi rapat malam itu eh tim khusus yang diwakili oleh masing-masing fraksi itu sudah bagus sebetulnya, paginya berubah semua kalimatnya. Saya meyakini dan saya yakin-seyakinnya bahwa sebelum itu memang ada beberapa pihak yang melakukan intervensi terhadap pansus," kata dia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2024).
Politikus PKB ini menuturkan, banyak upaya melobi dari pihak luar agar pansus angket haji ini berproses secara lunak tanpa menyinggung lainnya.
"Ya namanya pihak ini kan kayak hantu kan, enggak bisa kelihatan tapi rasanya ada. Dan ada beberapa telepon beberapa lobi dan seterusnya supaya pansus ini lunak dan seterusnya," ungkap Marwan.
Dia menyadari, awal pembentukan pansus angket haji memang tak memberikan efek apapun. Namun, semakin berjalan ternayata menimbulkan dampak luar biasa pada pihak yang dianggap melanggar.
Lebih lanjut, Marwan menyampaikan, bahwa hasil dari pansus akan dibawa pada sidang rapat paripurna terakhir pada Senin 30 September 2024.
"Jadi paripurnanya nanti di bamus tanggal 30 mudah-mudahan pak ketua segera tanda tangan, karena tadi pagi yang belum tanda tangan tinggal ketua, yang wakil ketua-wakil ketua sudah tanda tangan semua," imbuh dia.
Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka
