Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Evaluasi Bapanas

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diminta mengevaluasi keberadaan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Pasalnya, badan tersebut dinilai tidak mampu menangani urusan beras nasional.

Hal itu disampaikan Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menanggapi rentetan kegagalan Bapanas dalam mengurusi beras. Terbaru, Bank Dunia membeberkan hasil survei yang menyebut harga beras di Indonesia tertinggi di ASEAN, namun kesejahteraan petani sangat jeblok.

“Perlu ditinjau kembali kehadiran (eksistensi) Bapanas oleh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto,” kata Defiyan.

Defiyan menuturkan selama Bapanas yang didirikan pada 2021, tidak ada kinerja yang signifikan dalam urusan ketahanan pangan nasional. Hal ini, lanjut Defiyan, terlihat dari realisasi impor Januari-April 2024 yang telah mencapai 1,77 juta ton.

“Artinya, tidak ada program crash program yang dapat memungkinkan adanya penurunan impor beras atau bahan pangan sampai bulan Desember 2024,” ungkap Defiyan.

Tak hanya itu, baru-baru ini turut muncul skandal demurrage impor beras sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Selain itu, secara kumulatif hingga Mei 2024 menurut data BPS tercatat kenaikan impor komoditas pangan, seperti gandum sebesar 35,31 persen, lalu tepung gandum naik 14,43 persen, dan gula 0,66 persen,” tegas dia.

Defiyan menekankan Bapanas gagal menyelesaikan masalah sektor perberasan bagi rakyat Indonesia. Bahkan, kata dia, kehadiran Bapanas hanya menciptakan jalur baru impor pangan di Indonesia.

“Artinya, permasalahan Bapanas tidak hanya soal adanya jalur baru dalam pengelolaan impor pangan, tetapi juga semakin menjauhkan dari penyelesaian masalah (problem solver) pangan serta pertanian dan hasil pertanian rakyat,” ujar dia.