Liputan6.com, Jakarta - Calon Gubernur nomor urut 3, Pramono Anung mengaku prihatin melihat kesenjangan atau disparitas di sekitar kawasan Istana Negara. Bukan tanpa sebab, dia mencermati tingginya gap antara si kaya dengan si miskin.
Pram mencontohkan kecamatan Cideng dan Gambir yang masuk ke dalam kawasan Istana Negara Jakarta.
Advertisement
"Salah satu hal yang menjadi keprihatinan pribadi saya, selama 25 tahun saya menjadi pejabat, tugas utamanya membuat kebijakan. Saya berpikir bahwa kebijakan itu sudah membawa kebaikan bagi masyarakat. Ternyata, di Jakarta saja, bahkan di kecamatan Cideng, yang kecamatannya kecamatan Gambir, yang jadi satu dengan Istana, disparitas atau perbedaan itu begitu mencolok sekali antara orang yang kaya dengan orang yang miskin," kata Pramono di Jaksel pada Rabu (2/10/2024).
"Dan itu mengganggu betul bagi saya pribadi," sambung dia.
Pramono mengatakan, ia bertekad akan membenahi kawasan tersebut bila terpilih menjadi gubernur. Pramono janji menghadirkan keadilan bagi semua kalangan, khusus masyarakat yang selama ini terpinggirkan.
"Kalau saya diberi amanah, saya akan mengerjakan yang kecil-kecil, yang dari bawah, yang secara langsung bisa membawa manfaat bagi masyarakat," ujar dia.
Pramono menjelaskan, masyarakat di bantaran rel misalnya. Menurut Pramono, mereka kerap dihantui kecelakaan karena tidak adanya pembatas antara lingkungan masyarakat dengan jalur kereta api.
"Ini tanggungjawab pemerintah untuk harus ada pagar lah, Bahkan saya kemarin mengatakan, gak jadi gubernur pun saya akan ke sana untuk itu," ujar dia.
Perbanyak Lapangan Pekerjaan
Pramono mengatakan, upaya lain memperbanyak lapangan pekerjaan. Pramono juga berjanji akan mengubah syarat minimal pendidikan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri menjadi PPSU.
Dia akan meniru kebijakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait batas minimal riwayat pendidikan.
"Iya apa lapangan kerja untuk yang kurang beruntung itu harus dipermudah, salah satunya saya akan kembalikan ppsu syaratnya tidak lagi SLTA, SD saja cukup bahkan baca tulis saja cukup," ujar dia.
"Kemudian yang namanya job fair di tiap kecamatan itu minimum tiga bulan sekali, termasuk semua informasi lowongan kerja yang dimiliki pemerintah itu tidak lagi Jakpreneur tetapi di JAKI supaya bisa dilihat semua orang, kalau di Jakpreneur kan hanya orang yang punya hubungan dengan birokrasi pemerintahan di jakarta saja yang bisa, jadi dengan cara-cara keterbukaan seperti itu mudah-mudahan men-create lapangan kerja yang lebih banyak," sambung dia.
Advertisement
Tingkatkan Sinergi Pemerintah dan Swasta
Dia menekankan, akan meningkatkan sinergi antara pemerintah dengan swasta agar ruang kerja itu menjadi lebih besar.
"Apalagi Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibukota banyak nanti gedung-gedung yang dulu menjadi gedung Kementerian/Lembaga pasti akan dikelola oleh pemerintah Jakarta," dia menandaskan.
