Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya sudah merencanakan penambahan jumlah komisi di DPR dari 11 menjadi 13. Namun, menurutnya hal itu belum final.
“Ya kami baru merencanakan (13), disimulasikan, karena memang pada saat ini komisi yang 11 itu dirasakan ada yang terlalu banyak gitu (mitranya) sehingga satu komisi kemudian akan dikembangkan dengan gabungan beberapa komisi,“ kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).
Advertisement
Meski demikian, Dasco memastikan penentuan jumlah komisi hingga pimpinan komisi belum akan dibahas usai pelantikan DPR pada Selasa, 1 Oktober 2024, melainkan usai pelantikan presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.
“Besok belum akan bicara soal komisi, karena kita akan mencari informasi dulu dari pemerintah yang baru tentang jumlah dan nomenklatur kementerian yang akan kita sesuaikan nanti dengan komisi yang ada di DPR,” kata dia.
Selain itu, Dasco menyatakan persiapan acara pelantikan anggota DPR RI periode 2024–2049 sudah sangat matang yakni 95 persen.
“Untuk persiapan pelantikan besok kami cek sudah dalam tahap 95% dan tinggal merapikan yang belum belum rapi. Tapi pada prinsipnya Insya Allah semua besok akan berjalan dengan baik dan lancar,” kata Dasco.
Terkait, penambahan komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Dasco menyebut hal itu belum akan dibahas usai pelantikan.
“Kita belum bisa membahas pada saat ini apakah alat kelengkapan dewan akan nambah atau tidak. nanti kita akan tergantung dari porsi kabinet pemerintahan depan,” kata Sufmi Dasco Ahmad.
Kata Puan soal Penambahan Komisi DPR
Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani, memastikan bahwa jumlah komisi di DPR akan ditambah pada periode 2024-2029. Penambahan ini akan disesuaikan dengan jumlah kementerian baru yang dibentuk oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“Tentu saja kemudian DPR akan menyesuaikan berapa kemudian kebutuhan untuk menyesuaikan, disesuaikan dengan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan kementerian yang akan ada,” kata Puan saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2024).
Puan menjelaskan bahwa pematangan rencana penambahan komisi akan dilakukan setelah Prabowo dilantik pada 20 Oktober mendatang. Saat ini, kajian terkait penambahan komisi sudah dilakukan.
“Sudah dikaji. Kita akan matangkan nanti setelah kemudian Presiden terpilih nantinya mematangkan. Kira-kira berapa kementerian yang kemudian akan dipertimbangkan dan dipastikan berapa kebutuhannya,” ujarnya.
Puan menambahkan, mekanisme penambahan komisi akan dilakukan melalui musyawarah mufakat di DPR.
“Pertama dengan mekanisme yang ada dan musyawarah mufakat,” jelas Puan.
Advertisement
Ringankan Beban Kemitraan
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa penambahan komisi di DPR bertujuan untuk meringankan beban kemitraan dengan pemerintah jika jumlah kementerian di era Presiden Prabowo Subianto bertambah. Wacana ini, kata Muzani tengah dibahas di DPR.
“Kalau jumlah kementerian bertambah, termasuk lembaga, maka beban 11 komisi yang sekarang ini akan berat,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 25 September 2024.
Muzani menambahkan, lobi-lobi di DPR akan menentukan berapa jumlah komisi yang dibutuhkan pada periode 2024-2029 setelah DPR baru dilantik.
“Karena itu ada pemikiran ditambah. Berapa? Nanti bergantung pada lobi komisi-komisi yang berlangsung setelah DPR dilantik,” tambahnya.
