Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan Prabowo Subianto bakal menjalankan program pemeriksaan kesehatan gratis atau medical check up bagi rakyat Indonesia. Program yang rencananya bergulir mulai 2025 hingga 2029 itu dilakukan secara bertahap dengan total target sasaran 220 juta masyarakat Indonesia.
"Ada rencana program pemerintahan berikutnya untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Targetnya tahun depan itu untuk 52 juta penduduk," kata Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo - Gibran, Hasan Nasbi pada Rabu, 25 September 2024 di Jakarta Pusat.
Advertisement
Hasan mengatakan pada awal program pemeriksaan kesehatan di era pemerintahan Prabowo bakal menyasar masyarakat di atas 50 tahun.
Pemeriksaan kesehatan yang bakal dilakukan salah satunya untuk mendeteksi pasien tuberkulosis (TBC) mengingat prevalensi penyakit akibat bakteri mycobacterium tuberculosis ini tertinggi kedua di dunia.
"Ini karena ada kekhawatiran, kita anggap ini sebuah hal serius dan ini nanti supaya aspek kuratif atau pengobatan tidak terlalu menjadi beban. Kalau (kasus) TBC naik lagi akan jadi beban," kata pria yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan itu.
Selain pemeriksaan TBC, pemeriksaan kesehatan gratis lain adalah tekanan darah, gula darah, asam urat maupun penyakit katastropik -- penyakit yang membutuhkan perawatan medis jangka panjang seperti jantung, kanker, stroke, gagal ginjal--.
"Medical check up secara keseluruhan jadi nanti masyarakat akan diperiksa secara rutin, mungkin setahun sekali atau dua kali soal tensi, gula darah, asam urat maupun potensi penyakit katastropik," jelas Hasan.
Untuk melaksanakan program tersebut, anggaran yang disiapkan sebesar Rp3,3 triliun. Namun, Hasan mengaku belum tahu persis anggaran tersebut masuk ke BPJS Kesehatan atau intitusi lain.
"Saya belum tahu persis, apakah BPJS Kesehatan yang akan menjadi bagian dari pembiayaan ini atau disalurkan melalui cara lain."
Apa Tujuan Pemerintahan Prabowo Punya Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis?
Hasan mengatakan kehadiran program pemeriksaan gratis ini merupakan salah satu langkah preventif untuk bisa mendeteksi risiko penyakit di kemudian hari. Bila penyakit terdeteksi dini maka biaya pengobatan lebih ringan dibandingkan bila kasus penyakit ditemukan sudah parah atau lanjut.
"Pemeriksaan kesehatan gratis itu upaya preventif dan promosi kesehatan supaya nanti beban untuk pengobatan atau kuratif berkurang," kata Hasan.
Kehadiran program ini demi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas apalagi Indonesia bakal menghadapi bonus demografi pada 2045.
"Ini kan bagian dari sumber daya manusia yang berkualitas. Selain pendidikan harus bagus, kesehatan harus bagus," lanjutnya.
"Kalau kesehatan enggak bagus, ya percuma bonus demografi," tuturnya.
Advertisement
Kepala BPJS Kesehatan: Skrining Kesehatan Sudah Ada, Tinggal Dioptimalkan
Terkait rencana pemerintahan Prabowo menjalankan pemeriksaan kesehatan gratis, Kepala BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa saat ini BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan sudah melakukan skrining seperti diabetes dan hipertensi.
Bahkan ada 14 skrining penyakit termasuk diantaranya kanker, jantung, dan urologi nefrologi seperti gagal ginjal kronik.
"Itu semua sudah tapi (tinggal) dioptimalkan," kata Ghufron di kesempatan yang sama yang dihadiri Hasan.
Bila nanti ada program pemeriksaan kesehatan yang baru maka efektivitasnya yang dipertanyakan. Maka dari itu, lanjut Ghufron, penting untuk membicarakan program tersebut lebih lanjut.
Terkait apakah pemeriksaan kesehatan tumpang tindih dengan skrining BPJS Kesehatan, Ghufron mengatakan pembahasan belum selesai. "Belum sampai pengambilan keputusan. Maka harus dipikirkan, diambil keputusan."
Liputan6.com juga mencoba menanyakan perihal koordinasi antara pemerintahan Prabowo dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tapi hingga berita ini ditayangkan belum mendapatkan jawaban dari kementerian yang berpusat di Kuningan Jakarta Selatan itu.
Jangan Lupakan Aspek Selain Deteksi Penyakit
Rencana pemerintahan Prabowo melakukan pemeriksaan tuberkulosis disambut baik Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Profesor Tjandra Yoga Aditama.
"Saya sangat mendukung bila pemerintah baru akan memberi prioritas penting bagi pengendalian TB," kata Tjandra dalam pesan tertulis yang diterima Health-Liputan6.com.
Namun, Tjandra mengingatkan bahwa selain deteksi perlu juga memperhatikan aspek lain seperti promotif, preventif atau mencegah penyakit salah satunya dengan vaksinasi. Bila sudah terdeteksi perlu dilakukan upaya kuratif atau pengobatan sampai tuntas.
Tak ketinggalan, perlu aspek pencegahan penularan di masyarakat hingga aspek sosial ekonomi hingga sosio budaya.
"Artinya, semua kegiatan, dari promotif, preventif, deteksi, kuratif dan aspek lain yang disampaikan di atas, memang bagus dan penting dilakukan. Keseluruh aspek tersebut berdampak penting pada pengendalian TB di negara kita," kata Tjandra.
Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) Universitas Muhammadiyah Surabaya Dede Nasrullah mengingatkan bahwa penyakit paru bukan hanya tuberkulosis. Ada pula infeksi lain, seperti kanker paru, penyakit paru obstruktif, penyakit paru akibat kerja dan lain sebagainya.
“Berbagai penyakit tersebut juga perlu dilakukan check up paru sehingga tidak hanya fokus kepada orang yang mengidap TBC,” kata Dede.
Dede juga berharap pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan di pemerintahan Prabowo bukan cuma menyasar orang tua tapi juga anak muda bahkan anak-anak. Meski tidak dimungkiri bahwa orang tua memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyakit, namun gaya hidup saat ini seperti pola makan berlemak dan kebiasaan merokok juga bisa menyebabkan berbagai penyakit pada anak muda.
“Saya berharap medical check up ini tidak hanya bagi lansia dan dewasa saja akan tetapi anak- anak juga perlu mendapatkan pelayanan medical check up karena anak juga sebagai generasi emas yang harus juga diperhatikan oleh pemerintah,” katanya.
Advertisement
